<![CDATA[Abstrak: Pengadaan pekerjaan konstruksi melalui metode tender di lingkungan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan proyek publik. Penelitian ini mengkaji implementasi pengadaan pekerjaan konstruksi melalui metode tender yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Surakarta. Fokus kajian terletak pada tahapan yang ditangani oleh BPBJ, mulai dari penerimaan dan verifikasi dokumen permohonan dari pengguna anggaran hingga penyusunan dan penandatanganan hasil akhir proses tender. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tender di BPBJ dilakukan secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dengan alur kerja yang mencakup verifikasi kelengkapan berkas, penetapan pokja, penyusunan dan pengunggahan dokumen tender, hingga pemberitahuan hasil seleksi. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain dokumen permohonan yang belum lengkap, kesalahan teknis dalam penyusunan dokumen pemilihan, serta adanya sanggahan dari peserta yang memperlambat proses. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan ketelitian dalam verifikasi awal, perbaikan kualitas dokumen, serta penguatan koordinasi antar pihak terkait. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk penguatan tata kelola pengadaan pekerjaan konstruksi melalui metode tender di BPBJ Kota Surakarta. Kata kunci : penyedia; pokja; seleksi; tahapan pemilihan; tata kelolaAbstract: Construction work procurement through tender methods in local government environments plays a critical role in ensuring transparency, accountability, and efficiency in public project implementation. This study examined the implementation of construction procurement through tender methods conducted by the Procurement of Goods and Services Division (BPBJ) of Surakarta City. The research focused on stages managed by BPBJ, from receipt and verification of application documents through preparation and issuance of final tender results. We employed a qualitative descriptive approach, collecting data through observation, interviews, and documentation analysis. Findings revealed that BPBJ conducts tender processes electronically via the Electronic Procurement System (SPSE), following workflows that include document verification, working group assignment, tender document preparation and upload, and selection outcome notification. Identified challenges included incomplete application files, technical errors in document preparation, and participant objections that delayed processes. We recommend improved document verification accuracy, enhanced quality control, and strengthened inter-party coordination. These findings contribute to strengthening governance in construction procurement through tender methods at BPBJ Surakarta. Keywords : governance, procurement stages, provider selection, working group]]>
