Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Ketersediaan Permukiman Layak di Kelurahan Bagan Deli Kota Medan Ditinjau dari Undang-Undang Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sarah Lestari Tampubolon; Reh Bungana Beru Perangin angin; Majda El Muhtaj; Dewi Pika Lumban Batu; Arief Wahyudi
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 4 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v4i1.8322

Abstract

Kawasan permukiman adalah kawasan yang mencakup daerah perkotaan maupun perdesaan. Kawasan permukiman juga dapat diartikan sebagai lingkungan tempat tinggal dan melakukan segala kehidupan masyarakat. Kawasan permukiman tidak hanya berbicara mengenai suatu bangunan yang ditempati, akan tetapi juga berbicara mengenai infrastruktur, sarana, prasarana dan aspek sosial lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang melihat secara langsung suatu fenomena sedang terjadi, biasanya dalam metode penelitian tersebut dilakukan terjun langsung ke lapangan dan mengambil beberapa sumber informan untuk diwawancarai, mengandalkan beberapa artikel, jurnal, dan buku untuk semakin memperkuat argumentasi yang akan dituang kedalam laporan, serta membuat sesi dokumentasi menjadi bukti bahwa penelitian dilakukan dengan sebaik-baiknya tanpa ada manipulasi data yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang terjalinnya kerjasama dan komunikasi yang baik antara Pemerintah dan Masyarakat. Hal ini didasarkan pada hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa esksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak selaras atau tidak sejalan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Pemerintah menawarkan beberapa program seperti pembangunan tanggul dan relokasi wilayah ke tempat yang lebih layak untuk dihuni. Namun, masyarakat menolak program atau kebijakan tersebut dianggap menghambat proses kehidupan mereka yang sebagian besar masyarakat Kelurahan Bagan Deli memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.
Peran Mahasiswa Dalam Mempengaruhi Budaya Politik dan Demokrasi Indonesia Dyna M T Pasaribu; Fahrysyah Aulia; Putri Amelia Simbolon; Sarah Lestari Tampubolon; Tri Bayu Armanda
Indonesian Journal of Education and Development Research Vol. 2 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/ijedr.v2i1.1562

Abstract

Kajian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan mahasiswa ilmu sosial tentang pentingnya nusantara. Mahasiswa harus ikut berperan mendukung wawasan Nusantara dan melastarikan kekayaan budaya Indonesia guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Riset dilakukan dengan mencari narasumber dan terjun langsung ke lokasi untuk sesi tanya jawab melalui komitmen dan kesepakatan bersama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan kasus kualitatif. Disinilah kami mewawancarai langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan seputar materi kelompok kami. Pemahaman tentang prospek mahasiswa nusantara tentunya sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara serta bagi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia.
Analysis of Granting Polygamy Permits in Marriage Based on Islamic Law and Law Number 16 of 2019 Fahrysyah Aulya; Depi Yohana Manurung; Sarah Lestari Tampubolon; Dyna MT Pasaribu; Halimah Halimah; Parlaungan Gabriel Siahaan; Sri Hadiningrum
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): July 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i2.2689

Abstract

This research discusses the analysis of granting permission for polygamy in marriage based on Islamic law and Law Number 16 of 2019 in Indonesia. In Islamic law, polygamy is permitted with a maximum limit of four wives and the main condition is to treat the wives fairly. Meanwhile, the Marriage Law in Indonesia regulates polygamy more strictly by requiring permission from the Religious Court. To obtain permission for polygamy, a husband must fulfill conditions such as the wife's consent, certainty of being able to meet the needs of his wife and children, and a guarantee that he will be treated fairly. Even though it is strictly regulated, there are still pros and cons regarding the permissibility of polygamy, both from a religious and human rights perspective. Some parties consider it discrimination against women and children, while other parties see it as part of religious teachings that must be respected. This research emphasizes the importance of balance in the application of religious law and state law regarding polygamy, as well as protecting the rights of wives and children.