<![CDATA[Konflik bersenjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang memuncak pada Maret 2026 berdampak langsung terhadap mobilitas Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia melalui pembatalan masif penerbangan internasional. Direktorat Jenderal Imigrasi merespons dengan meluncurkan kebijakan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) yaitu instrumen perlindungan sementara bagi WNA yang tidak dapat meninggalkan Indonesia akibat force majeure geopolitik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola implementasi ITKT di berbagai wilayah Indonesia, mengidentifikasi faktor pendukung, dan penghambat konsistensinya, serta mengevaluasi relevansinya dalam perspektif hukum keimigrasian dan nilai kemanusiaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis analisis isi pemberitaan media nasional dari berbagai daerah yang terbit pada periode Februari–April 2026. Data dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), street-level bureaucracy Lipsky (1980), dengan analisis framing entmant dan analisis isi tematik mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ITKT berhasil pada dimensi kecepatan respons nasional dengan 795 ITKT diterbitkan dan 265 WNA dibebaskan dari denda overstay namun menampilkan disparitas signifikan antardaerah, dengan Bali paling intensif dan daerah non-bandara utama jauh lebih rendah. Disparitas ini dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas institusional, komunikasi kebijakan, dan diskresi birokrat lapangan. Penelitian menyimpulkan bahwa ITKT merupakan preseden kebijakan imigrasi darurat yang inovatif namun memerlukan formalisasi regulasi yang lebih sistematis agar dapat diterapkan secara konsisten pada krisis geopolitik berikutnya.]]>
