Perpuluhan merupakan praktik iman Kristen yang berkaitan dengan ketaatan, tanggung jawab komunal, dan pelayanan. Dalam konteks kontemporer, praktik ini bersinggungan dengan kebebasan jemaat, otoritas, transparansi, dan pengelolaan keuangan. Persoalan muncul ketika ajaran perpuluhan digunakan untuk tekanan psikologis, manipulasi spiritual, atau penyalahgunaan agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna teologis Maleakhi 3:10 serta harmonisasinya dengan hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka terhadap Alkitab, literatur teologi, dan sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maleakhi 3:10 menempatkan perpuluhan sebagai ekspresi ketaatan, syukur, tanggung jawab komunal, dan penatalayanan, bukan transaksi material. Hasil lainnya menunjukkan bahwa hukum pidana menilai perbuatan konkret yang memenuhi unsur penipuan atau penyalahgunaan agama, bukan doktrin perpuluhan. Penelitian menyimpulkan bahwa perpuluhan perlu menjaga kebebasan hati nurani dan martabat jemaat. Pengelolaan dana harus transparan dan akuntabel. Harmonisasi teologi dan hukum perlu mempertahankan kebebasan beragama sekaligus melindungi hak jemaat. Novelty penelitian terletak pada model “Perpuluhan Berintegritas” yang mengintegrasikan kebebasan iman, pengajaran teologis, transparansi, akuntabilitas, perlindungan jemaat, dan kepatuhan hukum. Model ini membedakan norma iman dari pertanggungjawaban pidana.
Copyrights © 2026