Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BHIRAWA LAW JOURNAL Wijaya Putra Law Review
Fathor Rahman
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen pada Penggunaan Coil Vape yang Tidak Sesuai dengan Standar Kesehatan Edgar Rahmantyo; Wika Yudha Shanty; Ariyanti; Fathor Rahman
Bhirawa Law Journal Vol. 7 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/blj.v7i1.17104

Abstract

The development of electronic cigarettes (vapes) in Indonesia has been accompanied by the circulation of supporting components, including vape coils, which are widely sold separately and often without adequate information regarding materials, safety, or legal compliance. This situation creates potential health and economic harms for consumers and raises legal protection issues because specific regulations governing coils remain unclear. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that consumer protection may be grounded in the right to safety and information, and business liability may be assessed through contractual liability, product liability, and defect-based liability (design, manufacturing, warning/information defects) across the distribution chain.
TINJAUAN NORMATIF TENTANG OPTIMASLISASI HAKIM PERDAMAIAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Fathor Rahman
Wijaya Putra Law Review Vol 3 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v3i1.184

Abstract

Amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, salah satunya adalah menfungsikan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa, untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tentram diantara warga desa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemerintah, sehingga tidak setiap masalah yang terjadi diantara warga desa selalu di limpahkan ke Pengadilan, karena bisa saja suatu perkara cukup hanya diselesaikan oleh Hakim Perdamaian Desa, terutama terhadap perkara-perkara yang sederhana yang terjadi dalam masyarakat yang memiliki pola kehidupan tradisional dengan norma-norma adat yang menjadi tatanannya. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah optimalisasi Hakim Perdamaian Desa (informal) sebagai bagian dari sistem Peradilan Negara (formal) adalah dengan cara mengoptimalkan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (4) huruf k, Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa. Saran peneltian ini adalah Untuk menjamin difungsikannya Hakim Perdamaian Desa dalam sistem Peradilan Desa, dan berjalan sesuai dengan fungsinya, maka eksistensi Peradilan Desa dalam praktek agar tidak kerap berbenturan dengan sistem peradilan formal negara, maka harus dilakukan pembenahan hukum nasional secara menyeluruh, termasuk peraturan teknis yang menjadi acuan pelaksanaannya.
Co-Authors Ariyanti Edgar Rahmantyo Wika Yudha Shanty, Wika Yudha