Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal de jure
Johans Kadir Putra
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal de jure

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMERINTAH ATAS DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS LOGO KABUPATEN PUTRA, JOHANS KADIR
jurnal de jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Perkembangan zaman yang ada berdampak pada permasalahan kehidupan yang kompleks. Sebagai akibat dari perkembangan zaman juga berpengaruh pada permasalahan hukum salah satunya dalam perlindungan hukum. Yang menarik adalah bagaimana perlindungan hukum tersebut diterapkan pada badan hukum publik yaitu pemerintah, hal ini menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih lagi apabila pemerintah kabupaten melakukan pelanggaran atas hak cipta atas logo. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian berdasarkan penelusuran bahan-bahan hukum, seperti Undang-Undang, Putusan Hakim, serta makalah dan jurnal- jurnal hukum untuk mendapatkan hasil dari penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pemerintah Kabupaten atas dugaan pelanggaran hak cipta atas logo kabupaten. Dari pembahasan yang ada dapat diraik kesimpulan bahwa perlindungan yang diberikan kepada pemerintah dan pemilik logo adalah perlindungan responsive yaitu dengan mengadakan mediasi antara kedua belah pihak
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA PENYEDIA JASA PARKIR PADA HOTEL JATRA KOTA BALIKPAPAN BERDASARKAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PROFESIONAL PUTRA, JOHANS KADIR
jurnal de jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.844 KB)

Abstract

Pelanggaran hak-hak konsumen dibidang jasa perparkiran sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran itu berupa tidak adanya tanggung jawab dari pelaku usaha jasa parkir apabila terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan yang dititipkan oleh konsumen pada area perparkiran. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang mengandung pengertian bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan produk maupun jasa yang nyaman, aman, dan selamat. Bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola jasa parker pada hotel jahtra Balikpapan sudah sesuai dengan pertanggung jawaban professional liability yang pada pertanggungjawaban profesional ini menggunakan tanggung jawab langsung (strict liability) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikanya 
Harmonisasi Regulasi Pembatasan Luas Tanah Pertanian Bagi Petani Dalam Program Land Reform Johans Kadir Putra; Maulidia Rani
Jurnal de jure Vol 13, No 2 (2021): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i2.546

Abstract

Tulisan ini, dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, fokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif demi memperoleh pengertian tentang yang masih belum dimengerti. Di dalam tulisan ini akan ditelaah beberapa peraturan Agraria di Indonesia mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 hingga peraturan-peraturan berikutnya. Penulis juga menjabarkan alasan mengapa rentetan peraturan Agraria di Indonesia perlu di lakukan upaya harmonisasi regulasi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian demi mengimplementasikan kebijakan yang pro-rakyat dan meminimalisir pemusatan kepemilikan tanah pada satu golongan tertentu. Hukum yang mengatur tentang tanah yang pro-rakyat dalam UUPA tadi, ternyata dalam penerapannya mengalami pergeseran pada zaman pemerintahan Orde Baru yang menerapkan kebijakan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Hal yang penulis dapat simpulkan ialah bahwa regulasi yang sudah ada hingga saat ini dinilai sudah tidak relevan lagi, jika dihadapkan dengan kondisi kepemilikan tanah pertanian dan kependudukan, khususnya kehidupan ekonomi para petani. Dilihat dari konsep awalnya, Peraturan-peraturan ini telah mampu menjadi solusi atas banyaknya permasalahan pembagian lahan pertanian. Namun, hal-hal teknis yang terdapat di dalamnya lah yang perlu dikaji ulang,serta melakukan peningkatan relevansi peraturan yang telah dibuat bertahun-tahun yang lalu agar tetap dapat dijalankan. Saat hal-hal ini dapat berjalan dengan baik, maka regulasi-regulasi di bidang pertanahan ini tadi mampu memberikan hasil yang sesuai dengan cita-cita yang diharapkan, yaitu Indonesia yang sejahtera.
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR PERKANTORAN-COASTAL ROAD DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Johans Kadir Putra; Sri Endang Rayung Wulan; Usman Usman
Jurnal de jure Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.733 KB) | DOI: 10.36277/.v11i2.344

Abstract

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menjadi aturan dasar untuk melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pada penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan jalan lingkar perkantoran coastal road di Kabupaten Penajam Paser Utara belum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Lingkar Perkantoran-Coastal Road di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan jalan lingkar perkantoran-coastal roadKabupaten Penajam Paser Utara belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah.Kata kunci:Tanah, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum
Co-Authors Maulidia Rani Sri Endang Rayung Wulan Usman Usman