Latar belakang: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur akibat perubahan status kewarganegaraan terhadap seseorang yang sebelumnya telah ditunjuk sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keberlanjutan kewenangan dan tanggung jawabnya setelah berstatus sebagai warga negara asing. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan tanggung jawab pelaksana wasiat yang telah melepas kewarganegaraan Indonesia dalam melaksanakan surat wasiat yang dibuat dalam bentuk akta autentik berdasarkan hukum perdata Indonesia. Metode: Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif normatif dengan menelaah ketentuan KUHPerdata, peraturan mengenai kewarganegaraan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata tidak menjadikan kewarganegaraan Indonesia sebagai syarat untuk menjadi pelaksana wasiat, melainkan menitikberatkan pada kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1006 KUHPerdata. Oleh karena itu, pelepasan kewarganegaraan Indonesia tidak serta-merta menghapus kedudukan maupun tanggung jawab pelaksana wasiat selama penunjukannya tetap sah dan yang bersangkutan masih cakap melakukan perbuatan hukum. Kesimpulan: Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih eksplisit mengenai pelaksana wasiat berkewarganegaraan asing guna memberikan kepastian hukum bagi pewaris, pelaksana wasiat, ahli waris, notaris, dan pihak lain yang berkepentingan.