Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

COMMUNITY AWARENESS NOT TO ACTIVATE IN THE RED ZONE OF MT. SINABUNG ERUPTION Muhammad Fahmi Siregar; Arief Wahyudi; Sri Hadiningrum; Fazli Rachman; Reh Bungana Beru Perangin-angin; Prayetno Prayetno; Majda El Muhtaj; Yusna Melianti
Jurnal Ilmiah Teunuleh Vol. 2 No. 4: Jurnal Ilmiah Teunuleh | December 2021
Publisher : Teunuleh Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51612/teunuleh.v2i4.75

Abstract

This study aims to photograph public awareness not to move in the red zone of the eruption of Mount Sinabung. Although the government has relocated victims of the eruption of Mount Sinabung and forbade people to carry out activities in the red zone of Mount Sinabung until now there are still many people who are active in the red zone area. The research is empirical legal research. The location of this research was in Gamber Village, Subdistrict of Simpang Empat, Karo Regency. Data that was collected will be analyzed by technique qualitative analysis. The people of Gamber village carry out activities in the red zone of Mount Sinabung consciously due to several factors. first, economic factor; second, the factor of agricultural land; and third, the belief factor. In addition to the three main factors, the government's inability to persuade its people persuasively not to carry out activities in the red zone also contributes to the violation of red zone policies. Looking at the various factors mentioned above, there are inefficient ways that can encourage people to maintain what is in effect.
Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Majda El Muhtaj; M. Fahmi Siregar; Reh Bungana Beru PA; Fazli Rachman
Jurnal HAM Vol 11, No 3 (2020): December Edition
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3425.319 KB) | DOI: 10.30641/ham.2020.11.369-386

Abstract

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 12 tentang Pendidikan Tinggi menetapkan empat mata kuliah wajib nasional, yakni mata kuliah Agama, Bahasa Indonesia, Pancasila, dan PKn wajib diajarkan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia. Mata kuliah PKn diyakini mampu meningkatkan kesadaran yang tinggi terhadap identitas nasional dan memiliki jiwa patriot terhadap tanah air. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan analisis normatif tulisan ini bertujuan untuk mengkaji hubungan hak asasi manusia dan kewarganegaran demokratis melalui kurikulum PKn. Kesimpulannya, perbaikan dan penguatan kurikulum PKn harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dengan berpijak pada paradigma membangun kecerdasan hak asasi manusia. Pergeseran paradigma kurikulum PKn wajib dievaluasi dan dilekatkan dengan upaya-upaya kecerdasan hak asasi manusia dalam peningkatan kehidupan kewaraganegaraan demokratis khususnya bagi mahasiswa sebagai warga negara muda Indonesia.
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mewujudkan Desa Pakam Peduli Hak Asasi Manusia Fazli Rachman; Majda El Muhtaj; M. Fahmi Siregar; Reh Bungana Beru Perangin-angin; Prayetno Prayetno
Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo Vol 6, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/jpmb.v6i3.2487

Abstract

Pasal 3 UU Desa memandatkan asas subsidiaritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam kerangka ini, pemerintahan desa memiliki kewenangan dan kebijakan pembangunan berbasis HAM mengoptimalisasi sumber daya desa termasuk pelibatan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan dan kemandirian desa. PKM ini memberikan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan desa peduli HAM di Desa Pakam, Kabupaten Batu Bara. PKM didesain dalam bentuk pelatihan kepada masyarakat dan perangkat desa. Pelatihan menggunakan pendekatan partisipatif. Materi pelatihan disesuaikan dengan tiga tantangan desa Pakam: 1) penerjemahan pemerintahan Peduli HAM Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 pada tingkat pemerintahan Desa Pakam; 2) pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Batu Bara termasuk mencakup wilayah Desa Pakam dengan pemahaman prinsip-prinsip HAM dalam pembangunan merupakan langkah aplikatif pengarusutamaan HAM; dan 3) Kawasan Industri di Kabupaten Batu Bara memiliki potensi beririsan dengan standar dan prinsip-prinsip bisnis dan HAM. Pelatihan ini menitikberatkan pada peningkatan upaya pemerintah desa dan masyarakat dalam pemberdayaan dan partisipasi dalam pembangunan desa. Kegiatan PKM menghasilkan peningkatan pemahaman konseptual dan prosedural bagaimana pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat pada pembangunan desa. Selain itu, warga dapat memahami partisipasi secara konseptual dan prosedural untuk mendukung pembangunan desa di masa mendatang.