Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Ilmiah Teunuleh: The International Journal of Social Sciences Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal HAM
Majda El Muhtaj
Universitas Negeri Medan
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
COMMUNITY AWARENESS NOT TO ACTIVATE IN THE RED ZONE OF MT. SINABUNG ERUPTION Muhammad Fahmi Siregar; Arief Wahyudi; Sri Hadiningrum; Fazli Rachman; Reh Bungana Beru Perangin-angin; Prayetno Prayetno; Majda El Muhtaj; Yusna Melianti
Jurnal Ilmiah Teunuleh Vol. 2 No. 4: Jurnal Ilmiah Teunuleh | December 2021
Publisher : Teunuleh Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51612/teunuleh.v2i4.75

Abstract

This study aims to photograph public awareness not to move in the red zone of the eruption of Mount Sinabung. Although the government has relocated victims of the eruption of Mount Sinabung and forbade people to carry out activities in the red zone of Mount Sinabung until now there are still many people who are active in the red zone area. The research is empirical legal research. The location of this research was in Gamber Village, Subdistrict of Simpang Empat, Karo Regency. Data that was collected will be analyzed by technique qualitative analysis. The people of Gamber village carry out activities in the red zone of Mount Sinabung consciously due to several factors. first, economic factor; second, the factor of agricultural land; and third, the belief factor. In addition to the three main factors, the government's inability to persuade its people persuasively not to carry out activities in the red zone also contributes to the violation of red zone policies. Looking at the various factors mentioned above, there are inefficient ways that can encourage people to maintain what is in effect.
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mewujudkan Desa Pakam Peduli Hak Asasi Manusia Fazli Rachman; Majda El Muhtaj; M. Fahmi Siregar; Reh Bungana Beru Perangin-angin; Prayetno Prayetno
Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo Vol 6, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/jpmb.v6i3.2487

Abstract

Pasal 3 UU Desa memandatkan asas subsidiaritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam kerangka ini, pemerintahan desa memiliki kewenangan dan kebijakan pembangunan berbasis HAM mengoptimalisasi sumber daya desa termasuk pelibatan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan dan kemandirian desa. PKM ini memberikan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan desa peduli HAM di Desa Pakam, Kabupaten Batu Bara. PKM didesain dalam bentuk pelatihan kepada masyarakat dan perangkat desa. Pelatihan menggunakan pendekatan partisipatif. Materi pelatihan disesuaikan dengan tiga tantangan desa Pakam: 1) penerjemahan pemerintahan Peduli HAM Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 pada tingkat pemerintahan Desa Pakam; 2) pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Batu Bara termasuk mencakup wilayah Desa Pakam dengan pemahaman prinsip-prinsip HAM dalam pembangunan merupakan langkah aplikatif pengarusutamaan HAM; dan 3) Kawasan Industri di Kabupaten Batu Bara memiliki potensi beririsan dengan standar dan prinsip-prinsip bisnis dan HAM. Pelatihan ini menitikberatkan pada peningkatan upaya pemerintah desa dan masyarakat dalam pemberdayaan dan partisipasi dalam pembangunan desa. Kegiatan PKM menghasilkan peningkatan pemahaman konseptual dan prosedural bagaimana pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat pada pembangunan desa. Selain itu, warga dapat memahami partisipasi secara konseptual dan prosedural untuk mendukung pembangunan desa di masa mendatang.
Ketersediaan Permukiman Layak di Kelurahan Bagan Deli Kota Medan Ditinjau dari Undang-Undang Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sarah Lestari Tampubolon; Reh Bungana Beru Perangin angin; Majda El Muhtaj; Dewi Pika Lumban Batu; Arief Wahyudi
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 4 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v4i1.8322

Abstract

Kawasan permukiman adalah kawasan yang mencakup daerah perkotaan maupun perdesaan. Kawasan permukiman juga dapat diartikan sebagai lingkungan tempat tinggal dan melakukan segala kehidupan masyarakat. Kawasan permukiman tidak hanya berbicara mengenai suatu bangunan yang ditempati, akan tetapi juga berbicara mengenai infrastruktur, sarana, prasarana dan aspek sosial lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang melihat secara langsung suatu fenomena sedang terjadi, biasanya dalam metode penelitian tersebut dilakukan terjun langsung ke lapangan dan mengambil beberapa sumber informan untuk diwawancarai, mengandalkan beberapa artikel, jurnal, dan buku untuk semakin memperkuat argumentasi yang akan dituang kedalam laporan, serta membuat sesi dokumentasi menjadi bukti bahwa penelitian dilakukan dengan sebaik-baiknya tanpa ada manipulasi data yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang terjalinnya kerjasama dan komunikasi yang baik antara Pemerintah dan Masyarakat. Hal ini didasarkan pada hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa esksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak selaras atau tidak sejalan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Pemerintah menawarkan beberapa program seperti pembangunan tanggul dan relokasi wilayah ke tempat yang lebih layak untuk dihuni. Namun, masyarakat menolak program atau kebijakan tersebut dianggap menghambat proses kehidupan mereka yang sebagian besar masyarakat Kelurahan Bagan Deli memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.
Implementasi Prinsip Diversi Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Medan) Friska Lorentina Br Purba; Sri Hadiningrum; Majda El Muhtaj; Parlaungan G Siahaan; Ramsul Nababan
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8381

Abstract

Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana atau berkonflik dengan hukum, seharusnya mendapat bantuan hukum secara otomatis oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kerana seorang anak belum mempunyai pemahaman tentang hukum tidak seperti orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip diversi dalam penanganan anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pelaksanaan diversi di lapangan, kendala yang dihadapi, serta efektivitas peran LBH dalam mendampingi anak selama proses diversi. Jenis penelitian hukum normatif – empiris yaitu dengan mengkaji peraturan perundangan – undangan dan bagaimana pelaksanaan nya di tengah masyarakat. Metode yang digunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Bantuan Hukum dalam proses diversi sangat lah penting yang mengutamakan kepentiangan anak, namun dalam mendampingi anak yang berhadapan hukum LBH banyak mengalami kendala salah satunya perbedaan kepentingan dari korban, walaupun banyak kendala banyak upaya yang dilakukan oleh LBH demi adanya kesepakatan dalam proses diversi tanpa merugikan pihak manapun. Kata Kunci: Diversi, Anak , Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Keadilan Restoratif, Perma No. 4 Tahun 2014
Pandangan Mahasiswa Terhadap Catcalling dan Peran Satgas PPKPT dalam Pencegahan serta Penanganannya di Universitas Negeri Medan Martua Felix Jonatan Simanullang; Arief Wahyudi; Dewi Pika Lbn Batu; Majda El Muhtaj; Parlaungan G Siahaan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 7 (2026): Tema Hukum Pidana
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i7.4014

Abstract

This study aims to analyze student perceptions of catcalling and examine the role of the Higher Education Violence Prevention and Handling Task Force (PPKPT Task Force) in preventing and handling such conduct at Universitas Negeri Medan. This research employed an empirical normative legal method with a qualitative descriptive approach. The findings indicate that most students understand catcalling as a form of verbal sexual harassment, although some still normalize it as a joke. The PPKPT Task Force has carried out preventive measures through socialization and education programs, while handling efforts include reporting mechanisms, investigations, victim assistance and recommendations to the university. Obstacles include low reporting rates, limited outreach, lack of student awareness, and the absence of comprehensive internal regulations. Strengthening legal awareness and institutional capacity is therefore necessary to create a safer campus environment.
Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Majda El Muhtaj; M. Fahmi Siregar; Reh Bungana Beru PA; Fazli Rachman
Jurnal HAM Vol 11 No 3 (2020): Edisi Desember
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2020.11.369-386

Abstract

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 12 tentang Pendidikan Tinggi menetapkan empat mata kuliah wajib nasional, yakni mata kuliah Agama, Bahasa Indonesia, Pancasila, dan PKn wajib diajarkan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia. Mata kuliah PKn diyakini mampu meningkatkan kesadaran yang tinggi terhadap identitas nasional dan memiliki jiwa patriot terhadap tanah air. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan analisis normatif tulisan ini bertujuan untuk mengkaji hubungan hak asasi manusia dan kewarganegaran demokratis melalui kurikulum PKn. Kesimpulannya, perbaikan dan penguatan kurikulum PKn harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dengan berpijak pada paradigma membangun kecerdasan hak asasi manusia. Pergeseran paradigma kurikulum PKn wajib dievaluasi dan dilekatkan dengan upaya-upaya kecerdasan hak asasi manusia dalam peningkatan kehidupan kewaraganegaraan demokratis khususnya bagi mahasiswa sebagai warga negara muda Indonesia.
A Critical Analysis of the Indonesian Human Rights Action Plan 1998-2020 Majda El Muhtaj
Jurnal HAM Vol 13 No 3 (2022): Edisi Desember
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2022.13.519-538

Abstract

This article examines the genesis and evolution of Indonesia's National Human Rights Action Plan (NHRAP), known as Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham), throughout the Reform era from 1998 to 2020. Ranham stands as an important national policy document designed to articulate two primary objectives: first, to delineate how the state integrates human rights principles and norms into its policies; and second, to establish benchmarks for measuring its notable achievements in this domain. Adopted and implemented by successive Indonesian governments, Ranham has been instituted through Presidential Regulations across five distinct phases over two decades of the Reform era. The foundation of Ranham can be traced back to the Vienna Declaration and Program of Action (VDPA) of 1993, a seminal international human rights framework. Currently, over 70 countries, Indonesia among them, have formulated their respective versions of Ranham. This article underscores Ranham's role as a manifestation of Indonesia's commitment to advancing the human rights agenda nationally. However, it also identifies a significant challenge: the insufficient conceptualization of human rights, which hampers the robust development and fortification of Indonesia's national human rights framework.
Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum "˜Presisi': Studi Sekolah Polisi Negara di Sumatera Utara Fazli Rachman; Majda El Muhtaj; Reh Bungana Beru Perangin-angin; Prayetno Prayetno
Jurnal HAM Vol 15 No 2 (2024): Edisi Agustus
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2024.15.111-128

Abstract

This article focuses on the Indonesian Police (Polri) efforts in the realization of human rights-based policing, as well as its articulation in the forming education (pendidikan pembentukan/ DIKTUKBA) of Polri, specifically at the State Police School (Sekolah Polisi Negara/SPN) in North Sumatra, established in 1960-s and one of the oldest SPN in Indonesia. Since 2021, Polri has acknowledged and developed the "˜presisi' curriculum to become a starting point for transformation agenda and, of course, to strive Polri's obligation in the implementation of human rights values, principles and standards in the police functions. The research applied a qualitative approach with a descriptive design. Data collection was employed using documents, FGD, observations and literature relevant to police and human rights issues. Respondents were selected using a purposive sampling technique. Data validation was carried out by extending observations and triangulation and analyzed using the spiral technique. Human rights-based policing through the DIKTUKBA POLRI level at the SPN Poldasu brings the vision of "˜presisi' police through the "˜presisi' curriculum. The "˜presisi' curriculum offers good ways to achieve the transformation of the Polri. However, the increasingly short training period for the DIKTUKBA POLRI represents a challenge to improve human rights-based policing. The challenges affirm the correlation between human rights and policing in a dynamic police workspace. In this context, the instructors's capacity must continuously acquire knowledge and experience. Therefore, collaboration and innovation in using learning models and methods such as group learning, problem-solving, discussion, and active involvement of students can be continuously developed.
Studi Analisis Cyberbullying terhadap Liam James Payne dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Muthia Ivana Zahra; Majda El Muhtaj
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): Maret : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v6i1.8476

Abstract

The phenomenon of cyberbullying has emerged as a negative consequence of the global expansion of social media usage, which can affect all groups, including celebrities who often become the center of media attention. The widespread use of social media makes it easier for individuals to leave comments or opinions without clear boundaries, often violating social norms and values. This is closely related to the principle of Human Rights, particularly Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), which addresses the freedom of expression. This study uses the library research method, analyzing the phenomenon of cyberbullying experienced by celebrity Liam Payne from a Human Rights perspective. Data is analyzed through data reduction, data display, and data verification, sourced from e-books and e-journals. The main objective of this research is to provide a deeper understanding of the phenomenon of cyberbullying and link it to the freedom of expression rights outlined in human rights law. This research also aims to educate readers on the importance of creating a safer and healthier social media environment, free from the fear of experiencing online bullying (cyberbullying). By understanding the Human Rights concept related to freedom of expression, it is hoped that society will engage more responsibly on social media and reduce instances of cyberbullying among celebrities and the general public.
Analisis Implementasi Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Bullying di Lingkungan SMP Negeri 2 Medan Nisa Andriani Regar; Majda El Muhtaj; Ramsul Nababan; Parlaungan Gabriel Siahaan; Arief Wahyudi
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): Maret : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v6i1.8563

Abstract

This study aims to analyze the role and challenges of the Violence Prevention and Handling Team (TPPK) in implementing the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbud Ristek) Number 46 of 2023 at SMP Negeri 2 Medan. The research employed a qualitative descriptive method with an empirical juridical approach through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the TPPK has performed its role quite effectively in preventing, handling, and recovering from cases of violence, particularly verbal and non-verbal bullying. These efforts are manifested through socialization activities, character education, student behavior guidance, and the strengthening of communication among schools, teachers, and parents through class association groups. However, the implementation of this policy still faces several challenges, such as the low awareness among students regarding the impacts of verbal bullying and the limited involvement of some parents in mediation and guidance processes. Overall, the TPPK is considered to be on the right track in policy implementation; nevertheless, there is a need to strengthen educational and collaborative strategies to ensure that the policy can be carried out more effectively and sustainably.
Co-Authors Dewi Pika Lbn Batu Fazli Rachman Fazli Rachman Fazli Rachman Friska Lorentina Br Purba M. Fahmi Siregar M. Fahmi Siregar Martua Felix Jonatan Simanullang Muhammad Fahmi Siregar Muthia Ivana Zahra Nisa Andriani Regar Parlaungan G Siahaan Parlaungan Gabriel Siahaan Prayetno Prayetno Prayetno Prayetno Ramsul Nababan Reh Bungana Beru PA Reh Bungana Beru Perangin angin Reh Bungana Beru Perangin-angin Sarah Lestari Tampubolon Sri Hadiningrum Wahyudi , Arief Yusna Melianti