<![CDATA[ABSTRACTThe rapid development of information technology and digital transformation has significantly increased the risk of personal data rights violations, resulting in substantial harm to individuals, while the legal construction of civil liability for such violations remains insufficiently developed within the Indonesian legal system. This study aims to analyze the legal construction of civil liability for violations of personal data rights from the perspective of tort law and to examine the forms and scope of civil liability that may be imposed on perpetrators under Indonesian positive law. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through legal interpretation and prescriptive analysis. The findings reveal that violations of personal data rights satisfy the elements of tort as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code in conjunction with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Civil liability may include compensation for material and immaterial damages, cessation of unlawful data processing, deletion of personal data, restoration of data subjects' rights, and other legal remedies corresponding to the nature of the harm suffered. This study concludes that strengthening the legal framework of civil liability is essential to ensuring legal certainty, justice, and effective legal protection for personal data rights in Indonesia. ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi dan transformasi digital telah meningkatkan risiko pelanggaran hak atas data pribadi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sementara konstruksi tanggung gugat perdata terhadap pelanggaran tersebut masih memerlukan penguatan dalam sistem hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum tanggung gugat perdata terhadap pelanggaran hak atas data pribadi dalam perspektif perbuatan melawan hukum serta mengkaji bentuk dan ruang lingkup tanggung gugat perdata yang dapat dibebankan kepada pelaku menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum dan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak atas data pribadi memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dipadukan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Tanggung gugat perdata dapat berupa ganti rugi materiil, ganti rugi immateriil, penghentian pemrosesan data, penghapusan data pribadi, pemulihan hak subjek data, serta bentuk pemulihan hukum lainnya sesuai karakteristik kerugian yang dialami korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan konstruksi tanggung gugat perdata diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak atas data pribadi di Indonesia.]]>
