Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of Law, Education and Business
Putri Lidia Damayanti
Universitas Bandar Lampung
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penererapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2025/PN TJK) Putri Lidia Damayanti; Endang Prasetyawati; Intan Nurina Seftiniara
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.7912

Abstract

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Tidak hanya jumlah kasus yang meningkat, tetapi juga tingkat keparahan dan kompleksitas kejahatan tersebut. Yang lebih memprihatinkan adalah banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang-orang yang dikenal dan dipercaya oleh anak, seperti anggota keluarga, guru, atau orang-orang di lingkungan sekitar anak. Adapun permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ialah Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2025/PN TJK dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2025/PN TJK. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Diperkuat dengan wawancara bersama narasuumber terkait objek penelitian.
Peran Lembaga Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana Narkotika di Indonesia Putri Lidia Damayanti
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i4.4470

Abstract

Addressing narcotics abuse in Indonesia is a complex challenge, with broad impacts on individuals and society. Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics provides a legal basis for the rehabilitation of narcotics users as part of the criminal law system, aiming to divert users from punishment to recovery. This research aims to examine the role of rehabilitation institutions in the narcotics criminal law system in Indonesia, including the challenges and effectiveness of its implementation. Analysis shows that even though the rehabilitation policy has been regulated, its implementation still faces obstacles such as limited facilities, lack of consistency in law enforcement, and social stigma which complicates the rehabilitation process and user reintegration into society. In addition, the role of rehabilitation institutions often does not run optimally due to a lack of resources and unclear criteria regarding users who are worthy of rehabilitation.The results of this research emphasize the need for increased rehabilitation facilities, consistent law enforcement, and campaigns to reduce social stigma. With improvements in these various aspects, it is hoped that the role of rehabilitation institutions can become more effective in supporting the recovery of narcotics users and reducing the negative impact of narcotics abuse in Indonesia.
Co-Authors Intan Nurina Seftiniara S. Endang Prasetyawati