Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Asy-Syari'ah Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Danadyaksa: Post Modern Economy Journal Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam
Kusairi, Ah.
IAIN Madura
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
MACAM-MACAM SISTEM EKONOMI DAN KEMEROSOTAN SISTEM EKONOMI SYARIAH (EKONOMI SYARIAH DI DALAM DUNIA GLOBAL) Amirudin, Amirudin; Kusairi, Ah.
Al Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.716 KB) | DOI: 10.19105/al huquq.v1i1.2648

Abstract

Ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang merupakan yang berupaya untuk memandang penting, mengalisis, dan akhirnya juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami, yaaitu atas dasar ajaran agama islam yaitu al-quran dan sunnah nabi, ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum system ekonomi syariah yaitu al-quran dan sunnah rasulullah saw, hukum-hukum diambil dari landasan pokok tersebut secara prinsip dan konsep tidak dapat berubah kapanpun dan dimanapun. Ekonomi syariah selaran dengan tujuan syariat islam, yaitu maqashid syariah hal tersebut bertujuan untuk mencapai kebahagian duania dan akhirat melalui suatu  tatana kehibupan yang terhormat. Tujuan tersebut yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek kecil maupun besar.  Ada tiga sasaran untuk menunjukan bahwa islam diturunkan secara rahmat bagi semua manusia, satu penyucian jiwa agat semua muslim bisa menjadi salah satu sumber kebaikan  bagi lingkungan dan masyarakat, dua tegaknya keadilan dalam bermasyarakat. Keadilan yang diamaksud meliputi aspek kehidupan dibidang muamalah dan hukum. Tiga tercapainya maslaha merupakan tujuan utama.
REINTERPRETASI HAK IJBAR DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI KELUARGA PESANTREN Kudrat Abdillah; Ah. Kusairi
Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i1.7874

Abstract

Abstract: Marriage is an inner and outer bond between the bride and groom to weave a happy and eternal family. Marriage has a goal to reach a happy, sakinah, mawaddah, and rahmah. The selection of a bride and groom is very important to achieve the goal of marriage. Because in fact, the chosen candidate is a person who will keep him a full day of his life. The ijbar right of a guardian who can force a daughter to marry a chosen prospective husband, is considered not in line with the purpose of marriage itself. Using a social history approach, this paper will describe the concept of ijbar rights in islamic boarding school families in Pamekasan. Descriptions of ijbar rights will be discussed in several sections, continuity and changes, causal explanation, and the implications of change.Abstrak: Perkawinan adalah ikatan lahir batin di antara calon mempelai untuk merajut keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan mempunyai tujuan untuk mencapai keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pemilihan calon mempelai meru­pakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan perkawinan. Karena sejatinya, calon yang dipilih adalah orang yang akan membersamainya sehari penuh seumur hidup­nya. Adanya hak ijbar seorang wali yang bisa memaksakan anak perempuan untuk kawin dengan calon suami yang dipilihkan, dianggap tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial, tulisan ini akan mendeskripsikan konsep hak ijbar pada keluarga pesantren di Pamekasan. Deskripsi hak ijbar akan dibahas dalam beberapa bagian, yaitu perkembangan dan perubahan, faktor-faktor yang mem­pengaruhi, dan implikasinya perubahan.
Poligami Kiai Madura (Kajian Fenomenologis Hakikat Poligami Dalam Pandangan Kiai Madura) Abdul Mukti Thabrani; Ah. Kusairi
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-manhaj.v4i2.6058

Abstract

Polygamy is one of the most debated and scrutinized topics in marriage. This study examines the values of polygamy in the practice of cultivating polygamous marriages among Kyai in Madura. This study seeks to address the reasons and purposes of polygamy among Kyai in Madura, the perspective of the Madurese Kyai on the nature of polygamy, and the spiritual significance of polygamy for the Kyai of Madura. The methodology employed in this study is qualitative phenomenology research. This study reaches the following conclusions: (1) The kiai's motivation for practicing polygamy is to maintain the continuity of lineage or lineage, (2) The spiritual values of polygamy that the Kyai of Madura are convenience and blessing of obtaining food, (3) The Kyai's justification as destiny for explaining the spiritual significance of spiritual needs.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TENTANG GADAI TANAH YANG DIMANFAATKAN MURTAHIN DI DESA NYALABU DAYA KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN Ah Kusairi; Harisah Harisah
Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 5 No 1 (2022): Syarie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam
Publisher : Institut Binamadani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan gadai tanah yang tanahnya dimanfaatkan oleh Murtahin merupakan salah satu kerja sama antara penerima gadai dan pemberi gadai atau pemilik lahan yang digadaikan, namun ketika penerima gadai atau penggarap menggarap tanah gadai, ia masih membagi hasil garapannya dengan pemilik lahan meskipun pemilik lahan tidak membantu dalam biaya, benih ataupun tenaga dalam penggarapan tanah gadai tersebut. Dalam penelitian ini peneliti memakai metode penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk informannya adalah masyarakat Desa Nyalabu Daya sendiri mulai dari pemberi gadai, penerima gadai, dan juga perangkat Desa Nyalabu Daya, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Kemudian Teknik analisis data yang dipakai adalah mulai dari Reduksi Data, Penyajian Data dan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Gadai Tanah yang Dimanfaatkan Murtahin di Desa Nyalabu Daya, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan telah lama berlangsung. Kesepakatan yang terjadi hanya melibatkan pihak pemberi gadai dan penerima gadai tanpa melibatkan pihak ketiga atau perangkat Desa setempat, dimana ketika pemberi gadai menggadaikan tanahnya kepada pemberi gadai maka tanah gadai tersebut akan berada dibawah kekuasaan penerima gadai sampai tanah tersebut ditebus kembali oleh pemberi gadai. Kedua, pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Gadai Tanah yang Dimanfaatkan Murtahin di Desa Nyalabu Daya, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan ini hukumnya adalah mubah karena kedua belah pihak sama-sama rela, saling tolong menolong dan tanpa ada pihak yang memaksa
The Urgency of Halal Certification According to Gen Z as Business Actors and Consumers in Viral Culinary: Case Study in Pamekasan City Diah Utami; Ah. Kusairi
Danadyaksa: Post Modern Economy Journal Vol. 4 No. 1 (2026): Post Modern Economy Journal
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Bustanul Ulum Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69965/danadyaksa.v4i1.446

Abstract

The culinary trend that spreads through social media is apparently not a mild phenomenon. He reshaped the way Gen Z consumes food as well as the way they see business opportunities and in it, questions about the halalness of products began to be carried away. This research is also here to answer one thing that has gone unnoticed seriously: how urgent halal certification really is in the eyes of Gen Z, both those who are pioneering the culinary business and those who become consumers every day, in the midst of the viral culinary frenzy of Pamekasan City. This research does not stop at the conceptual level. The choice of empirical legal methods with case studies is not without reason This approach allows researchers to really hear the voice of the perpetrator in the field, rather than just fumbling from afar. In-depth interviews and direct observations were conducted on business actors and Gen Z consumers whose lives have indeed been integrated with the digital culinary ecosystem. And from there, one thing becomes clear: halal certification is seen not as a complement, but as a pillar. It is considered important to protect consumers, build trust, and provide a strong legal basis for culinary businesses in the midst of rapidly changing trends. But the reality on the ground is not always in line with expectations. Awareness exists, but the execution is stuck. The understanding of halal is still shallow in many circles, certification is often considered an administrative matter that can be set aside, and the management process itself still feels burdensome for MSME actors whose resources are limited. What's even more surprising is that Gen Z consumers of the supposedly critical generation often buy without asking. Interesting content on the screen moves their hands faster than information about the halalness of the product. Ultimately, this research carries a broader message than just the matter of labels on the packaging. Halal touches on social aspects, has economic weight, and holds real strategic value for the sustainability of modern culinary businesses. Theoretically, this study enriches the understanding of the halal lifestyle of Gen Z through the lens of the Theory of Planned Behavior, a framework that has been used more often in other contexts. In practical terms, the recommendations are clear and urgent: strengthen halal literacy from the roots, and simplify the certification process so that it is no longer a barrier for growing culinary MSMEs.
Co-Authors Abdillah, Kudrat Abdul Mukti Thabrani Abdul Mukti Thabrani Amirudin, Amirudin Diah Utami Harisah Harisah