Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IBLAM Law Review Decisio: Jurnal Ilmiah Hukum
Ardiansyah Ardiansyah
IBLAM School of Law
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Atas Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Cryptocurrency sebagai Barang Kena Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Setiyo Junianto; Ardiansyah Ardiansyah
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i2.680

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan jenis aset baru yang menantang konsep perpajakan konvensional, salah satunya cryptocurrency. Artikel ini mengkaji perlakuan hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan cryptocurrency sebagai barang kena pajak dalam rezim perpajakan Indonesia sebelum perubahan kebijakan tahun 2025, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK Nomor 68/PMK.03/2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, serta menggunakan teori hukum pajak, kepastian hukum, dan harmonisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai barang kena pajak tidak berwujud karena memiliki nilai ekonomi, dapat dialihkan, dan diperdagangkan dalam struktur pasar yang diakui hukum. Namun, kepastian hukum implementasinya belum optimal akibat karakter transaksi yang terdesentralisasi, lintas platform, peer-to-peer, serta keterbatasan integrasi pengawasan. Artikel ini menyimpulkan bahwa PPN atas cryptocurrency seharusnya tetap dipertahankan sebagai kebijakan fiskal melalui mekanisme pemungutan yang lebih tepat, pengawasan terintegrasi, dan pengaturan transaksi aset digital yang lebih jelas.
Restorative Justice Peredaran Rokok Ilegal Dampaknya terhadap Penerimaan Cukai Negara Indonesia M Ichwan Labib; Ardiansyah Ardiansyah
Decisio: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2026): DECISIO
Publisher : LPPM Iblam School of Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/decisio.v3i2.64

Abstract

Illegal cigarette circulation is a serious threat to Indonesia's excise tax revenue, which contributes more than 90% of total national excise income. This study uses a normative juridical approach to examine two interconnected issues: first, the implementation of law enforcement against illegal cigarette distribution based on restorative justice principles; and second, optimization efforts to mitigate the potential excise revenue losses caused by illegal cigarette circulation. The study finds that restorative justice cannot be fully applied in illegal cigarette cases because the offense inherently involves state financial loss, a condition incompatible with the prerequisites of restorative proceedings. Administratively, however, fines remain applicable under Article 14 of Law Number 39 of 2007 on Excise. On the optimization side, the government must pursue a multi-pronged strategy encompassing proportional tariff reform, strengthened law enforcement capacity by the Directorate General of Customs and Excise (DJBC), inter-agency coordination, adoption of Track and Trace technology and artificial intelligence, and active community participation through public education and whistleblower incentive programs
Co-Authors M Ichwan Labib Setiyo Junianto