<![CDATA[Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa. Kebijakan Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 dilakukan dengan tujuan memperkuat Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mendukung Pembangunan berkelanjutan. Namun, kebijakan kenaikan PPN dinilai bisa mempengaruhi daya beli masyarakat serta akan menimbulkan dampak, baik terhadap pengusaha maupun konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pengenaan tarif PPN 12% terhadap mekanisme pemungutan pajak, serta efektivitas pemungutan pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggnakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum sekunder dan primer yang terdiri dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta jurnal ilmiah. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme dasar pemungutan pajak tetap menggunakan sistem self assessment, namun menimbulkan beberapa implikasi yang signifikan seperti peningkatan beban administrasi bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), penyesuaian sistem pelaporan, serta meningkatnya kompleksitas pemungutan pajak pada sektor barang mewah. Dari sisi efektivitas, kebijakan ini dinilai cukup efektif dalam meningkatkan penerimaan negara, meskipun efektivitas tersebut belum stabil karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Selain memberikan dampak positif berupa peningkatan penerimaan negara, kenaikan tarif PPN juga berpotensi menimbulkan tax avoidance, manipulasi pelaporan nilai transaksi, serta penurunan minat transaksi properti mewah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan administrasi perpajakan yang lebih ketat serta digitalisasi perpajakan yang transparan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak]]>
