Muhamad Dluha
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Program Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Bebly Rajes Punjabi; Muhamad Dluha; Kholidazia El Hamzah F.
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16181

Abstract

Penerapan Restorative Justice (RJ) oleh Kejaksaan merupakan bagian dari pembaruan sistem Peradilan Pidana yang berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, khususnya perubahan mekanisme prosedural sejak awal tahun 2026 serta hambatan dalam implementasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Program Rumah Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Socio-Legal Research dan Statute Approach, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dilaksanakan secara selektif dengan memenuhi syarat normatif dan sosiologis, termasuk verifikasi terhadap latar belakang tersangka, pelaksanaan dalam waktu 14 hari setelah Tahap II, serta kewajiban ekspos kepada Kejaksaan Tinggi sebelum diterbitkan SKP2. Di wilayah Jawa Timur, persetujuan penghentian penuntutan cukup dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. Hambatan utama yang ditemukan adalah tuntutan ganti rugi korban yang tidak proporsional serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian melalui Rumah Restorative Justice. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan RJ telah berjalan efektif, namun masih memerlukan penguatan sosialisasi dan penyempurnaan mekanisme teknis.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH ATAS KASUS KERACUNAN MASSAL DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Intannur Aisyah; Muhamad Dluha; Fathul Qorib
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 1 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v14i1.26570

Abstract

This study aims to examine the legal provisions governing food provision within “the Free Nutritious Meal Program (MBG)” and to analyze the forms of government legal responsibility in the event of mass “food poisoning incidents during its implementation. The MBG program is a government policy supported by Presidential Regulation Number 83 of 2024 concerning the National Nutrition Agency,” which emphasizes the government's role in planning, implementing, supervising, and ensuring the quality and safety of nutritious food provided to program beneficiaries, particularly school-age children who are considered a vulnerable group. “This research employs a normative legal research method supported by statutory and conceptual approaches. Legal materials, both primary and secondary, were analyzed using descriptive qualitative techniques to systematically explain and understand the research issues. The results of the study indicate that although the legal framework concerning government supervision and responsibility has been normatively established, its practical implementation has not been fully effective due to” weak supervisory control, unclear division of authority among institutions, and suboptimal accountability mechanisms. Government negligence in supervision may give rise to administrative and civil legal liability, and under certain circumstances may also lead to criminal liability if it is proven to have caused mass food poisoning. This study highlights the importance of strengthening the supervision system, improving inter-agency coordination, and implementing transparent accountability mechanisms to ensure that the MBG Program can be carried out effectively, safely, and fairly, while providing optimal legal protection for the public, especially children as program beneficiaries. The findings of this study are expected to serve as a basis for policy evaluation and recommendations to improve food safety supervision and legal protection for society.