Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyaraka Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Beverly Evangelista
Universitas Mataram, Indonesia
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Beririjarak Kecamatan Wanasaba Lombok Timur Yuni Ristanti; Beverly Evangelista; Ahwan; Suheflihusnaini Ashady; Nathania Permata S; Febrihadi Suparidho; Zahratul Ain Taufik
Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2026): Juli
Publisher : BALE LITERASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58218/kreasi.v6i2.3148

Abstract

This community service activity aims to provide legal counseling related to the preparation of the Draft Village Regulation (Raperdes) on Waste Management in Beririjarak Village, Wanasaba District, East Lombok. The counseling is aligned with the provisions of the Regional Regulation of West Nusa Tenggara Province Number 15 of 2019 concerning Waste Management. The problem of waste management in Beririjarak Village has long been an issue that has given rise to pros and cons. The activity was carried out using lecture methods, participatory discussions, and technical assistance in preparing the Raperdes text. The results of the activity show that village officials and the community have gained a better understanding of the legal basis, principles of waste management, and procedures for preparing village regulations in accordance with statutory techniques. The output of the activity is an initial draft of the Raperdes on Waste Management and increased capacity of the village government in formulating legal policies at the local level.
ANALISIS NORMATIF PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (PLT) DIRUT PDAM LOMBOK TIMUR DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE Beverly Evangelista; I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v5i1.223

Abstract

Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama PDAM Lombok Timur merupakan proses strategis yang berdampak pada penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Oleh karna itu, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana ketentuan hukum mengatur pengangkatan PLT Dirut dan sejauh mana pengangkatan tersebut memengaruhi penerapan prinsip good governance. Penelitian menggunakan metode normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, dan Permendagri No. 23/2024. asil pembahasan menunjukkan bahwa pengangkatan PLT Dirut masih menghadapi kendala dalam hal transparansi dan partisipasi publik, serta pengawasan yang belum optimal sehingga berpotensi menurunkan legitimasi dan efektivitas pengelolaan. Selain itu, ketentuan hukum yang ada belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam proses pengangkatan. Kesimpulannya, penguatan regulasi, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, dan evaluasi kinerja secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan pengangkatan PLT berjalan sesuai prinsip good governance dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di PDAM Lombok Timur.
IMPLIKASI HUKUM TERHADAPAN KEBIJAKAN PENGECER MELAKUKAN DISTRIBUSI GAS LPG 3 KG DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLIDUNGAN KONSUMEN I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha; Beverly Evangelista
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v5i1.224

Abstract

Adanya ketidakmerataan distribusi gas LPG 3 kg maka upaya untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan pengecer untuk melakukan distribusi langsung Gas LPG 3 kg kepada konsumen akhir. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implikasi hukum terhadap kebijakan pengecer melakukan distribusi gas lpg 3 kg berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi kebijakan pemerintah berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Dengan metode penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendektan undang-undang. Hasil penelitian adanya pemerataan distribusi gas kepada konsumen akan tetapi tidak terjaminnya distribusi tepat sasaran dikarenakan pengecer tidak menggunakan aplikasi tepat sasaran dari pertamina sehingga berimplikasi terhadap hak-hak konsuemen yang tidak terpunuhi secara maksimal.
Co-Authors Ahwan Febrihadi Suparidho I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha Nathania Permata S Suheflihusnaini Ashady Yuni Ristanti Zahratul Ain Taufik