Jihan Nur Aslam Mukerin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Pengelolaan Hubungan Stakeholder Dalam Perspektif Manajemen Strategis Pendidikan Islam Jihan Nur Aslam Mukerin; Sofwan Muhajir; Muhammad Syaifuddin
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.10155

Abstract

Manajemen strategis pendidikan menuntut kemampuan lembaga pendidikan Islam dalam membangun dan memelihara hubungan yang efektif dengan berbagai stakeholder guna mendukung pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan mutu pendidikan. Artikel ini bertujuan menganalisis pengelolaan stakeholder dalam perspektif manajemen strategis pendidikan Islam dengan fokus pada tiga dimensi utama, yaitu jaringan dan koalisi stakeholder, peran ganda stakeholder, serta peran manajemen sebagai mediator dan fasilitator. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan melalui kajian literatur yang relevan mengenai teori stakeholder dan manajemen strategis pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa jaringan dan koalisi stakeholder berperan penting dalam memperluas akses terhadap informasi, sumber daya, dan dukungan sosial yang mendukung pengembangan lembaga pendidikan Islam. Selain itu, fenomena peran ganda stakeholder dapat menjadi peluang untuk memperkuat kolaborasi, namun juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila tidak dikelola secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan strategis yang mampu membangun komunikasi, mengelola konflik, dan mengintegrasikan berbagai kepentingan stakeholder dalam mencapai tujuan bersama. Temuan penelitian menegaskan bahwa pengelolaan stakeholder yang efektif menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu, daya saing, dan keberlanjutan lembaga pendidikan Islam di tengah transformasi digital dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik.