Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum PESHUM Jus et Civitas : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Muhamad Dluha
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Implementasi Program Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Bebly Rajes Punjabi; Muhamad Dluha; Kholidazia El Hamzah F.
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16181

Abstract

Penerapan Restorative Justice (RJ) oleh Kejaksaan merupakan bagian dari pembaruan sistem Peradilan Pidana yang berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, khususnya perubahan mekanisme prosedural sejak awal tahun 2026 serta hambatan dalam implementasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Program Rumah Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Socio-Legal Research dan Statute Approach, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dilaksanakan secara selektif dengan memenuhi syarat normatif dan sosiologis, termasuk verifikasi terhadap latar belakang tersangka, pelaksanaan dalam waktu 14 hari setelah Tahap II, serta kewajiban ekspos kepada Kejaksaan Tinggi sebelum diterbitkan SKP2. Di wilayah Jawa Timur, persetujuan penghentian penuntutan cukup dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. Hambatan utama yang ditemukan adalah tuntutan ganti rugi korban yang tidak proporsional serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian melalui Rumah Restorative Justice. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan RJ telah berjalan efektif, namun masih memerlukan penguatan sosialisasi dan penyempurnaan mekanisme teknis.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH ATAS KASUS KERACUNAN MASSAL DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Intannur Aisyah; Muhamad Dluha; Fathul Qorib
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 1 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v14i1.26570

Abstract

This study aims to examine the legal provisions governing food provision within “the Free Nutritious Meal Program (MBG)” and to analyze the forms of government legal responsibility in the event of mass “food poisoning incidents during its implementation. The MBG program is a government policy supported by Presidential Regulation Number 83 of 2024 concerning the National Nutrition Agency,” which emphasizes the government's role in planning, implementing, supervising, and ensuring the quality and safety of nutritious food provided to program beneficiaries, particularly school-age children who are considered a vulnerable group. “This research employs a normative legal research method supported by statutory and conceptual approaches. Legal materials, both primary and secondary, were analyzed using descriptive qualitative techniques to systematically explain and understand the research issues. The results of the study indicate that although the legal framework concerning government supervision and responsibility has been normatively established, its practical implementation has not been fully effective due to” weak supervisory control, unclear division of authority among institutions, and suboptimal accountability mechanisms. Government negligence in supervision may give rise to administrative and civil legal liability, and under certain circumstances may also lead to criminal liability if it is proven to have caused mass food poisoning. This study highlights the importance of strengthening the supervision system, improving inter-agency coordination, and implementing transparent accountability mechanisms to ensure that the MBG Program can be carried out effectively, safely, and fairly, while providing optimal legal protection for the public, especially children as program beneficiaries. The findings of this study are expected to serve as a basis for policy evaluation and recommendations to improve food safety supervision and legal protection for society.
TANGGUNG GUGAT PERDATA DALAM PELANGGARAN HAK ATAS DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM Samsul Huda; Muhamad Dluha; Achmad Syamsul Askandar; fathul Qorib
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3135

Abstract

ABSTRACTThe rapid development of information technology and digital transformation has significantly increased the risk of personal data rights violations, resulting in substantial harm to individuals, while the legal construction of civil liability for such violations remains insufficiently developed within the Indonesian legal system. This study aims to analyze the legal construction of civil liability for violations of personal data rights from the perspective of tort law and to examine the forms and scope of civil liability that may be imposed on perpetrators under Indonesian positive law. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through legal interpretation and prescriptive analysis. The findings reveal that violations of personal data rights satisfy the elements of tort as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code in conjunction with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Civil liability may include compensation for material and immaterial damages, cessation of unlawful data processing, deletion of personal data, restoration of data subjects' rights, and other legal remedies corresponding to the nature of the harm suffered. This study concludes that strengthening the legal framework of civil liability is essential to ensuring legal certainty, justice, and effective legal protection for personal data rights in Indonesia. ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi dan transformasi digital telah meningkatkan risiko pelanggaran hak atas data pribadi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sementara konstruksi tanggung gugat perdata terhadap pelanggaran tersebut masih memerlukan penguatan dalam sistem hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum tanggung gugat perdata terhadap pelanggaran hak atas data pribadi dalam perspektif perbuatan melawan hukum serta mengkaji bentuk dan ruang lingkup tanggung gugat perdata yang dapat dibebankan kepada pelaku menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum dan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak atas data pribadi memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dipadukan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Tanggung gugat perdata dapat berupa ganti rugi materiil, ganti rugi immateriil, penghentian pemrosesan data, penghapusan data pribadi, pemulihan hak subjek data, serta bentuk pemulihan hukum lainnya sesuai karakteristik kerugian yang dialami korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan konstruksi tanggung gugat perdata diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak atas data pribadi di Indonesia.
Kepastian Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata Abdur Rohim; Khusnul Hitaminah; Muhamad Dluha
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3178

Abstract

ABSTRACTThis study is motivated by the continuing legal uncertainty regarding the inheritance rights of children born out of wedlock under Indonesia’s civil law system. Although the Constitutional Court, through Decision No. 46/PUU-VIII/2010, has expanded recognition of the civil relationship between children born out of wedlock and their biological fathers, in practice, the implementation of this law has not been effective. The objective of this study is to analyze the legal certainty regarding the inheritance rights of children born out of wedlock from a civil law perspective and to examine dispute resolution mechanisms in the event of disagreements with other legitimate heirs. This study employs a normative legal research method using a legislative and conceptual approach, and utilizes primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively. The results indicate that although there has been normative progress through case law and administrative recognition, obstacles remain in the form of proving civil relationships, social resistance, and inconsistent judicial practices. In resolving inheritance disputes, John Rawls’s theory of justice is relevant because it emphasizes the principle of “justice as fairness,” namely equality of rights without discrimination based on birth status. In conclusion, harmonization of regulations and more inclusive legal standards of proof are needed to ensure substantive justice for children born out of wedlock. ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ketidakpastian hukum terhadap hak waris anak luar kawin dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, dalam praktiknya implementasi hukum tersebut belum berjalan secara efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum terhadap hak waris anak luar kawin dalam perspektif hukum perdata serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perbedaan pendapat dengan ahli waris sah lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan normatif melalui yurisprudensi dan pengakuan administratif, masih ditemukan hambatan berupa pembuktian hubungan keperdataan, resistensi sosial, dan belum seragamnya praktik peradilan. Dalam penyelesaian sengketa waris, teori keadilan John Rawls relevan digunakan karena menekankan prinsip justice as fairness, yaitu kesetaraan hak tanpa diskriminasi status kelahiran. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi regulasi dan pembuktian hukum yang lebih inklusif untuk menjamin keadilan substantif bagi anak luar kawin.
Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Sebagai Upaya Memberikan Bantuan Hukum Kepada BUMN Yeni Arifa Hafsa; Ali Munib; Muhamad Dluha
Jus et Civitas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2026): Juli 2026
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The State Attorney has the authority to provide legal assistance to state-owned enterprises as stipulated in Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. This study aims to determine the implementation of law enforcement in providing legal assistance to state-owned enterprises and identify the obstacles faced. The method used is an empirical juridical approach by combining sociological and statutory approaches. The results showed that legal assistance by the State Attorney at the Probolinggo City State Attorney's Office was dominated by a non-litigation approach which proved to be more effective in preventing disputes and accelerating the efficient resolution of legal problems. However, weak coordination and low awareness of the role of the State Attorney are still the main obstacles. Therefore, strengthening institutional roles and understanding is the key to optimizing legal protection of state-owned enterprises in the future.
Co-Authors Abdur Rohim Achmad Syamsul Askandar Ali Munib Bebly Rajes Punjabi Fathul Qorib Intannur Aisyah Kholidazia El Hamzah F. Khusnul Hitaminah Samsul Huda Yeni Arifa Hafsa