Muklis Al'anam
Universitas Negeri Surabaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTATION OF THE POLLUTER PAYS PRINCIPLE AS THE BASIS FOR CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN FOREST ENCROACHMENT CRIMES Rocmad Dwi Riwayanto; Muklis Al'anam
Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jbengkoelenjust.v16i1.48489

Abstract

Deforestation by corporations is a serious environmental crime and has a significant impact on ecosystem damage and sustainable development. The objectives of this study are to: (1) analyze the application of the Polluter Pays Principle in corporate criminal liability for forest encroachment, and (2) identify normative and implementation weaknesses in enforcing this principle in Indonesia. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, supported by an analysis of law enforcement practices. The results of the study indicate that the implementation of PPPs in cases of forest encroachment is still limited to administrative and civil sanctions, while its utilization in the criminal justice system is not optimal. Three main problems found are: (1) the absence of a standard for assessing ecological losses that can be used to impose fines; (2) weak evidence of corporate interaction due to the complexity of organizational structures and the use of corporations; and (3) the lack of synchronization between the regulations of the Environmental Law and the Forestry Law in determining the form of criminal liability. The uniqueness of this study lies in the integration of the Polluter Pays Principle into a framework of corporate criminal liability based on a multi-doctrine approach (identification theory, indirect liability, and corporate culture theory) as a model for more effective law enforcement. Therefore, it is necessary to reformulate environmental criminal policy to emphasize the optimization of fines, ecological restoration, and systematic enforcement of corporate responsibility, so that the PPP principle can be implemented effectively and provide a deterrent effect. Keywords: Corporate Criminal Liability, Forest Encroachment, Polluter Pays Principle
PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI MERAH PUTIH DAN BUMDES SEBAGAI STRATEGI PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI DESA ARJOWINANGUN, KABUPATEN PACITAN Ellectrananda Anugerah Ash-Shidiqqi; Muh. Ali Masnun; Hananto Widodo; Intan Lovisonnya; Hikam Hulwanullah; Sulaksono Sulaksono; Muklis Al'anam; Bahrul Amiq
LEMBAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2026): LEMBAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan dan manajerial Koperasi Merah Putih serta BUMDes di Desa Arjowinangun, Kabupaten Pacitan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui identifikasi kebutuhan, penyuluhan hukum, pendampingan tata kelola kelembagaan, penyusunan rencana bisnis, dan evaluasi kegiatan. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai tata kelola koperasi dan BUMDes, kemampuan menyusun rencana bisnis, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga ekonomi desa. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan terhadap penerapan prinsip-prinsip SDGs dalam perencanaan pembangunan desa. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan melalui pendampingan partisipatif dapat mendukung tata kelola lembaga ekonomi desa yang lebih efektif dan berkelanjutan serta menjadi praktik yang berpotensi direplikasi pada desa lain dengan karakteristik serupa.