Manajemen kearsipan merupakan aspek strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Namun, pengelolaan arsip pada instansi pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait sumber daya manusia, kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengkaji upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Kearsipan dan arsiparis, observasi langsung, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan validitas data dijaga melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kearsipan telah dilaksanakan secara sistematis melalui penerapan fungsi manajemen dan pemanfaatan sistem digital, seperti SRIKANDI dan JIKN. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, belum tersusunnya SOP kearsipan secara komprehensif, serta keterbatasan anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM, dan konsistensi dukungan kebijakan merupakan kunci dalam mewujudkan manajemen kearsipan yang profesional dan sesuai dengan prinsip good governance.