Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan pada Perusahaan Terbuka dalam Studi Kasus PANI dan CBDK Tiwi Ayu Haresa Dewi; Nayla Aliffia; Riksya Annurillah; Alexandra Vandela Putri; Adeliya Putri
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 2 (2026): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19659669

Abstract

Public companies frequently engage in related-party transactions, particularly business groups with ownership and control ties. However, if such transactions are not conducted transparently and fairly, they can lead to conflicts of interest. The objective of this study is to examine the legal provisions related to related-party transactions and conflicts of interest arising in the relationship between PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) and PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK), as well as efforts to prevent them. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case study approach. The results of the study indicate that transactions between PANI and CBDK constitute affiliated transactions subject to Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020. This regulation specifically governs information disclosure, the use of independent appraisers, and the approval of independent shareholders in the event of a conflict of interest. Corporate management, internal controls, the principle of fairness, and legal due diligence can all help prevent conflicts of interest. Therefore, compliance with regulations is crucial to ensuring that corporate transactions in the Indonesian capital market remain valid.
ANALISIS KEDUDUKAN BEZIT DAN URGENSI DIGITALISASI DALAM MENGATASI SENGKETA SERTIFIKAT GANDA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 309 PK/Pdt/2021) Adeliya Putri; Dina Fitria; Jihan Fauziah; Nakeisha Chairunnisa
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 10.B (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya sengketa sertifikat ganda dalam hukum pertanahan Indonesia yang dipicu oleh kelemahan sistem pendaftaran tanah yang menggunakan stelsel negatif dengan kecenderungan memberikan perlindungan hukum sebagaimana stelsel positif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kedudukan penguasaan fisik (bezit) dibandingkan dengan kepemilikan yuridis serta efektivitas sistem elektronik dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah sertifikat ganda. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 309 PK/Pdt/2021. Analisis tersebut didukung oleh kajian kepustakaan yang memanfaatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sebagai landasan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan fisik (bezit) yang dilakukan secara aktif dan beritikad baik memiliki kedudukan penting dalam perlindungan hukum, terutama ketika didukung oleh asas prioritas waktu pendaftaran. Meskipun sertifikat mempunyai kekuatan hukum yang kuat sebagai alat bukti, keberadaannya tetap dapat digugurkan apabila terbukti mengandung cacat administratif. Selain itu, digitalisasi sistem pendaftaran tanah melalui sertifikat elektronik terbukti berpotensi meningkatkan kepastian hukum, transparansi, dan akurasi data, serta mencegah terjadinya tumpang tindih sertifikat. Dengan demikian, integrasi antara perlindungan hukum berbasis fakta penguasaan fisik dan transformasi digital menjadi solusi strategis dalam mewujudkan keadilan substantif di bidang pertanahan.