Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Law Journal IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM
Septiara Elvionita
Universitas Sriwijaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TANTANGAN HUKUM DAN KEABSAHAN PERKAWINAN DI ERA DIGITAL MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Septiara Elvionita; Moulyta Elgi Trinanda; Raesitha Zildjianda
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 1 (2025): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i1.4830

Abstract

Perkawinan di era digital menghadirkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait dengan keabsahan serta pengaturan perkawinan yang dilaksanakan melalui platform digital atau aplikasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, perkawinan yang dilakukan secara daring atau melalui aplikasi semakin banyak dijumpai, yang menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan hukumnya dalam kerangka hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum yang muncul terkait dengan keabsahan perkawinan digital serta pentingnya pembaruan regulasi guna mendukung perkawinan yang dilaksanakan melalui media digital. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi potensi masalah yang dapat muncul, seperti isu identitas, bukti keabsahan perkawinan, dan perlindungan hak-hak pasangan yang terlibat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan analisis yuridis, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen hukum, serta literatur yang relevan guna memberikan solusi terhadap tantangan hukum yang dihadapi oleh perkawinan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi memberikan kemudahan dalam proses perkawinan, keabsahan perkawinan secara digital masih memerlukan penyesuaian dalam tatanan hukum agar dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu.  
Rekonstruksi Tata Kelola Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis untuk Pencegahan Maladministrasi: Perspektif Hukum Administrasi Negara Septiara Elvionita; Adila Azani; Ardi Muthahir
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.608

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional yang merepresentasikan tanggung jawab negara kesejahteraan dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pangan dan gizi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelenggaraan Program MBG dalam perspektif hukum administrasi negara, mengidentifikasi potensi maladministrasi berdasarkan standar pelayanan publik, serta merumuskan model rekonstruksi tata kelola yang berorientasi preventif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis; bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan Program MBG tidak semata bersumber dari penyimpangan prosedur administratif, melainkan juga dari belum terintegrasinya standar pelayanan publik dengan koordinasi kelembagaan, mekanisme pengawasan, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan. Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini menawarkan Model Rekonstruksi Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Pencegahan Maladministrasi yang dibangun atas lima pilar, yaitu standar pelayanan, koordinasi kelembagaan, pengawasan berlapis, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan. Model ini diharapkan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat dalam penyelenggaraan program strategis nasional yang berkarakter kompleks dan lintas kelembagaan.
URGENSI PEMBERIAN SANKSI BAGI PEMILIK IZIN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN USAHA PENGINAPAN DI KOTA LUBUKLINGGAU Ardi Muthahir; Septiara Elvionita; Adila Azani
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.326

Abstract

The misuse of lodging business permits in Lubuklinggau City has raised legal, administrative, and ethical concerns, highlighting weaknesses in local regulatory enforcement. This study aims to analyze the legal framework and the urgency of imposing administrative sanctions on business owners who violate licensing regulations, as well as to evaluate the effectiveness of these sanctions in supporting law enforcement and public order. The research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, relying on primary legal sources such as legislation and secondary materials including scholarly articles, books, and legal documents. The findings reveal that the regulation of sanctions for the misuse of lodging business permits remains fragmented across multiple regional regulations, resulting in legal uncertainty and inconsistent enforcement. The absence of a comprehensive regulatory mechanism weakens administrative control and reduces compliance among lodging business owners. Consequently, the implementation of clear, firm, and proportional sanctions is essential to strengthen administrative law enforcement, ensure legal certainty, promote fair competition, and realize the principles of good governance within the local tourism sector. Keywords: Administrative sanctions, business permit, lodging industry, local regulation
Co-Authors Adila Azani Ardi Muthahir Ardi Muthahir Moulyta Elgi Trinanda Raesitha Zildjianda