Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Majelis Pengawas Notaris yang Melakukan Pelanggaran terhadap Tugas dan Jabatan Stefanie Hartanto; Angeline Iroth; Bidadari Sekarwulan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i5.64498

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan sebagian fungsi negara dalam bidang hukum perdata, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan jabatannya menjadi hal yang krusial. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun demikian, keberadaan kewenangan yang luas tidak menutup kemungkinan Majelis Pengawas untuk melakukan kesalahan dalam menjalankan fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban Majelis Pengawas Notaris apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan judicial case study, mengacu pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT. Sumber data mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, yang didukung oleh data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Pengawas dapat melakukan kesalahan prosedural maupun substantif dalam pemeriksaan Notaris. Kesalahan prosedural berkaitan dengan pelanggaran prinsip due process of law, sedangkan kesalahan substantif terjadi akibat kekeliruan penafsiran hukum dan penyalahgunaan wewenang. Sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Majelis Pengawas wajib mempertanggungjawabkan tindakannya secara administratif, yuridis melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta secara etik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan internal dan penyempurnaan pedoman pemeriksaan guna meminimalisir subjektivitas dalam penilaian pelanggaran Notaris.
Kedudukan Hukum Pelaksana Wasiat yang Melepas Kewarganegaraan Indonesia Terhadap Wasiat dalam Akta Autentik Berdasarkan Hukum Perdata Stefanie Hartanto; Helena Susanto
Journal of Law and Social Politics Vol. 4 No. 5 (2026): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jlsp.v4i5.302

Abstract

Latar belakang: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur akibat perubahan status kewarganegaraan terhadap seseorang yang sebelumnya telah ditunjuk sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keberlanjutan kewenangan dan tanggung jawabnya setelah berstatus sebagai warga negara asing. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan tanggung jawab pelaksana wasiat yang telah melepas kewarganegaraan Indonesia dalam melaksanakan surat wasiat yang dibuat dalam bentuk akta autentik berdasarkan hukum perdata Indonesia. Metode: Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif normatif dengan menelaah ketentuan KUHPerdata, peraturan mengenai kewarganegaraan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata tidak menjadikan kewarganegaraan Indonesia sebagai syarat untuk menjadi pelaksana wasiat, melainkan menitikberatkan pada kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1006 KUHPerdata. Oleh karena itu, pelepasan kewarganegaraan Indonesia tidak serta-merta menghapus kedudukan maupun tanggung jawab pelaksana wasiat selama penunjukannya tetap sah dan yang bersangkutan masih cakap melakukan perbuatan hukum. Kesimpulan: Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih eksplisit mengenai pelaksana wasiat berkewarganegaraan asing guna memberikan kepastian hukum bagi pewaris, pelaksana wasiat, ahli waris, notaris, dan pihak lain yang berkepentingan.