Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

DEKONSTRUKSI SPIRITUALITAS DI ERA AKAL IMITASI: ANALISIS SOSIO-TEOLOGIS KRITIS ATAS FENOMENA HIJRAH, PERGESERAN OTORITAS, DAN BIAS ALGORITMA KEAGAMAAN DI INDONESIA Roberto Arieza Martin Purba; Ahmad Luqman Hakim
AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Vol 8 No 2 (2026): AKSELERASI: JURNAL ILMIAH NASIONAL
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jin.v8i2.1709

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan memahami informasi keagamaan. Salah satu fenomena yang muncul adalah semakin banyaknya kutipan motivasi keagamaan yang diproduksi oleh AI dan disebarkan melalui media sosial. Fenomena ini mendorong munculnya “hijrah digital”, yaitu perubahan orientasi keagamaan yang dipengaruhi oleh konsumsi konten religius instan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penggunaan AI terhadap praktik keberagamaan, otoritas keagamaan, dan pembentukan identitas religius di ruang digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis dan yuridis-empiris dengan mengkaji berbagai teori sosiologi media, literatur akademik, serta perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI memberikan kemudahan dalam penyebaran pesan keagamaan, tetapi juga berpotensi menyederhanakan ajaran agama menjadi sekadar motivasi emosional. Selain itu, AI dapat menggeser peran otoritas keagamaan tradisional, memperkuat komodifikasi agama, dan menimbulkan bias informasi melalui algoritma media sosial. Dalam perspektif Islam, AI dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah dan pembelajaran selama digunakan secara bijak, disertai verifikasi informasi, serta tetap berada di bawah bimbingan otoritas keagamaan yang kompeten. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital dan pengawasan yang memadai agar pemanfaatan AI dalam bidang keagamaan dapat memberikan manfaat tanpa mengurangi kedalaman makna ajaran agama.
FENG SHUI SEBAGAI EKOTEOLOGI PRAGMATIS: SEBUAH KAJIAN ATAS PEMIKIRAN OLE BRUUN DAN RELEVANSINYA DALAM PRAKTIK BISNIS DI INDONESIA Roberto Arieza Martin Purba; Muhtar Solihin; Munir
Journal of Social and Economics Research Vol 8 No 1 (2026): JSER, June 2026
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v8i1.1272

Abstract

Makalah ini mengkaji konsep feng shui dari perspektif Ole Bruun, dengan fokus pada fungsi kosmologis dan perannya dalam persaingan sosial dan ekonomi. Studi ini kemudian dikontekstualisasikan dalam praktik bisnis kontemporer melalui studi kasus keluarga Salim, konglomerat Indonesia yang dikenal karena menerapkan feng shui sebagai pertimbangan strategis dalam bisnis mereka. Feng shui adalah tradisi perencanaan spasial berdasarkan pemahaman kosmik, spiritual, dan ekologis dalam budaya Tiongkok. Dalam wacana global, feng shui telah bertransformasi menjadi praktik yang menyertai keputusan bisnis, desain arsitektur, dan perencanaan kota modern. Di Indonesia, praktik ini telah menjadi bagian dari dinamika ekonomi diaspora Tionghoa, yang terlihat pada tokoh-tokoh seperti keluarga Salim. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan Ole Bruun tentang feng shui dan menilai relevansinya dalam praktik ekonomi modern Indonesia. Melalui analisis kritis, makalah ini menilai sejauh mana teori Bruun dapat menjelaskan keberhasilan ekonomi modern yang memasukkan feng shui ke dalam praktik pengambilan keputusan. Studi ini menyimpulkan bahwa feng shui ada sebagai ekoteologi pragmatis yang memainkan peran penting sebagai modal budaya dan legitimasi sosial dalam kegiatan bisnis, tetapi bukan sebagai satu-satunya penentu hasil ekonomi.
FENG SHUI SEBAGAI EKOTEOLOGI PRAGMATIS: SEBUAH KAJIAN ATAS PEMIKIRAN OLE BRUUN DAN RELEVANSINYA DALAM PRAKTIK BISNIS DI INDONESIA Roberto Arieza Martin Purba; Muhtar Solihin; Munir
Journal of Social and Economics Research Vol 8 No 1 (2026): JSER, June 2026
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v8i1.1272

Abstract

Makalah ini mengkaji konsep feng shui dari perspektif Ole Bruun, dengan fokus pada fungsi kosmologis dan perannya dalam persaingan sosial dan ekonomi. Studi ini kemudian dikontekstualisasikan dalam praktik bisnis kontemporer melalui studi kasus keluarga Salim, konglomerat Indonesia yang dikenal karena menerapkan feng shui sebagai pertimbangan strategis dalam bisnis mereka. Feng shui adalah tradisi perencanaan spasial berdasarkan pemahaman kosmik, spiritual, dan ekologis dalam budaya Tiongkok. Dalam wacana global, feng shui telah bertransformasi menjadi praktik yang menyertai keputusan bisnis, desain arsitektur, dan perencanaan kota modern. Di Indonesia, praktik ini telah menjadi bagian dari dinamika ekonomi diaspora Tionghoa, yang terlihat pada tokoh-tokoh seperti keluarga Salim. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan Ole Bruun tentang feng shui dan menilai relevansinya dalam praktik ekonomi modern Indonesia. Melalui analisis kritis, makalah ini menilai sejauh mana teori Bruun dapat menjelaskan keberhasilan ekonomi modern yang memasukkan feng shui ke dalam praktik pengambilan keputusan. Studi ini menyimpulkan bahwa feng shui ada sebagai ekoteologi pragmatis yang memainkan peran penting sebagai modal budaya dan legitimasi sosial dalam kegiatan bisnis, tetapi bukan sebagai satu-satunya penentu hasil ekonomi.
ISLAMIC ACTIVISM IN SOCIAL MOVEMENT THEORY Roberto Arieza Martin Purba; Yusuf Wibisono
Journal of Scientech Research and Development Vol 8 No 2 (2026): JSRD, December 2026
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jsrd.v8i2.1641

Abstract

This analytical review examines Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach (2004), edited by Quintan Wiktorowicz, with the objective of assessing its theoretical contribution, empirical relevance, and applicability to contemporary studies of political Islam, particularly in Southeast Asia and Indonesia. Employing a dual methodological approach—textual analysis and contextual evaluation—the review explores how the book integrates classical social movement theories, including resource mobilization, political opportunity structures, and framing processes, into the study of Islamic activism across diverse Muslim societies. The book argues that Islamic activism should be understood as a social and political phenomenon rather than as a purely theological or ideological expression. Through comparative case studies from Algeria, Egypt, Bahrain, Palestine, Yemen, Iran, Saudi Arabia, and Turkey, the contributors demonstrate that Islamic movements are shaped by the same social dynamics that influence other collective movements, including organizational resources, political environments, social networks, and cultural narratives. The review finds that the book successfully challenges essentialist interpretations of Islam by presenting activism as a rational, context-dependent process. Its interdisciplinary framework provides a valuable analytical lens for understanding the interaction between religion, politics, and society. Furthermore, the review highlights the continued relevance of the book in explaining contemporary developments such as Islamic philanthropy, digital da‘wah movements, civil society activism, and the transformation of political Islam in democratic contexts such as Indonesia. Nevertheless, several limitations are identified, including its limited engagement with theological dimensions, insufficient attention to gender perspectives, and the absence of digital and transnational activism analyses that have become increasingly significant in the twenty-first century. Overall, the review concludes that Wiktorowicz’s framework remains a foundational contribution to political Islam studies and social movement scholarship. Its emphasis on mobilization, political opportunities, and framing processes continues to offer a robust theoretical foundation for examining the evolving forms of Islamic activism in both authoritarian and democratic societies.
KETIKA INSTRUMEN LEGITIMASI KEHILANGAN PATRON POLITIK: MENGUJI KERANGKA TRIPARTIT MICHAEL D. BARR TERHADAP ICMI Roberto Arieza Martin Purba; Mohammad Taufiq Rahman; Hasan Mustapa
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i2.1979

Abstract

Studi Michael D. Barr (2009) tentang konfusianisme di Tiongkok dan Singapura mengembangkan kerangka tripartit untuk memahami bagaimana agama-ideologi dimanfaatkan dalam politik. Tiga level itu adalah elite politik sebagai alat legitimasi, intelektual publik sebagai medium artikulasi yang ambigu, dan masyarakat sebagai kognisi sosial yang bertahan lepas dari kendali negara. Kerangka ini, bagaimanapun, dibangun di atas satu asumsi tersembunyi, yaitu bahwa rezim otoriter yang mempatron instrumen agama-ideologi tersebut bersifat persisten. Artikel ini menguji batas asumsi tersebut melalui studi kasus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), organisasi cendekiawan Muslim yang didirikan tahun 1990 sebagai instrumen akomodasi politik Presiden Soeharto terhadap kelas menengah Muslim terdidik. Dengan menggunakan metode studi literatur dan analisis historis-komparatif, artikel ini menunjukkan bahwa ICMI mengalami pola yang secara kualitatif berbeda dari konfusianisme di Singapura dan Tiongkok. Alih-alih terus direproduksi oleh elite yang bertahan, ICMI kehilangan fungsi legitimasinya segera setelah jatuhnya rezim patronnya pada 1998, bahkan ketika kader ICMI sendiri, yaitu B. J. Habibie, naik menjadi presiden. Temuan ini diajukan sebagai boundary condition (batas keberlakuan suatu teori dalam kondisi tertentu) baru bagi kerangka Barr bahwa instrumen legitimasi agama-negara bersifat "parasitis" terhadap stabilitas rezim yang mempatroninya, sehingga berperilaku berbeda dalam konteks otoritarianisme yang bertahan dibanding konteks transisi demokratis. Dua temuan pendukung memperkaya argumen ini. Pertama, residu yang ditinggalkan ICMI bersifat material-institusional (Bank Muamalat Indonesia, CIDES, Republika), bukan sekadar residu kognisi-sosial sebagaimana pada kasus konfusianisme. Kedua, legitimasi agama-negara di Indonesia dibangun melalui koalisi multi-institusi (ICMI, MUI, pengusaha Muslim), bukan instrumen tunggal yang dikendalikan satu figur elite sebagaimana di Singapura. Artikel ini menunjukkan bahwa kerangka tripartit Barr bekerja secara konsisten pada konteks otoritarianisme yang persisten, tetapi tidak otomatis dapat menjelaskan dinamika instrumen legitimasi agama pada konteks transisi demokrasi.