Claim Missing Document
Check
Articles

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KARYA CIPTA KEBUDAYAAN DI SULAWESI SELATAN Makkawaru, Zulkisli; Tira, Andi
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 16 No. 1 (2016): Ecosystem Vol 16 No 1, Januari-April 2016
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regulation and national policy on intellectual property in order to get around the fact offoreign claims were in the melee. Command of the Act to conduct an inventory movementand the intellectual work of kumunal logging need to be examined in the field. Thisresearch takes place in Bulukumba, Wajo, Makassar, and Toraja. The method used wasqualitative empirical with doctrinal issues the question form and conduct interviews andreview of the literature/secondary data. The results obtained that the intellectual work ofcommunal inventory has not been effectively carried out by the local authorities in SouthSulawesi.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MAKASSAR TERHADAP PERKARA DEBITOR PAILIT YANG MENINGGAL DUNIA Hasyim, Harianti; Almusawir, Almusawir; Tira, Andi
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2242

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian unsur debitor pailit dalam Putusan Pailit Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. memenuhi unsur-unsur debitor pailit dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan Debitor atas Putusan Pailit Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Niaga Makassar. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normatif-empiris, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data yakni dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama pertimbagan hakim terhadap ketiga unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. kedua terhadap upaya hukum kasasi memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni dalam Pasal 11-13 UU Kepailitan dan PKPU. Dan juga telah memenuhi syarat permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. This study aims to determine the conformity of the elements of the bankruptcy debtor in the Bankruptcy Decision Number 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. meet the elements of a bankrupt debtor and to find out the legal remedies taken by the debtor for the bankruptcy decision number 1/Pdt.Sus-bankrupt/2021/PN Niaga Mks. This research was conducted in Makassar City by selecting the relevant institution, namely the Makassar Commercial District Court. The research method used is normative-empirical research method, the types and sources of data used are primary data and secondary data, and data collection techniques are by conducting interviews, documentation and literature studies. The results of the study show that first the judge's consideration of the three elements in Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt has been proven legally and convincingly. secondly, the cassation memory of cassation filed by the Cassation Appellant is in accordance with statutory regulations, namely in Articles 11-13 of the Bankruptcy Law and PKPU. And has also fulfilled the requirements for the appeal as stipulated in Article 30 paragraph (1) letter b of Law Number 14 of 1985 in conjunction with Law Number 5 of 2004 concerning the Supreme Court.
TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP PENJUALAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL DI KABUPATEN SIKKA Prasetyo Adrian, Dwipantara Agung; Hasan, Yulia A.; Tira, Andi
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2293

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui paradigma masyarakat Kabupaten Sikka terhadap penjualan  minuman keras tradisional serta  mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Sikka masih menjual minuman keras tradisional pasca diterbitkannya aturan mengenai pengawasan dan pengendalian miras. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualiatitaif dengan pendekatan sosio yuridis. Sumber data adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuisioner. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif kemudian data yang diperoleh diuraikan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat Kabupaten Sikka menginginkan penindakan tegas dari aparat,  namun kurangnya sosialisasi mengenai pengaturan penjualan miras tradisional, faktor budaya masyarakat, pendapatan masyarakat serta belum adanya aturan yang spesifik menyebabkan masih maraknya penjualan minuman keras tradisional di Kabupaten Sikka. The purpose of this study is to determine the paradigm of the people of Sikka County towards the sale of traditional liquor and to find out the factors that cause the people of Sikka County to still sell traditional liquor after the issuance of regulations regarding the supervision and control of traditional liquor. The type of research used is quality research with a socio-juridical approach. Data sources are primary and secondary data with data collection techniques carried out through interviews and questionnaires. Then the data are analyzed using qualitative and quantitative methods then the data obtained are deductively deductively deciphered. The results showed that the people of Sikka County wanted strict enforcement from the authorities, but the lack of socialization regarding the regulation of the sale of traditional liquor, cultural factors of the community, community income and the absence of specific regulations caused the rampant sale of traditional liquor in Sikka County.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP USAHA LAYANAN NETFLIX YANG BELUM BERBADAN HUKUM DI INDONESIA Lembang, Andrio Rante; Tira, Andi; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2314

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Akibat hukum dan tindakan yang dapat dilakukan pemerintah terhadap layanan Netflix yang belum berbadan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris yaitu menganalisis objek masalah dan menyatukan peraturan perundang-undangan dengan penerapannya dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Subbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM Makassar.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Netflix sebagai layanan streaming film merupakan perusahaan asing yang belum memenuhi regulasi pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Netflix belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia sebagai perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Perusahaan asing yang belum melengkapi legalitas di Indonesia seperti Netflix akan diberikan sanksi. Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah terhadap perusahaan Netflix sebagai layanan streaming film yang belum berbadan hukum di Indonesia dapat dianggap ilegal karena belum memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia dan status penyiaran Netflix akan dinonaktifkan hingga dilakukan pemblokiran akses internet penyiaran film pada Netflix di Indonesia. This research aims to find out: Legal consequences and actions that can be taken by the government for Netflix services that are not yet legally incorporated in Indonesia. The research method used is empirical normative research, namely analyzing the object of the problem and uniting laws and regulations with their application in society. The data collection technique was through interviews with the General Legal Administration Services Sub-Division of the Ministry of Justice and Human Rights Makassar. The results showed: 1) Netflix as a movie streaming service is a foreign company that has not complied with government regulations according to Law Number 25 of 2007 concerning Foreign Investment and Law Number 33 of 2009 concerning Film. Netflix does not yet have a representative office in Indonesia as a foreign company investing in Indonesia. Foreign companies that have not completed legality in Indonesia, such as Netflix, will be given sanctions. 2) Actions that can be taken by the government against the Netflix company as a film streaming service that is not yet a legal entity in Indonesia can be considered illegal because it has not complied with regulations in force in Indonesia and Netflix's broadcasting status will be deactivated until internet access is blocked for movie broadcasting on Netflix in Indonesia.
ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERUBAHAN PERILAKU AKIBAT PELANGGARAN UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI: STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NO. 02/KPPU-I/2022 Ningsi, Nurna; Tira, Andi; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4004

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dan distributor memenuhi unsur-unsur perjanjian tertutup dan pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengabulkan permohonan perubahan perilaku oleh PT. Petrokimia Gresik (Persero). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis-Empiris. Teknik mengumpulkan data yaitu melakukan wawancara dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kota Makassar. Hasil penelitian menujukkan: 1) Unsur-unsur perjanjian tertutup PT. Petrokimia Gresik dengan distributor pada hukum persaingan usaha terpenuhi sehingga perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dan distributor dikategorikan melanggar perjanjian tertutup sebagaimana diatur pada Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Perjanjian tertutup Undang-Undang Persaingan usaha menggunakan pendekatan rule of reason. 2) Komisi Pengawas Persaingan usaha mengabulkan permohonan perubahan perilaku PT. Petrokimia Gresik dengan pertimbangan terpenuhinya syarat serta kewajiban yang telah dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik sehingga perkara tersebut dihentikan dengan melakukan beberapa pertimbangan salah satunya melihat dari kerugian yang dikhawatirkan akan berdampak kepada kelangsungan usaha atau bahkan pengurangan tenaga kerja. Oleh karena itu sanksi denda tidak dijatuhkan kepada pihak yang terbukti melanggar perjanjian tertutup pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik dan Persaingan Usaha Tidak Sehat This This research aims to find out: 1) Is the agreement between PT. Petrokimia Gresik and distributors fulfill the elements of a closed agreement. 2) What are the legal considerations of the Business Competition Supervisory Commission in granting permits to PT. Petrokimia Gresik (Persero). The research method used in qualitative research is the Juridical-Empirical approach. The data collection technique is by conducting interviews with the Makassar City Business Competition Supervisory Commission. The research results show: 1) Elements of closed agreements PT. Petrokimia Gresik and distributors comply with business competition law so that the agreement between PT Petrokimia Gresik and distributors is categorized as violating a closed agreement as regulated in Article 15 of Law no. 5 of 1999. Closed agreements in the Business Competition Law use a rule of reason approach. 2) The Business Competition Supervisory Commission granted PT's request to change behavior. Petrokimia Gresik with consideration of fulfilling the conditions and obligations carried out by PT. Petrokimia Gresik so the case was stopped with several considerations, one of which was looking at the losses which were feared to impact business continuity or even reduce the workforce. Therefore, fines are not imposed on parties proven to have violated closed agreements in Article 15 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Unfair Business Practices and Unfair Business Competition
KEDUDUKAN HUKUM SERTIFIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH Adinda, Andi; Tira, Andi; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4006

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan mengikat Sertifikat elektronik hak milik atas tanah dan faktor – faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Sertifikat elektronik di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan pihak Kantor Notaris dan PPAT Zulhajji Hamid serta pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan narasumber serta library research. Analisis data yang digunakan adalah data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menujukkan: 1) Sertifikat elektronik merupakan Sertifikat yang memiliki kedudukan yang sama dengan Sertifikat analog dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam suatu persidangan. Hal tersebut dikarenakan Sertifikat tanah elektronik memiliki dasar hukum yang mengacu pada Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sertifikat elektronik dikategorikan sebagai alat bukti elektronik jika informasi dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan ditampilkan melalui Sistem Elektronik sehingga menerangkan suatu keadaan. Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik menurut Pasal 6 UU ITE merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP dan alat bukti tertulis sesuai Pasal 1866 KUH Perdata. 2) Faktor – faktor yang menghambat penerapan Sertifikat elektronik di Kota Makassar adalah kebijakan pemerintah daerah terkait administrasi pertanahan, budaya analog di kalangan masyarakat, kurangnya sosialisasi, akses yang kurang merata, dan minimnya anggaran APBN untuk mengaplikasikan Sertifikat elektronik. Faktor penghambat tersebut terjadi dikarenakan pemerintah tidak melakukan persiapan tahap awal yang matang untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait pelaksanaan Sertifikat tanah elektronik serta masih banyaknya masyarakat Indonesia yang saat ini belum siap untuk menerima perubahan Sertifikat analog menjadi Sertifikat elektronik. This study aims to determine 1) The binding force of electronic certificates of land ownership rights. 2) Factors that become obstacles in the implementation of electronic certificates in Makassar City. The research method used in this research is Normative-Empirical by collecting data and conducting interviews with the Office of Notary and PPAT Zulhajji Hamid and the Makassar City Land Office. The types and sources of data in this research are Primary, Secondary, and Tertiary Legal Materials. The data collection technique used in this research is through interviews with sources and library research. The data analysis used is the data obtained in this study will then be analyzed qualitatively. The results of the research show: 1) Electronic certificates are certificates that have the same position as analog certificates and can be used as valid evidence in a trial. This is because electronic land certificates have a legal basis that refers to the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning of the Head of the National Land Agency Number 3 of 2023 concerning the Issuance of Electronic Documents in Land Registration Activities and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Electronic certificates are categorized as electronic evidence if the information can be guaranteed its integrity, can be accounted for, can be accessed and displayed through an Electronic System so that it explains a situation. Printouts of Electronic Information and Electronic Documents according to Article 6 of the ITE Law are an extension of letter evidence as stipulated in Article 184 (1) of the Criminal Procedure Code and written evidence according to Article 1866 of the Civil Code. 2) Factors inhibiting the application of electronic certificates in Makassar City are local government policies related to land administration, analog culture among the community, lack of socialization, uneven access, and the lack of a state budget to apply electronic certificates. These inhibiting factors occur because the government has not made careful early stage preparations to address public concerns regarding the implementation of electronic land certificates and there are still many Indonesians who are currently not ready to accept the change from analog certificates to electronic certificates
ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI DI PT. AXA MANDIRI KOTA MAKASSAR Anggriani, Andi; Tira, Andi; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4036

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab PT. AXA Mandiri Kota Makassar dalam pelaksanaan perjanjian asuransi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Jenis data yang digunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan PT. AXA Mandiri Kota Makassar dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan wawancara dengan analisis data bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk tanggung jawab PT. AXA Mandiri Kota Makassar dalam pelaksanaan perjanjian asuransi dengan produk yang dikaitkan dengan investasi, bahwa PT. AXA Mandiri melakukan tindakan hukum internal dengan memberhentikan secara sepihak tenaga pemasaran yang memberikan informasi tidak benar kepada nasabah PT. AXA Mandiri. Namun, PT. AXA Mandiri tidak memberikan ganti kerugian kepada nasabah karena penyebab kerugiannya sebagai mana telah ditetapkan dalam polis di luar tanggung jawab pihak AXA Mandiri This study aims to determine and analyze the form of responsibility of PT. AXA Mandiri Makassar City in the implementation of insurance agreements Insurance Products Linked to Investment. The research method used is qualitative with Empirical Normative climbing. The type of data used primary data, namely data obtained from interviews with PT. AXA Mandiri and secondary data, obtained through literature studies. Data Collection Techniques through library research and interviews with qualitative analysis. The results showed the form of responsibility of PT. AXA Mandiri Makassar City in the implementation of insurance agreements Insurance Products Linked to Investment, that PT. AXA Mandiri takes internal legal action by unilaterally dismissing marketers who provide incorrect information to customers. PT. AXA Mandiri however does not provide compensation to customers as stipulated in the policy that losses in investments are beyond the responsibility of AXA Mandiri.
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TIDAK DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Hidayat, Taufiq; Makkawaru, Zulkifli; Tira, Andi
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4053

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat hukum perjanjian jual beli tanah yang dilakukan tidak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jenis penelitian adalah penelitian normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Kanwil ATR/Kepala BPN Makassar, Kantor Notaris-PPAT di Makassar, Kepala Kantor Kecamatan Biringkanaya, dan penyebaran kuisioner sebanyak 20 orang warga terkait. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa akibat hukum apabila akta jual beli yang tidak dibuat dihadapan PPAT yaitu akta tersebut akan  menjadi akta di bawah tangan dan peralihan haknya tidak dapat didaftarkan di Kantor ATR/Kepala BPN Kota Makassar, menyebabkan kekuatan pembuktiannya dan juga kepastian hukumnya lemah, Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pembeli tanah yang melakukan jual beli tidak di hadapan PPAT sebelum memperoleh hak atas tanah yang diperoleh yaitu memintan Penetapan Pengadilan Negeri yang memberikan kepastian Hukum kepada pemohon sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut This research was conducted to determine the legal consequences of land sale and purchase agreements that were not entered into in the presence of the Land Deed Drafting Officer (PPAT). The type of research is normative-empirical research. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out through interviews with the Head of the ATR Regional Office/Head of BPN Makassar, the Notary-PPAT Office in Makassar, the Head of the Biringkanaya District Office, and distributing questionnaires to 20 related residents. Based on the research results, it is concluded that the legal consequences if a sale and purchase deed is not made before the PPAT is that the deed will become a private deed and the transfer of rights cannot be registered at the Makassar City ATR/Head of BPN Office, causing the strength of the evidence and also the legal certainty to be weak. What can be done by land buyers who carry out the sale and purchase not before the PPAT before obtaining rights to the land obtained is to request a District Court Determination which provides legal certainty to the applicant as the legal owner of the land
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA TANI DI KECAMATAN MONCONGLOE, KABUPATEN MAROS Virajati, Zefanya Viyata; Makkawaru, Zulkifli; Tira, Andi
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4057

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha tani dengan menganalisis substansi dan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta fakta hukum yang menjadi dasar analisis terjadinya wanprestasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Teknis pengumpulan data melalui wawancara dan telaah penerapan ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha tani pada tanaman jagung antara pihak pemilik dana dan penggarap di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros belum berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil. Perjanjian bagi hasil usaha tani di Kecamatan moncongloe Kabupaten Maros tidak dibuat di hadapan Kepala Desa dan tidak disahkan oleh Kepala Kecamatan. Ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil ini tidak dilaksanakan oleh para pihak. Adapun pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak tidak sepenuhnya terlaksana secara baik terutama yang berkaitan dengan pencairan dana oleh Bara Foundation sebagai pemilik dana sedangkan Ramadandi tidak melakukan kewajibannya secara maksimal sebagai penggarap. Wanprestasi kedua belah pihak ini menimbulkan kerugian terhadap kedua belah pihak. Upaya penyelesaian wanprestasi melalui musyawarah dan kedua belah pihak bersepakat menerima kerugian yang dialami. This study discusses the implementation of farming profit sharing agreements by analyzing the substance and implementation of the rights and obligations of the parties as well as the legal facts that form the basis for the analysis of defaults. This study uses qualitative research with an empirical juridical approach. This research was conducted in Moncongloe District, Maros Regency. Technical data collection through interviews and review of the application of the provisions of the Profit Sharing Law. The results of the study show that the implementation of the profit-sharing agreement on corn farming between the owner of the funds and the cultivator in Moncongloe District, Maros Regency is not based on the provisions of the Profit Sharing Law. The agreement for sharing the results of farming in the Munloe District, Maros Regency was not made before the Village Head and was not ratified by the District Head. Thus, the provisions of the Profit Sharing Law are not implemented by the parties. As for the implementation of the rights and obligations of the parties, they were not fully implemented properly, especially those related to the disbursement of funds by the Bara Foundation as the owner of the funds, while Ramadandi did not carry out his obligations optimally as a cultivator. The default of both parties resulted in losses for both parties. Efforts to resolve defaults through deliberations and both parties agree to accept the losses suffered.
ANALISIS YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH OLEH ORANG YANG TIDAK BERHAK DI KABUPATEN GOWA Wijaya, Andi; Madiong, Baso; Tira, Andi
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4081

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum terhadap seseorang yang berhak atas suatu tanah dan mengetahui penerapan asas nemo plus yuris dalam penyelesaian peralihan hak atas tanah oleh orang yang tidak berhak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris . Lokasi Penelitian di Kantor Advokat Jusman Sabir & Rekan, Kantor ATR/BPN Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kantor PPAT/Notaris Abdurrifai Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini mengunkan Bahan Hukum Data Primer dikumpulkan dengan cara menggunakan wawancara Bahan hukum sekunder meliputi peraturan perundang-undang, pendapat ahli dalam buku-buku, jurnal, website, arsip-arsip dari instansi yang terkait,Bahan Hukum kemudian dianalisis secara Kualitatif yang dituangkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian penunjukkan bahwa Peralihan hak atas tanah oleh orang yang tidak berhak Apabila dianalisis dalam hukum perjanjian maka melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata Ayat (4) yaitu “ suatu sebab yang halal” perjanjian yang dilakukan adalah batal demi hukum dan dari semula dianggap tidak pernah ada. Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang sebenarnya yang di tuangkan melalui Asas nemo plus yuris dikonkretkan melalui ketentuan UUPA bahwa sertifikat sebagai alat pembuktian hak yang bersifat kuat. Pembeli bermaksud untuk memperoleh Akta Peralihan hak atas tanah di PPATnamun PPAT tidak dapat memberikan Akta peralihan hak atas tanah karena salah satu syarat tidak terpenuhi PPAT menganut prinsip kehati-hatian, untuk itu pemilik tanah yang sebenarnya masih bisa memperoleh hak kembali dengan melakukan Upaya penyelesaian sengekat This study aims to find out and analyze the legal regulations for someone who has the right to a land. To find out how the application of the nemo plus juris principle is in the settlement of the transfer of land rights by unauthorized persons. This study uses a qualitative research type using an empirical juridical approach. The research locations are the Advocate Office of Jusman Sabir & Partners, the ATR/BPN Office of Gowa Regency, South Sulawesi Province, and the PPAT/Notary Abdurrifai Office, Maros Regency, South Sulawesi Province. This research uses Legal Materials. Primary data is collected by means of interviews. Secondary legal materials include laws and regulations, expert opinions in books, journals, websites, archives from related agencies. Legal materials are then analyzed qualitatively in the form of descriptive. The results of the study show that the transfer of land rights by unauthorized persons. When analyzed in the law of the agreement, it violates the provisions of Article 1320 of the Civil Code Paragraph (4) namely "a lawful cause". Legal protection for real landowners which is stated through the principle of nemo plus juris is concretized through the provisions of the UUPA that certificates are a strong means of proving rights. The buyer intends to obtain a deed of transfer of land rights at the PPAT, but the PPAT cannot issue a deed of transfer of land rights because one of the conditions is not fulfilled, the PPAT adheres to the precautionary principle, for this reason, the actual land owner can still get the rights back by making efforts to settle disputes