<![CDATA[Peningkatan mutu pembelajaran di sekolah sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola guru sebagai pelaksana utama proses pendidikan. Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan upaya strategis pemerintah untuk memenuhi kebutuhan guru profesional dan pemerataan layanan pendidikan. Namun, implementasi kebijakan tersebut di tingkat sekolah masih menghadapi berbagai tantangan tata kelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola guru PPPK dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SMP Negeri 103 Jakarta Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif serta didukung oleh kerangka implementasi kebijakan Edwards III, analisis tata kelola 5M+I, diagram fishbone, dan metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan guru PPPK belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek komunikasi kebijakan dan struktur birokrasi, yang ditandai dengan ketidakstabilan informasi dan ketiadaan Standar Operasional Prosedur pembinaan kinerja guru PPPK. Analisis USG menempatkan ketiadaan SOP pembinaan sebagai masalah paling prioritas, diikuti oleh ketimpangan kompetensi teknologi informasi dan kendala sistem administrasi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola guru PPPK melalui perbaikan regulatif, pembinaan profesional berkelanjutan, dan penguatan dukungan kelembagaan merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.]]>
