Ohira Ohira
Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Batam

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Structural Barriers to the Implementation of Christian Religious Education in Indonesian Public Schools: A Policy and Institutional Practice Analysis Ohira Ohira
Jurnal Didaskalia Vol 9 No 1: Journal Didaskalia - April 2026
Publisher : Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33856/didaskalia.v9i1.261

Abstract

Christian Religious Education (CRE) in Indonesian public schools faces layered and systemic structural barriers. This study aims to analyze these barriers from the perspectives of educational policy and institutional practice. A qualitative approach with literature review and policy document analysis was employed. Data were gathered from academic journals, regulatory documents, government reports, and verified media coverage. The study identifies five primary barriers: (1) educational management dualism between the Ministry of Religious Affairs and Regional Education Offices, generating institutional responsibility ambiguity; (2) a significant CRE teacher deficit with a ratio of 1:8.5 teachers per public school; (3) inadequate learning facilities and infrastructure; (4) structural discrimination against CRE teachers in appointment, certification, and welfare; and (5) discrimination against Christian students in school operational practices. These findings indicate that root causes lie not merely in technical implementation but in flawed policy design and cross-sectoral coordination failure. Comprehensive policy reform is urgently required, including revision of inter-agency coordination mechanisms, strengthening of CRE teacher recruitment and welfare systems, and enforcement of monitoring mechanisms for religious minority students' rights in public schools.
Harmonisasi Teologi Perpuluhan dan Hukum Pidana Indonesia: Pembacaan Teologis Maleakhi 3:10 dan Implikasi Etisnya Jeffry Leonard P Tobing; Frengki Frengki; Ohira Ohira
Immanuel: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Vol 7, No 2 (2026): OKTOBER 2026
Publisher : Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46305/im.v7i2.739

Abstract

Perpuluhan merupakan praktik iman Kristen yang berkaitan dengan ketaatan, tanggung jawab komunal, dan pelayanan. Dalam konteks kontemporer, praktik ini bersinggungan dengan kebebasan jemaat, otoritas, transparansi, dan pengelolaan keuangan. Persoalan muncul ketika ajaran perpuluhan digunakan untuk tekanan psikologis, manipulasi spiritual, atau penyalahgunaan agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna teologis Maleakhi 3:10 serta harmonisasinya dengan hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka terhadap Alkitab, literatur teologi, dan sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maleakhi 3:10 menempatkan perpuluhan sebagai ekspresi ketaatan, syukur, tanggung jawab komunal, dan penatalayanan, bukan transaksi material. Hasil lainnya menunjukkan bahwa hukum pidana menilai perbuatan konkret yang memenuhi unsur penipuan atau penyalahgunaan agama, bukan doktrin perpuluhan. Penelitian menyimpulkan bahwa perpuluhan perlu menjaga kebebasan hati nurani dan martabat jemaat. Pengelolaan dana harus transparan dan akuntabel. Harmonisasi teologi dan hukum perlu mempertahankan kebebasan beragama sekaligus melindungi hak jemaat. Novelty penelitian terletak pada model “Perpuluhan Berintegritas” yang mengintegrasikan kebebasan iman, pengajaran teologis, transparansi, akuntabilitas, perlindungan jemaat, dan kepatuhan hukum. Model ini membedakan norma iman dari pertanggungjawaban pidana.