<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Semarang dan Kabupaten Pati, serta mengidentifikasi cara optimalisasi pengelolaan tersebut. Penelitian ini menggunakan hasil elaborasi antara prinsip-prinsip Good Governance dari United Nations Development Programme (UNDP) dengan prinsip-prinsip dan asas Pengelolaan BMD, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Rule of Law, Efektifitas, Efisiensi, Partisipasi, Consensus Orientation, Visi Strategis, Keadilan, Responsifitas, dan Kepastian Nilai. Prinsip ini dipilih karena relevansinya dengan optimalisasi pengelolaan BMD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles Huberman dan Saldana, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik BPKAD Kota Semarang maupun BPKAD Kabupaten Pati belum sepenuhnya optimal dalam mengelola BMD. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, akses terbatas terhadap informasi, dan kurangnya alat pendukung informasi dalam proses pengelolaan BMD. Saran untuk kedua instansi adalah dapat membuat website khusus yang berfungsi untuk melaporkan data dan informasi mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah agar masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah dan kedua instansi dapat membuat layanan pengaduan atau hotline khusus terkait pengelolaan Barang Milik Daerah.]]>
