Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pencegahan Residivis melalui Fungsi Griya Abhipraya Banyumas dalam Mendukung Reintegrasi Sosial Eva Dwi Dayati; Eriene Chindy Octaviandini; Luthfi Kalbu Adi; Palupi Rantau; Rohadhatul Aisy
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i2.1949

Abstract

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dianggap sebagai salah satu regulasi yang cukup progresif saat pertama kali diundangkan pada tahun 1995. Muatan materi undang- undang ini menempatkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang semula diperlakukan sebagai obyek, menjadi subyek. Ironisnya, setelah 30 tahun disahkan reintegrasi sosial belum sepenuhnya mencapai tujuan. Ex-WBP masih dianggap sebagai bagian dari masalah sosial, terlebih masih banyak ditemukan ex-WBP yang melakukan pengulangan tindak pidana (recidive). Penelitian ini bertujuan menyelidiki dua pertanyaan besar yakni,  mengenai fungsi Griya Abhipraya Banyumas dan faktor yang mempengaruhi berjalannya fungsi Griya Abhipraya Banyumas dalam proses mencapai tujuan pencegahan residivis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Griya Abhipraya dalam melakanakan fungsinya Secara empiris, Griya Abhipraya terlihat lebih menonjol sebagai institusi formal, karena kapasitas dan kesiapan pelaksanaan fungsinya belum sepenuhnya berjalan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Griya Abhipraya Banyumas belum berfungsi efektif sebagai instrumen dalam pencegahan residivis, sehingga diperlukan penguatan baik dari segi aturan, sumber daya dan dukungan masyarakat.
The Humanization of Punishment Through Conditional Death Penalty: Reconstruction of Court Decisions Within the Framework of the National Criminal Code Eva Dwi Dayati; Rani Hendriana
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 21 No 1 (2026): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v21i1.14143

Abstract

The National Criminal Code marks a shift in the paradigm of punishment from retributive to restorative. This change is reflected in Decision Number 813 K/Pid/2023, which amended the decision of the Jakarta High Court by imposing a life sentence, indicating a tendency for judges not to uphold the death penalty as the final sanction. This study uses a normative legal method with a legislative and case approach. The focus of the research is to analyze the concept of the death penalty in the National Criminal Code and to formulate a reconstruction of court decisions that integrate the principle of humanity. The results of the study show that the death penalty is no longer absolute, but rather an ultimum remedium that considers the subjective aspects of the perpetrator, and this study offers an update to the norms related to probation, standards for imposing sanctions, and judicial considerations.