<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan pelaku usaha yang overclaimed skincare di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, jenis data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan BPOM Makassar dan Polda Sulawesi Selatan sedangkan, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, termasuk dokumen resmi, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam perlindungan hukum bagi konsumen, terdapat dua jenis pendekatan, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup upaya untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terpenuhi sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya ini dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada konsumen serta pengawasan ketat oleh BPOM Makassar. Selain itu, BPOM juga mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Sementara itu, perlindungan represif berfokus pada penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran. Bentuk perlindungan ini meliputi sanksi administratif, seperti pencabutan izin edar dan penarikan produk dari peredaran, dan upaya hukum pidana yang saat ini sedang berproses di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. This study aims to analyze the implementation of legal protection for consumers for the actions of business actors who overclaim skincare in Makassar City. The research method used is qualitative with an empirical legal approach, the type of primary data is obtained directly through interviews with BPOM Makassar and Polda South Sulawesi, while secondary data is obtained from various library sources, including official documents, analyzed qualitatively. In legal protection for consumers, there are two types of approaches, namely preventive and repressive. Preventive protection includes efforts to ensure that consumer rights are fulfilled before violations occur. These efforts are carried out through education and socialization to consumers as well as strict supervision by BPOM Makassar. In addition, BPOM also issues various laws and regulations, one of which is the Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 31 of 2018 concerning Processed Food Labels. Meanwhile, repressive protection focuses on resolving disputes after violations occur. This form of protection includes administrative sanctions, such as revocation of distribution permits and withdrawal of products from circulation. In addition, criminal sanctions can also be imposed on business actors who overclaim skincare products, which is currently being processed at the Makassar District Court (PN).]]>
