Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal HAM Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo Jurnal Ilmiah Teunuleh: The International Journal of Social Sciences Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
Majda El Muhtaj
Universitas Negeri Medan
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
COMMUNITY AWARENESS NOT TO ACTIVATE IN THE RED ZONE OF MT. SINABUNG ERUPTION Muhammad Fahmi Siregar; Arief Wahyudi; Sri Hadiningrum; Fazli Rachman; Reh Bungana Beru Perangin-angin; Prayetno Prayetno; Majda El Muhtaj; Yusna Melianti
Jurnal Ilmiah Teunuleh Vol. 2 No. 4: Jurnal Ilmiah Teunuleh | December 2021
Publisher : Teunuleh Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51612/teunuleh.v2i4.75

Abstract

This study aims to photograph public awareness not to move in the red zone of the eruption of Mount Sinabung. Although the government has relocated victims of the eruption of Mount Sinabung and forbade people to carry out activities in the red zone of Mount Sinabung until now there are still many people who are active in the red zone area. The research is empirical legal research. The location of this research was in Gamber Village, Subdistrict of Simpang Empat, Karo Regency. Data that was collected will be analyzed by technique qualitative analysis. The people of Gamber village carry out activities in the red zone of Mount Sinabung consciously due to several factors. first, economic factor; second, the factor of agricultural land; and third, the belief factor. In addition to the three main factors, the government's inability to persuade its people persuasively not to carry out activities in the red zone also contributes to the violation of red zone policies. Looking at the various factors mentioned above, there are inefficient ways that can encourage people to maintain what is in effect.
Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Majda El Muhtaj; M. Fahmi Siregar; Reh Bungana Beru PA; Fazli Rachman
Jurnal HAM Vol 11, No 3 (2020): December Edition
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3425.319 KB) | DOI: 10.30641/ham.2020.11.369-386

Abstract

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 12 tentang Pendidikan Tinggi menetapkan empat mata kuliah wajib nasional, yakni mata kuliah Agama, Bahasa Indonesia, Pancasila, dan PKn wajib diajarkan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia. Mata kuliah PKn diyakini mampu meningkatkan kesadaran yang tinggi terhadap identitas nasional dan memiliki jiwa patriot terhadap tanah air. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan analisis normatif tulisan ini bertujuan untuk mengkaji hubungan hak asasi manusia dan kewarganegaran demokratis melalui kurikulum PKn. Kesimpulannya, perbaikan dan penguatan kurikulum PKn harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dengan berpijak pada paradigma membangun kecerdasan hak asasi manusia. Pergeseran paradigma kurikulum PKn wajib dievaluasi dan dilekatkan dengan upaya-upaya kecerdasan hak asasi manusia dalam peningkatan kehidupan kewaraganegaraan demokratis khususnya bagi mahasiswa sebagai warga negara muda Indonesia.
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mewujudkan Desa Pakam Peduli Hak Asasi Manusia Fazli Rachman; Majda El Muhtaj; M. Fahmi Siregar; Reh Bungana Beru Perangin-angin; Prayetno Prayetno
Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo Vol 6, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/jpmb.v6i3.2487

Abstract

Pasal 3 UU Desa memandatkan asas subsidiaritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam kerangka ini, pemerintahan desa memiliki kewenangan dan kebijakan pembangunan berbasis HAM mengoptimalisasi sumber daya desa termasuk pelibatan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan dan kemandirian desa. PKM ini memberikan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan desa peduli HAM di Desa Pakam, Kabupaten Batu Bara. PKM didesain dalam bentuk pelatihan kepada masyarakat dan perangkat desa. Pelatihan menggunakan pendekatan partisipatif. Materi pelatihan disesuaikan dengan tiga tantangan desa Pakam: 1) penerjemahan pemerintahan Peduli HAM Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 pada tingkat pemerintahan Desa Pakam; 2) pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Batu Bara termasuk mencakup wilayah Desa Pakam dengan pemahaman prinsip-prinsip HAM dalam pembangunan merupakan langkah aplikatif pengarusutamaan HAM; dan 3) Kawasan Industri di Kabupaten Batu Bara memiliki potensi beririsan dengan standar dan prinsip-prinsip bisnis dan HAM. Pelatihan ini menitikberatkan pada peningkatan upaya pemerintah desa dan masyarakat dalam pemberdayaan dan partisipasi dalam pembangunan desa. Kegiatan PKM menghasilkan peningkatan pemahaman konseptual dan prosedural bagaimana pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat pada pembangunan desa. Selain itu, warga dapat memahami partisipasi secara konseptual dan prosedural untuk mendukung pembangunan desa di masa mendatang.
Ketersediaan Permukiman Layak di Kelurahan Bagan Deli Kota Medan Ditinjau dari Undang-Undang Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sarah Lestari Tampubolon; Reh Bungana Beru Perangin angin; Majda El Muhtaj; Dewi Pika Lumban Batu; Arief Wahyudi
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 4 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v4i1.8322

Abstract

Kawasan permukiman adalah kawasan yang mencakup daerah perkotaan maupun perdesaan. Kawasan permukiman juga dapat diartikan sebagai lingkungan tempat tinggal dan melakukan segala kehidupan masyarakat. Kawasan permukiman tidak hanya berbicara mengenai suatu bangunan yang ditempati, akan tetapi juga berbicara mengenai infrastruktur, sarana, prasarana dan aspek sosial lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang melihat secara langsung suatu fenomena sedang terjadi, biasanya dalam metode penelitian tersebut dilakukan terjun langsung ke lapangan dan mengambil beberapa sumber informan untuk diwawancarai, mengandalkan beberapa artikel, jurnal, dan buku untuk semakin memperkuat argumentasi yang akan dituang kedalam laporan, serta membuat sesi dokumentasi menjadi bukti bahwa penelitian dilakukan dengan sebaik-baiknya tanpa ada manipulasi data yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang terjalinnya kerjasama dan komunikasi yang baik antara Pemerintah dan Masyarakat. Hal ini didasarkan pada hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa esksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak selaras atau tidak sejalan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Pemerintah menawarkan beberapa program seperti pembangunan tanggul dan relokasi wilayah ke tempat yang lebih layak untuk dihuni. Namun, masyarakat menolak program atau kebijakan tersebut dianggap menghambat proses kehidupan mereka yang sebagian besar masyarakat Kelurahan Bagan Deli memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.
Co-Authors Dewi Pika Lumban Batu Fazli Rachman M. Fahmi Siregar M. Fahmi Siregar Muhammad Fahmi Siregar Prayetno Prayetno Prayetno Prayetno Reh Bungana Beru PA Reh Bungana Beru Perangin angin Reh Bungana Beru Perangin-angin Sarah Lestari Tampubolon Sri Hadiningrum Wahyudi , Arief Yusna Melianti