Hardiani
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS PENGARUH PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN, KESEHATAN, PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN DAN SUMBANGAN PENDAPATAN PEREMPUAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI ENAM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI Delpita Sapitri; Junaidi; Hardiani
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 5 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Mei 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i5.2004

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kesehatan, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Sumbangan Pendapatan Perempuan, serta Tingkat Kemiskinan di Enam Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2018-2024. Dan menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kesehatan, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Sumbangan Pendapatan Perempuan terhadap Tingkat Kemiskinan di Enam Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2018-2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Data Panel melalui pendekatan Fixed Effect Model (FEM) dengan menggunakan E-Views 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesehatan dan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Enam Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Sebaliknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Sumbangan Pendapatan Perempuan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Enam Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya kesehatan, kesempatan kerja dan kesetaraan gender. Maka dari itu pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah diharapkan dapat mendorong produktivitas sektor informal dan memperluas kesempatan kerja. Serta Pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan gender diiringi dengan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan.