Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.942
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Yustisia KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Mimbar Keadilan Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Widya Yuridika Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hukum Magnum Opus YUSTISI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JURNAL MERCATORIA Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Transparansi Hukum Cepalo Jurnal Hukum Sasana jurnal hukum das sollen Supremasi Hukum Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial STUDI PELAKSANAAN SELFMEDICATION PADA PENDERITA DIARE BERDASARKAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law Journal Presumption of Law Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Keadilan Batulis Civil Law Review IBLAM Law Review Case Law International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal Evidence Of Law Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum dan Pembangunan Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Education, Vocational and Social Science SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law PESHUM Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum International Journal of Social Sciences and Humanities Journal of Health Education Law Information and Humanities
S Endang Prasetyawati
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 97 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 97 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN Prasetyawati, Endang
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 16 (2012)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v8i16.267

Abstract

Abstrak Process contract in consumer finance supposed through three stages that is, stage pre-prosperous contract, phase of the contract and phase after contract. Many factors that can give an indication of any abuse of power economy, in a stage pre-prosperous contract and phase contract from the company consumer finance while in the stage after company contracts consumer finance in position weak. Therefore not only consumer that need legal protection but also businessmen.Key words: Legal protection, consumer, businessmen.
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik) Prasetyawati, Endang; Karya, Dewi
Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Mei-Nopember 2014
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat, agar terhindar dan terbebas  dari kekerasan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajad dan martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri , tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdapat kelakuan yang dilarang dan bersifat melanggar hukum, sehingga perbuatan itu mengandung sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar larangan tersebut. Penelitian ini berusaha membahas permasalahan apakah ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Gresik serta apakah yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.Kata kunci : tindak pidana, kekerasan dalam rumah tangga 
KARAKTERISTIK ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMBENTUKAN KLAUSUL PERJANJIAN WARALABA A`yun Amalia, Ifada Qurrata; Prasetyawati, Endang
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2, Nomor 2 Agustus 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.089 KB) | DOI: 10.30996/jhbbc.v2i2.2513

Abstract

Perjanjian waralaba dibentuk karena adanya perbedaan kepentingan yang dituangkan melalui suatu perjanjian perbedaan yang ada akan dibingkai dengan aturan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Hal ini membawa komplikasi tersendiri dalam dunia pejanjian waralaba, permasalahan hukum akan timbul jika perjanjian waralaba diragukan dari sisi keadilannya karena mekanisme hubungan kontraktual yang dibentuk tidak berjalan secara proporsional. Permasalahan yang akan diteliti tentang  karakteristik asas proporsionalifbonutas dalam pembentukan klausul perjanjian waralaba khususnya pada kasus yang berakhir dengan keluarnya Putusan Nomor 550 K/Pdt/2014. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian waralaba dapat dikatakan proporsional apabila pembentukan perjanjian tersebut didasari dengan pertukaran antara hak serta kewajiban  para pihak secara proporsional pula supaya perjanjian tersebut fair bagi para pihak. Dalam mengukur kadar proporsionalitas baiknya diukur melalui semua tahapan pertukaran hak dan kewajiban para pihak. Dalam bidang waralaba (franchise) terdapat klausul franchise fee dan royalty fee, klausul penggunaan bahan atau produk franchisor, kalusul daerah pemasaran eksklusif, kalusul pengawasan, serta kalusul kerahasiaan yang kesemua itu wajib dicantumkan dalam perjanjian waralaba dalam mencerminkan Asas Proporsionalitas. Sehingga Putusan Nomor 550 K/Pdt/2014 tersebut tidak menelaah lebih jauh tentang Klausul yang mencerminkankan Asas Proporsionalitas. Oleh sebab itu peneliti menyarankan Diharapkan  adanya kecermatan hakim untuk mempertimbangkan prinsip maupun kaidah hukum yang berlaku agar dapat mengambil suatu keputusan yang adil. Hakim tidak diperbolehkan sekadar menolak permohonan kasasi dari pihak pertama. Sehingga dalam hal ini, hakim tidak diperbolehkan hanya terfokuskan pada gugatan dari penggugat saja, namun juga melihat dari pihak tergugat serta didukung oleh pendapat ahli hukum demi terciptanya kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Selain itu hendaknya para pihak ketika ingin mengadakan suatu perjanjian waralaba harus mencari tahu dan mengenal siapa mita bisnisnya. Karena perjanjian merupakan bentuk penuangan hubungan kontraktual para pihak yang wajib dibentuk  berdasarkan pemahaman yang adil mulai dari pengakuan atas hak pra kontraktual sampai dengan pasca kontrak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA GOJEK Aprilia, Mega Lois; Prasetyawati, Endang
Mimbar Keadilan Februari 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v0i0.2202

Abstract

Perkembangan teknologi dan komunikasi membawa pengaruh terhadap perdagangan secara online misalnya keberadaan perusahaan jasa angkutan secara online. Perusahaan Gojek memberikan layanan transportasi, gofood dan lainnya. Pelayanan online dilakukan dengan mensyaratkan adanya pengisian data pribadi konsumen pada perusahaan Gojek. Namun data tersebut sering disalahgunakan. Penelitian yang dilakukan penulis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada pada masyarakat yakni, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna jasa gojek? Apa akibat hukum bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian Gojek? Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang belum secara lengkap mengatur tentang perlindungan data pribadi milik konsumen gojek, serta akibat hukunya bila terjadi wanprestasi ialah hukuman atau sanksi berupa ganti rugi.
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU Kholis, Abd.; Prasetyawati, Endang; Yudianto, Otto
Aksara Public Vol 4 No 3 (2020): Agustus (2020)
Publisher : EDUTECH CONSULTANT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal (doktrinal research), yaitu penelitian yang menganalisis hukum dan yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book ). Dalam penelitian ini dapat mengambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan Yuridis normatif adalah proses pengumpulan bahan hukum berdasarkan prinsip peraturan perundang-undangan atau doktrin-doktrin hukum yang berkaitan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika. Pengaturan pemidanaan penyalahgunaan Narkotika diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Bersama No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika. Sementara bagi mereka yang kedapatan menggunakan narkoba jenis baru dapat di jerat dengan klausul pasal 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diamana dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atatu perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Yusuf, Alfian; Suseno, Irit; Prasetyawati, Endang
Jurnal Akrab Juara Vol 6 No 1 (2020)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup berkeluarga dengan cara melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Keabsahan perkawinan sebagaiama tertera dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi dilematis, apabila dilakukan oleh calon mempelai yang berbeda agama, karena Undang-Undang Perkawainan tidak mengatur secara tegas perihal perkawinan beda agama, Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kurangnya aspek Hak Asasi Manusia dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan analisis tentang pengaturan hak atas perkawinan beda agama dalam aspek hukum HAM.
ARGUMENTASI HUKUM OLEH HAKIM DALAM MENILAI BUKTI HUKUM YANG DIAJUKAN PENGGUGAT Pratama, Aldita Putra Bayu; Suseno, Irit; Prasetyawati, Endang
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 4 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v4i1.4476

Abstract

AbstractThis scientific work aims to find out how the legal arguments for the judge's decision in the legal evidence submitted by the plaintiff during the evidentiary process at trial. And to find out the implementation process, this work uses a normative method, namely researching and analyzing legal materials in the form of secondary legal materials by understanding a law as a positive rule or norm in a statutory system that regulates human daily life in behavior. Sources of legal materials are obtained from literature, laws and regulations as well as opinions from legal experts. The analysis used goes through several stages, legal materials related to the formulation of the problem being discussed, then analyzed by steps, legal interpretation, systematization, evaluation, and legal argumentation. Article 5 paragraph (1) of the Law on Judicial Power explains: judges need to be obliged to examine, understand, follow the values of law and the sense of justice that exists in society. For this reason, in the process of evidence in court, the judge must really assess the evidence presented by the plaintiff and consider it in the verdict. In the research results, it was concluded that in the process of legal argumentation by judges, it must be carried out fairly and fairly and not biased so as not to harm either party between the plaintiffs or the defendants. Because after all the decisions issued by judges are also one of the sources of law in civil procedural law. With judges looking at Article 5 atat 1 of the Law on Judicial Power to assess legal evidence in court, it is hoped that it can improve the performance of judges in upholding the law in Indonesia.Keywords: evidence; judge's considerationAbstrakKarya ilmiah ini memiliki tujuan untuk mencari tahu gimana argumentasi hukum putusan hakim dalam bukti hukum yang diajukan penggugat pada saat proses pembuktian di persidangan. Dan untuk mengetahui proses pelaksanaannya, dalam karya ini menggunakan methode normatip yaitu meneliti serta menganalisis bahan hukum yang berupa beberapa bahan hukum sekunder dengan cara memahami suatu hukum sebagai peraturan atau norma positip dalam sistim perundang-undangan yang mengatur tentang kehidupan sehari-hari manusia dalam berperilaku. Sumber bahan hukum diperoleh dari literatur, peraturan perundangan dan juga pendapat dari para pakar dibidang hukum. Analisis yang dipakai menggunakan melalui beberapa tahapan, bahan-bahan hukum terkait  rumusan masalah yang sedang dibahas, selanjutnya dianalisis dengan langkah, interpretasi hukum, sistematisasi, evaluasi, serta argumentasi hukum. Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan  hakim perlu wajib menelaah, memahami, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup/ada pada masyarakat. Untuk itu dalam proses pembuktian di persidangan hakim harus benar-benar menilai bukti yang diajukan penggugat serta mempertimbangkan dalam amar putusannya. Dalam hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam proses argumentasi hukum oleh hakim haruslah dilakukan secara seadil-adilnya dan tidak berat sebelah agar tidak merugikan salah satu pihak antar penggugat maupun terggugat. Karena bagaimanapun juga putusan yang dikeluarkan hakim juga merupakan salah satu sumber hukum dari hukum acara perdata. Dengan hakim melihat pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman untuk menilai bukti hukum di persidangan diharapkan dapat memperbaiki kinerja hakim dalam menegakan hukum di Indonesia.
Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Desa Sabah Balau Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan) S. Endang Prasetyawati
KEADILAN PROGRESIF Vol 7, No 1 (2016): Maret
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1372.593 KB)

Abstract

The village is a unit of community that has boundaries. Authorized to regulate and manage the affairs of government, local community interests and customary rights recognized and respected in the government system. Supervising the implementation of the village administration is the most important reason why the Village Consultative Body (BPD) to be formed. The problem in this research is, how the role of the Village Consultative Body (BPD) in overseeing governance at village method used is, juridical normative and empirical approaches. Data collection procedures consist of literature studies and field studies. The analysis used is qualitative analysis. The results of the research, that the role of the Village Consultative Body (BPD) in overseeing governance in rural Sabah Balau, are in accordance with Act No. 6 of 2014 concerning the village. But not maximum, low participation of rural communities in helping BPD supervision as well as delays in the provision of operational funds BPD in their duties, become an obstacle BPD in monitoring the fullest. The advice given is, should the Village Consultative Body (BPD) Sabah Balau can further maximize its performance in monitoring governance in the village. And the village government should be more transparent in organizing the village administration.
Asas Kedaulatan Rakyat Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Jo UU No. 2 Tahun 2015 Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung S. Endang Prasetyawati
KEADILAN PROGRESIF Vol 6, No 1 (2015): Maret
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.516 KB)

Abstract

One of existing from Democracy ground is management General Election here in after referred to as General Election. General Election Management its reality is materialization from political rights people and at one blow represent the political rights delegation to proxy those who run the governance. Research applying of Democracy ground pursuant to law 32 Year 2004 at direct execution directly regional leader election must started applied by this direct execution directly regional leader election committee, people given a break to have a finger in the pie every step directly regional leader election. Still be needed by efforts in order to society mobilization till society own the understanding concerning direct essence regional leader election and their involvement in it and also participate for awareness by their self as political maturity form with the type of autonomous participation.
ANALISIS PROSEDUR SYARAT PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung) S. ENDANG PRASETYAWATI
KEADILAN PROGRESIF Vol 9, No 1 (2018): Maret
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (795.742 KB)

Abstract

Pemilukada as the local elections mechanism directly by the people in the region, the Lampung Provincial Election Commission as the organizer of Pemilukada contribute to the success of substantial and quality democracy related to the procedure of candidacy for governor and deputy governor in Lampung Province 2018. The research problem is: conditions governor candidacy and vice governor of Lampung Year 2018.Juridical normative and empirical research methods, using primary and secondary data, and data analysis with qualitative analysis. The results of the Procedures of Governor and Vice Governor Candidate Requirements Candidates include Candidate Pairs Registration, Campaign Period, Report and Audit of Campaign Funds and Collection and Counting as stipulated in Law Number 10 Year 2016 and Regulation of KPU Number 3 Year 2017 on the Candidate Candidate of Governor and Vice Governor Election , Bupati and Deputy Regent, and / or Mayor and Deputy Mayor. Suggestions that can be given by the writer, among others, The selection of local head directly by the voting community is expected to run according to the stages determined and implemented by Provincial KPU and Regency /
Co-Authors Abdul Muthalib Tahar Agung Wiragama Agusman Hari Ainita, Okta Akbar As, Muhammad Zahien Alfiyan, Angga Angelia, Ister Anggini Milania Aranta Anindya D.S., Yolanda Anita, Okta Aprilia, Mega Lois Aprinisa A`yun Amalia, Ifada Qurrata Deni Kurniawan, Deni DESLAPANA DESLAPANA Destika , Nadya Desy Elsyani Dewi Karya Dista, John Dwi Tatak Subagiyo Ekky Faridha Sari Endang Sutrisno Erlina B Evandra, Amanda Putri Fajar Ramadan farhanihzamahendra Fernando, Avian Chrisna Firmansyah, M Grace Sianturi, Joyya Hamaminata, Gani Herlambang, Probojati Bayu Hufron Hufron Hufron Hufron, Hufron I Nyoman Nurjaya Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indradewi, Christi Oksar Heris Irit Suseno Jeremia Rizky Sianipar John Dista Joyya Grace Sianturi Joyya Grace Sianturi Kholis, Abd. Krisnadi Nasution Legawa, Gibran Dima Lintje Anna Marpaung Lucianus Budi Kagramanto Lukman Hakim Lukman Hakim Mangesti, Yovita Arie Maulana Falah Akbar Miarsa, Fajar Rachmad Dwi Muhammad Arullah Aqil Muhammad fauzan Muhammad Sapta Sanjaya Muhammad Yusuf Firmansyah Nababan, Kalfin Febrian NAZIRHAN NAZIRHAN Nita Yolanda Okta Ainita Otto Yudianto Permana, M Riski Pratama, Aldita Putra Bayu Pratiwi, Galuh Pratiwi, Mila Oktavia Pratiwi, Wangga Reka Puspitorini, Lucky Putri Mawardita Puspitasari Putrri, Mira Silviana Sintia Qoonia Riyandini Ramadan, Suta Ramadhan, Yananda Putra Ratih Saryani Riqiey, Baharuddin Risti Dwi Ramasari Rizaldi, Rizki Rizka Dewi Aprillia Rizki Nesia Putri Rosa, Ratih Brity Rosmala Salsabila, Nur Sari, Ekky Faridha Septiyar, Monika Siti Fatimah Milawatul Rifka Slamet Suhartono Sosilo, Peter Sri Ayu Sekar Wangi Suseno, Irit Suta Ramadan Suta Ramadhan Syarafina Dyah Amalia Syofyan Hadi Taffarel Almeyda, Ivan Tami Rusli Tedjokusumo, Dave David Tomy Michael Trimulya Yosia Krisjanji Trisnawati, Mayshe Wawan Prasetyo, Wawan Widjanarko, Maulidina Elga Maharani Yandri Radhi Anadi Yaqub Cikusin Yenita Septiara Yosi Oktavia Yosi Oktavia Yosia Krisjanji, Trimulya Yusmita Yusmita Yusmita, Yusmita YUSUF, ALFIAN Zainab Ompu Jainah Zainudin Hasan