<![CDATA[Indonesia sebagai negara kepulauan strategis memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan laut dan keamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). TNI Angkatan Laut, melalui Kapal Republik Indonesia (KRI), merupakan pilar utama dalam menjalankan peran tersebut. Namun, efektivitas operasional KRI sangat bergantung pada kesiapan materiil yang didukung oleh Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan). Saat ini, terdapat kesenjangan signifikan antara organisasi Fasharkan dengan modernisasi alutsista generasi terbaru yang berbasis teknologi digital dan otomasi, serta ketergantungan yang tinggi terhadap teknisi luar negeri dan suku cadang impor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria-kriteria yang memengaruhi organisasi Fasharkan di wilayah Barat Indonesia guna mewujudkan kemandirian pemeliharaan KRI dalam mendukung kesiapan operasi KRI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif statistik dengan pendekatan teknik pengambilan keputusan multi-kriteria, yaitu Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan prioritas kriteria, serta analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) untuk merumuskan strategi pengembangan yang adaptif. Hasil penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi variabel penentu dalam peningkatan organisasi, mulai dari regenerasi tenaga teknisi spesialis, pembaruan infrastruktur bengkel, hingga penguatan integrasi sistem manajemen pemeliharaan. Strategi yang dihasilkan diharapkan menjadi blueprint bagi pimpinan TNI AL dalam mengambil kebijakan strategis untuk membangun konsep pemeliharaan yang mandiri, berdaulat, namun tetap kolaboratif dengan industri pertahanan nasional. Dengan demikian, Fasharkan dapat bertransformasi menjadi bengkel strategis yang mampu menjamin kesiapan tempur KRI secara cepat dan berkelanjutan demi menegakkan kedaulatan di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia.]]>
