Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH
Seja Riyandani
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implikasi Isbat Nikah Terhadap Pemulihan Status Sosial Pada Praktik Pernikahan Anak Tidak Tercatat di Desa Banjarsari Della Marchellina S.; Wahyu Abdul Jafar; Nency Dela Oktora; Seja Riyandani
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 22 No. 1 (2026): Al-Mizan (e-Journal) (in press)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v22i1.7576

Abstract

Child marriage remains a persistent issue in Indonesia despite the enactment of Law Number 16 of 2019, which sets the minimum marriage age at 19 years. Previous studies have predominantly focused on the legal status of unregistered marriage and child protection issues, while limited attention has been given to the role of isbat nikah in restoring the social status of families involved in underage unregistered marriages. This study aims to analyze the implications of isbat nikah on social reintegration within rural communities, particularly in Banjarsari Village. This research employs a qualitative case study approach, using interviews, observations, and documentation with families who obtained marriage ratification (isbat nikah) decisions and with village officials. The findings reveal that isbat nikah functions not only as a legal mechanism for administrative recognition but also as an instrument of social reintegration. Legal recognition through court decisions reduces social stigma, strengthens community acceptance, and improves access to civil administration and public services. The study highlights the novelty of viewing isbat nikah not merely as a formal legal procedure but as a socio-legal instrument that restores both legal and social status for families affected by child marriage practices.
Pembatalan Transaksi Sepihak E-Commerce: Analisis Prinsip ‘An Taradin dan Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Perlindungan Konsumen Digital Nurul Sulfa Mania; Uswatun Hasanah; Seja Riyandani; Luthfina
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 14 No 1 (2026): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/js9gjz97

Abstract

Praktik pembatalan transaksi sepihak oleh pelaku usaha e-commerce yang berlindung di balik klausul baku Terms and Conditions telah merugikan konsumen secara masif. BPKN mencatat kerugian konsumen mencapai Rp202,68 miliar hanya dalam semester pertama 2024 dengan sektor perdagangan elektronik sebagai pengaduan terbanyak. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik tersebut melalui prinsip an taradin dan kerangka Maqashid Syariah serta mengkaji kegagalan UU No. 8 Tahun 1999 dalam memenuhi standar perlindungan konsumen digital. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosio-legal yang dioperasionalkan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji norma UU No. 8 Tahun 1999 dan regulasi terkait, pendekatan kasus untuk menganalisis kasus-kasus pembatalan sepihak yang terdokumentasi publik pada platform e-commerce Indonesia, dan pendekatan konseptual untuk membangun kerangka analisis berbasis prinsip an taradin dan Maqashid Syariah. Penelitian menemukan tiga hal. Pertama pembatalan sepihak adalah fisq al-aqd yang meruntuhkan prinsip an taradin karena klik persetujuan konsumen atas klausul baku bukan kerelaan sejati yang dikehendaki syariat. Kedua tindakan tersebut merupakan akl al-mal bi al-batil yang melanggar hifzh al-mal sebagai dharuriyyat Maqashid Syariah karena mengalihkan beban kerugian kepada pihak yang tidak bersalah. Ketiga UU No. 8 Tahun 1999 tidak memadai secara paradigmatic dalam memenuhi standar hifzh al-mal karena membangun perlindungan yang prosedural-formal bukan substantif-etis sebagaimana dituntut oleh Maqashid Syariah.
Pembatalan Transaksi Sepihak E-Commerce: Analisis Prinsip ‘An Taradin dan Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Perlindungan Konsumen Digital Nurul Sulfa Mania; Uswatun Hasanah; Seja Riyandani; Luthfina
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 14 No 1 (2026): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/js9gjz97

Abstract

Praktik pembatalan transaksi sepihak oleh pelaku usaha e-commerce yang berlindung di balik klausul baku Terms and Conditions telah merugikan konsumen secara masif. BPKN mencatat kerugian konsumen mencapai Rp202,68 miliar hanya dalam semester pertama 2024 dengan sektor perdagangan elektronik sebagai pengaduan terbanyak. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik tersebut melalui prinsip an taradin dan kerangka Maqashid Syariah serta mengkaji kegagalan UU No. 8 Tahun 1999 dalam memenuhi standar perlindungan konsumen digital. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosio-legal yang dioperasionalkan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji norma UU No. 8 Tahun 1999 dan regulasi terkait, pendekatan kasus untuk menganalisis kasus-kasus pembatalan sepihak yang terdokumentasi publik pada platform e-commerce Indonesia, dan pendekatan konseptual untuk membangun kerangka analisis berbasis prinsip an taradin dan Maqashid Syariah. Penelitian menemukan tiga hal. Pertama pembatalan sepihak adalah fisq al-aqd yang meruntuhkan prinsip an taradin karena klik persetujuan konsumen atas klausul baku bukan kerelaan sejati yang dikehendaki syariat. Kedua tindakan tersebut merupakan akl al-mal bi al-batil yang melanggar hifzh al-mal sebagai dharuriyyat Maqashid Syariah karena mengalihkan beban kerugian kepada pihak yang tidak bersalah. Ketiga UU No. 8 Tahun 1999 tidak memadai secara paradigmatic dalam memenuhi standar hifzh al-mal karena membangun perlindungan yang prosedural-formal bukan substantif-etis sebagaimana dituntut oleh Maqashid Syariah.
Co-Authors Della Marchellina S. Luthfina Nency Dela Oktora Nurul Sulfa Mania Uswatun Hasanah Wahyu Abdul Jafar