Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

NAVIGASI PRINSIP DASAR TEKNOLOGI PEMBELAJARAN: REKONSTRUKSI MULTIDIMENSIONAL MENUJU ERA KECERDASAN ARTIFISIAL YANG HUMAN-CENTRIC Yudhi Hertanto; Happy Gustrin
EDUTECH : Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/edutech.v6i2.9874

Abstract

Learning technology has transformed from merely a supporting instrument into a foundational architecture of modern education that reshapes learning processes and experiences. This article aims to analyze the fundamental principles of learning technology through four main dimensions, namely philosophical, sociological, juridical, and pedagogical, with a focus on the dynamics of education in Indonesia following the enactment of Permendikdasmen No. 13 of 2025. This study employs a qualitative method with a library research approach, utilizing various scientific sources, regulations, and relevant reports as the basis of analysis. The findings indicate a paradigm shift from instructional control toward learner facilitation, which requires the integration of technology in a human-centric manner. The results also reveal a paradox in the implementation of technology, where the acceleration of digitalization is not always accompanied by ethical readiness and equitable access. The Deep Learning approach, characterized by mindful, meaningful, and joyful learning, emerges as a potential solution to address these challenges, particularly in 3T (underdeveloped, frontier, and outermost) regions and in responding to the crisis of academic integrity caused by the misuse of artificial intelligence. This article recommends strengthening ethical digital literacy, developing locally adaptive technologies, and ensuring infrastructure equity as key prerequisites for the successful implementation of learning technology in Indonesia. ABSTRAK Teknologi pembelajaran telah bertransformasi dari sekadar instrumen pendukung menjadi fondasi arsitektur pendidikan modern yang membentuk ulang proses dan pengalaman belajar. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis prinsip dasar teknologi pembelajaran melalui empat dimensi utama, yaitu filosofis, sosiologis, yuridis, dan pedagogis, dengan fokus pada dinamika pendidikan di Indonesia pasca pemberlakuan Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang memanfaatkan berbagai sumber ilmiah, regulasi, dan laporan relevan sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari kendali instruksional menuju fasilitasi pembelajar yang menuntut integrasi teknologi secara human-centric. Temuan juga mengungkap adanya paradoks dalam implementasi teknologi, yaitu percepatan digitalisasi yang tidak selalu diimbangi dengan kesiapan etika dan pemerataan akses. Pendekatan Deep Learning sebagai model pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful menjadi salah satu solusi dalam menjawab tantangan tersebut, khususnya di wilayah 3T dan dalam menghadapi krisis integritas akademik akibat penyalahgunaan kecerdasan artifisial. Artikel ini merekomendasikan penguatan literasi digital berbasis etika, pengembangan teknologi adaptif lokal, serta pemerataan infrastruktur sebagai prasyarat utama keberhasilan implementasi teknologi pembelajaran di Indonesia.
DIALEKTIKA OTONOMI PENDIDIKAN DAN TATA KELOLA DAERAH: ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS KONFLIK KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DI INDONESIA Yudhi Hertanto
MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/manajerial.v6i2.9632

Abstract

This study aims to analyze the conflict of authority in the management of secondary education in Indonesia following the enactment of Law Number 23 of 2014 on Regional Government. This research employs a socio-legal approach with a qualitative method based on normative-empirical analysis through literature review and policy document analysis. The focus of the study lies in the dynamics of the transfer of authority from district/city governments to provincial governments and its implications for educational governance and service quality. The findings indicate that juridically, this policy is intended to enhance efficiency and standardization of education quality; however, in practice, it generates various sociological issues such as administrative distance, regional ego, and the unpreparedness of local bureaucracies. From a pedagogical perspective, the centralization of authority risks limiting local innovation if not accompanied by strong school-level autonomy. Furthermore, strategic issues such as the abolition of honorary teachers and the discourse on re-centralizing teacher management further complicate governance dynamics. Therefore, this study recommends regulatory harmonization and strengthened intergovernmental collaboration to establish an effective, adaptive, and equitable education system. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik kewenangan dalam pengelolaan pendidikan menengah di Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif berbasis normatif-empiris melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Fokus penelitian terletak pada dinamika peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi serta implikasinya terhadap tata kelola pendidikan dan kualitas layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan standardisasi mutu pendidikan, namun dalam praktiknya menimbulkan berbagai persoalan sosiologis seperti kejauhan pelayanan, ego kedaerahan, serta ketidaksiapan birokrasi daerah. Selain itu, secara pedagogis, sentralisasi kewenangan berpotensi menghambat inovasi berbasis kearifan lokal apabila tidak diimbangi dengan penguatan otonomi satuan pendidikan. Isu strategis terkait penghapusan guru honorer dan wacana sentralisasi pengelolaan tenaga pendidik semakin memperumit dinamika tata kelola pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi serta penguatan kolaborasi antar level pemerintahan guna menciptakan sistem pendidikan yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.
Paradoks Standardisasi Akademik dalam Pendidikan Vokasi: Analisis Kritis Kebijakan TKA Melalui Studi Dokumen Permendikdasmen No. 9/2025 Yudhi Hertanto; Hendro Prasetyono
Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, dan Inovasi Vol 5, No 6 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, dan Inovasi
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpi.v5i6.2320

Abstract

This article examines the paradox of academic standardization in vocational education through a critical analysis of Permendikdasmen No. 9/2025 on the Academic Ability Test (TKA) for vocational high school (SMK) students. The policy positions cognitive ability as the primary instrument for selection and evaluation, whereas vocational education philosophically emphasizes practical competence, technical skills, and industry-based work experience. This study employs a qualitative approach using document analysis, regulatory review, and comparative literature on vocational education, authentic assessment, and washback effect theory. The findings indicate a misalignment between the characteristics of the TKA and the needs of the SMK ecosystem. Emphasis on cognitive testing may shift learning orientation, marginalize vocational competencies, and generate negative washback on teaching strategies and learning processes. The uniform application of TKA also risks narrowing the goals of vocational education, which should ideally respond to labor market demands. The study concludes that academic standardization must be formulated more contextually by positioning competency-based assessment as the primary instrument and the TKA as a proportional complement. A policy reorientation is required to ensure that vocational education remains relevant, adaptive, and capable of producing graduates who meet industry needs.ABSTRAKArtikel ini mengkaji paradoks standardisasi akademik dalam pendidikan vokasi melalui analisis kritis terhadap Permendikdasmen No. 9/2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi siswa SMK. Kebijakan tersebut menempatkan kemampuan kognitif sebagai instrumen seleksi dan evaluasi utama, sementara pendidikan vokasi secara filosofis menekankan kompetensi praktik, keterampilan teknis, dan pengalaman kerja berbasis industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen, kajian regulasi, dan komparasi literatur terkait pendidikan vokasi, asesmen autentik, dan teori washback effect. Temuan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara karakteristik TKA dan kebutuhan ekosistem SMK, di mana penekanan pada tes kognitif berpotensi menggeser orientasi pembelajaran, meminggirkan kompetensi vokasional, serta memunculkan dampak balik negatif terhadap strategi pengajaran dan proses belajar. Penerapan TKA secara seragam juga menimbulkan risiko penyempitan tujuan pendidikan vokasi yang idealnya responsif terhadap kebutuhan dunia kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa standardisasi akademik harus dirumuskan secara lebih kontekstual, dengan menempatkan asesmen berbasis kompetensi sebagai instrumen utama dan TKA sebagai pelengkap yang proporsional. Reorientasi kebijakan diperlukan agar pendidikan vokasi tetap relevan, adaptif, dan mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan industri. Penelitian ini perspektif baru dalam merumuskan asesmen vokasional berbasis kompetensi.
TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASI INDONESIA: EVALUASI KRITIS, TANTANGAN STRUKTURAL, DAN STRATEGI ADAPTASI MENUJU INDONESIA EMAS 2045 Yudhi Hertanto
Jurnal Education and Development Vol 14 No 2 (2026): Vol 14 No 2 Mei 2026
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v14i2.7794

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem pendidikan vokasi di Indonesia, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dalam menghadapi dinamika pasar kerja global dan visi Indonesia Emas 2045. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kemendikbudristek tahun 2023-2025, kajian ini membedah paradoks tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK yang mencapai 8,62% pada Februari 2024. Analisis dilakukan melalui lensa teori Human Capital dan dalil pendidikan vokasi Charles Prosser, menyoroti kesenjangan kompetensi, defisit guru produktif, dan disparitas infrastruktur wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun intervensi kebijakan seperti Perpres Nomor 68 Tahun 2022 dan program SMK Pusat Keunggulan telah berjalan, tantangan struktural dalam implementasi Link and Match dan adaptasi terhadap ekonomi hijau masih persisten. Penelitian ini merumuskan strategi revitalisasi yang menekankan pada reformasi pedagogi berbasis industri, penguatan soft skills, dan ekosistem kemitraan yang substantif.