Garuda - Garba Rujukan Digital

TINDAK PIDANA PENCEMARAN AIR YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DI KAMPOENG BATIK LAWEYAN SURAKARTA Tambunan, Mona Tiur Asihwati; Hartiwiningsih, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40521

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran air yang dilakukan oleh pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta dan upaya apa yang seharusnya dilakukan agar hukum pidana dapat menanggulangi tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doctrinal yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data yang bersifat kualitatif dengan model interaktif yaitu menggunakan, mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudia dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsipprinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam optimalisasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penceamran air di Kampoeng Batik Laweyan belum berjalan baik. Terdapat beberapa hasil yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya yang seharusnya dilakukan dalam mengoptimalisasikan hukum pidana dalam menanggulanggi tindak pidana penceamaran air yang dilakukan oleh pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Laweyan adalah perlu adanya pengawasan yang dari pemerintah dan masyarakat mengenai pembuangan limbah yang mengakibatkan tercemarnya sungai dan pemerintah diharapkan lebih tegas dalam memberikan teguran maupun sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Air, Kampoeng Batik Laweyan.AbstractThis study aims to show the optimization criminal law in overcoming crime of water pollution behavior by batik company at Kampoeng Batik Laweyan Surakarta and efforts that should be done overcoming crime. The research method used is a method of non doctrinal. This study uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique used is qualitative-descriptive analysis with interactive model to sorting data from research and associated with the theories, rules and literature. Patterns deductive reasoning is a way of thinking on the basic principles, then study presents the object to be examined in order to draw conclusions on the facts that are special. There are several results it has not worked well and not according to regulation. Obstacle facing optimization criminal law in Kampoeng Batik Laweyan is less routine couching and counseling about the law Eforts should be made in optimization criminal law in overcoming crime of water pollution behavior by batik company at Kampoeng Batik Laweyan Surakarta is control from the government and society about river polluted from waste and the government must be explicit for give a warning or punishment to company who break the legislation.Keywords: Criminal Law, Water Pollition, Kampoeng Batik Laweyan.

PENERAPAN ASAS STRICT LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI Haritia, Bayu; Hartiwiningsih, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40622

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dalam putusan nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari KUHP danPutusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan internet.Teknik analisis yang digunakan deduktif silogisme.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kebakaran hutandan lahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup (UUPPLH). Kebakaran Hutan yang terjadi di Desa Sei Majo, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Provinsi Riau dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP). Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan dengan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr, bahwa terdakwa selaku Asisten Wilayah dinyatakan bersalah sebagai pemberi perintah, melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH. Perbuatan tersebut berdasarkan analisis lebih tepat termasuk kedalam perbuatan tindak pidana korporasi, namun hakim mengabaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013,yang mengatur bahwa doktrin strict liability juga dapat diterapkan bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan. Seharusnya, putusan hakim tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwadan PT JJP selaku korporasi.Kata Kunci: Kebakaran Hutan dan Lahan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korporasi.AbstractThis study aims to examine the suitability of the judge’s decision with the environmental legislation and the liability form of corporation in forest and land fires crime in Decision Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. This research is an normative legal research is prescriptive. The type of data used is primary data and secondary data. Primary data obtained from the Indonesian Penal Code and Decision Number 186/Pid. Sus/2015/PT.Pbr. The secondary data consists of textbooks, legal journals, and internet. The analytical technique used deductive syllogism. Based on the results of the study shows thatland fires crime in Indonesia is regulated in Constitution Protection and Management of Living Environment. Forest and Land fire that occurred in Sei Majo Village, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Riau Province conducted by PT. Jatim Jaya Perkasa. The High Court of Pekanbaru decided on Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr, that the defendants as Assistant of the Region was found guilty as the giver of the order, violated Article 98 paragraph (1) jo Article 116 paragraph (1) letter b. The act is based on more precise analysis including into corporate crime, but the Judge ignores the Decree of the Chief Justice Number 36/KMA/SK/II/2013, which provides that strict liability doctrine can also be applied to corporations of environmental crime actors. Supposedly, the Judge’s decision imposed a penalty on the defendant and PT JJP as the corporation.Keywords: Forest and Land Fires, Corporate Criminal Liability, Corporate Crime.

PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SIBER OLEH DESK COLLECTOR PINJAMAN ONLINE Nurwahridya, Meingga Mahening; Hartiwiningsih, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47391

AbstrakTujuan penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, mengapa Polri dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi tindak pidana dalam penagihan pinjaman online oleh desk collector belum optimal. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi tindak pidana dalam penagihan pinjaman online (cyber crime) oleh desk collector belum optimal dikarenakan adanya hambatan-hambatan, baik hambatan dari undang-undang perbankan, tidak adanya alat untuk membuktikan tindak pidana ITE, kesulitan mendatangkan saksi dan ahli, dan minimnya SDM kepolisian yang paham pembuktian ITE dan masyarakat yang belum bisa kooperatif.Kata Kunci : Hambatan kepolisian; penanggulangan kejahatan; tindak pidana ITE; Pinjaman Online.AbstractThis study describes and examines why the Indonesian Police Department is not optimal while there’s on duty for prevention Desk Collector crime. This research is empiric legal research which is descriptive. In nature the data used in this research is secondary data including primary legal materials and secondary. Data collection techniques used is interview and library study. Technical analysis is qualitative method. The results shows that Indonesian Police Department is not optimal while there’s on duty for preventing Desk Collector crime (cyber crime) to online lending costumer is because there’s many obstacles, such as banking regulation, there is no tool for cyber crime evidence, difficulty in bringing witness and expert witness, lack of personnel Indonesian police department who understand the cyber crime evidence, and many people doesn’t cooperative with the police. Keywords : Police obstacles; crime prevention; cyber crime; online lending.

PENERAPAN ASAS STRICT LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 186/PID.SUS/2015/PT.PBR) Haritia, Bayu; Hartiwiningsih, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47783

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dalam putusan nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari KUHP danPutusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan internet.Teknik analisis yang digunakan deduktif silogisme.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kebakaran hutandan lahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup (UUPPLH). Kebakaran Hutan yang terjadi di Desa Sei Majo, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Provinsi Riau dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP). Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan dengan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr, bahwa terdakwa selaku Asisten Wilayah dinyatakan bersalah sebagai pemberi perintah, melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH. Perbuatan tersebut berdasarkan analisis lebih tepat termasuk kedalam perbuatan tindak pidana korporasi, namun hakim mengabaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013,yang mengatur bahwa doktrin strict liability juga dapat diterapkan bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan. Seharusnya, putusan hakim tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwadan PT JJP selaku korporasi.Kata Kunci : Kebakaran Hutan dan Lahan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korporasi. AbstractThis study aims to examine the suitability of the judge’s decision with the environmental legislation and the liability form of corporation in forest and land fires crime in Decision Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. This research is an normative legal research is prescriptive. The type of data used is primary data and secondary data. Primary data obtained from the Indonesian Penal Code and Decision Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. The secondary data consists of textbooks, legal journals, and internet. The analytical technique used deductive syllogism. Based on the results of the study shows thatland fires crime in Indonesia is regulated in Constitution Protection and Management of Living Environment.Kasus kebakaran Hutan yang terjadi di Desa Sei Majo, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Provinsi Riau yang dilakukan oleh PT. Forest and Land fire that occurred in Sei Majo Village, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Riau Province conducted by PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP), yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Nomor: 186/Pid.Sus/2015/PT. Jatim Jaya Perkasa. The High Court of Pekanbaru decided on Number 186/Pid.Sus/2015/PT.PBR tertanggal 08 Desember 2015 , dijatuhkan putusan bahwa terdakwa melan ggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH .Pbr, that the defendants as Assistant of the Region was found guilty as the giver of the order, violated Article 98 paragraph (1) jo Article 116 paragraph (1) letter b. The act is based on more precise analysis including into corporate crime, but the Judge ignores the Decree of the Chief Justice Number 36/KMA/SK/II/2013, which provides that strict liability doctrine can also be applied to corporations of environmental crime actors. Supposedly, the Judge's decision imposed a penalty on the defendant and PT JJP as the corporation.Kata Kunci : Tindak Pidana, Korporasi, Kebakaran Hutan.Keywords: Forest and Land Fires, Corporate Criminal Liability, Corporate Crime.

KAJIAN ETIOLOGI KRIMINAL TERHADAP KASUS CYBER BULLYING DI INDONESIA Mahendra, Prastya Agung; Hartiwiningsih, '; Pratiwi, Dian Esti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47417

AbstrakKajian etiologi kriminal diperlukan sebagai dasar pengambil keputusan untuk menangani kasus cyber bulling yang meningkat dewasa ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian etiologi terhadap tindak pidana cyber bullying dan upaya pencegahannya. Metode penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong pelaku tindak pidana cyber bullying adalah: (a) faktor intern: kekecewaan, kekesalan, dan ketidaktahuan pelaku bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang; (b) faktor ekstern: kemajuan teknologi informasi yang melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas, pola asuh permisif dan otoriter di keluarga, teman sebaya, budaya masyarakat yang kacau, penuh prasangka dan diskriminasi, dan konflik mendorong anak/remaja menjadi pelaku cyber bullying. Upaya penanggulangan hukum atas terjadinya tindak pidana cyber bullying di Indonesia adalah dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal dengan tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dan non penal dengan pendekatan moral.Kata kunci : Etiologi Kriminal, Cyber Bullying AbstractA criminal etiology study is needed as a basis for decision makers to handle cases of cyber bulling which are increasing today. The research aim to look at the etiological analysis of someone who commits the crime of cyber bullying and the prevented. This research uses a combination of juridical normative and empirical juridical research. The results showed that the factors that led to the perpetrators of cyber bullying were: (a) internal factors, including disappointment, resentment, and the perpetrator’s ignorance that his actions were prohibited by law; (b) external factors: advances in information technology that give birth to many forms and types of crime, permissive and authoritarian parenting in families, peer, chaotic, prejudiced and national cultural in society, and conflict encourages children or teenagers to become cyber bullying. Legal countermeasures against cyber bullying are criminal and non-penal measures. Penal efforts with actions taken by law enforcement officials and non-penal with a moral approach.Keywords : Etiology of Crime, Cyber Bullying

PERAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI SURAKARTA SELAMA PANDEMI COVID-19 Indarmawan, Adhiatma; Hartiwiningsih, '; Fitriono, Riska Andi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67452

Abstrak: Artikel ini menganalisis kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam perpsektif viktimologi. Kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi Covid-19 mengalami kenaikan kasus secara signifikan. Kekerasan dalam rumah tangga perlu dilakukan sebuah pemahaman atas peran masing-masing pihak khususnya peran korban untuk memahami bagaimana sebuah kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dari sisi ilmu viktimologis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran korban dalam sebuah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Surakarta selama pandemi Covid-19 serta upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh instansi terkait untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan studi dokumen di Instansi Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta dan Instansi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta serta data sekunder diperoleh dengan melakukan studi peraturan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan pustaka berdasarkan buku, jurnal, dan referensi literatur lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki peran signifikan disamping peran dari pelaku, peran korban kekerasan dalam rumah tangga atas kekerasan yang dialaminya berupa peran aktif dan peran pasif.Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Peran Korban; Viktimologi. Abstract: This article analyze about domestic violence’s cases in victimology perspective. Domestic violence cases increases during the Covid-19 pandemic. Domestic violence needs to be analyze about victims and perpretators roles based on victimology to understand how domestic violence could be happened. This study aims to determine the form of victims roles in domestic violence crime cases happens in Surakarta City during the Covid-19 Pandemic and the form of the ways of prevention and control by relevant agencies to reduce domestic violence cases. This research is empirical reasearch with descriptive analytical character. The type of data used in this research is primary data that obtained by interview and documents study in Women’s Solidarity for Humanity and Human Rights Foundation and Technical Implementation Unit for Integrated Service for Women and Children in Surakarta City as well as secondary data by using positive norm study that obtained by Law Number 23 of 2004 and literature study that obtained by books, journals, and other literatures references. The result of this study indicates the victims of domestic violence cases have important roles besides of the role of perpretators, the victims of domestic violence have an active and passive roles in domestic violence cases.Keywords: Domestic Violence Victimology; Victim’s Roles.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG GARAM NDANG NDUT Sibarani, Theodore; Hartiwiningsih, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67447

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendapatkan jawaban atas pemecahan masalah terhadap putusan hakim ditinjau dari pertimbangan hukum dari unsur yang memberatkan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian adanya keadilan putusan majelis hakim sesuai dengan nilai keadilan berdasarkan nilai moral dan Pancasila.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan jenis dan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahaan yang diteliti diantaranya menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa jurnal hukum, buku-buku hukum, artikel hukum, pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual dengan disertai menggunakan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme serta dengan pola berpikir deduktif.Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dilihat dari unsur yang memberatkan, tidak digunakan sebagai alasan pemberat untuk memberikan putusan pidana kepada terdakwa. Hal ini didasarkan atas perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pemalsuan merek dagang atas garam konsumsi berioduim merek Ndang Ndut tanpa izin edar resmi dari lembaga yang berwenang. Namun, unsur yang memberatkan tersebut tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana kepada terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memberikan putusan pidana bersyarat selama 3(tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6(enam) bulan. Seharusnya, Majelis Hakim memberikan putusan yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dengan pemberian sanksi pidana penjara, maka masyarakat sekitar mendapat rasa tenang, aman, nyaman, serta tidak khawatir terdakwa melakukan kejahatan pemalsuan kembali. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan kodrat sebagai manusia ciptaan Tuhan yang diberikan akal budi dan kemampuan untuk meneladani dan menjalankan nilai-nilai kebenenaran dan kebaikan serta memperlakukan sesama sebagai bagian dari warga masyarakat dengan cara menghargai dan menghormati hak dan kewajiban orang lain.Kata Kunci: Putusan Hakim; Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang; Tinjauan Yuridis. Abstract: The study aimed at understanding and finding of problem solving on judge’s decision viewed from law perspective from burdensome side. It is conducted to ensure the judge’s decision fair vased on the value of fairness based on moral value and Pancasila.It is prescriptive normative law study with type and source of primary and secondary law materials taken from relevant literature related to the problems tudied, such as constitution, judge’s decision, law article, expert’s opinion of law relating to the problem. The study uses approach of constitution, cases, and conceptual accompanied by analysis of law material using silogism and deductive thinking pattern.Consideration of the judges of District Court of Pati from burdensome proint of view, is not used as burden reason to decide sentence to the defendant. It is based on the action of the defendant doing crime of faking trade mark of comsumption salt with iodine of Ndang Ndut without official distribution permission from the authority. Howeverm the burdensome cannot be base of judge’s consideration in deciding crime decision to the defendant. The judge of the district court of Pati decide to give in condition decision for 3 (three) months with trying periode of 6 (six) months. The judge of District court of Pati decide to fine the defendant with jail for 3 (three) months. The jail sanction causes public to feel peaceful, safe, comfortable, and unworried that the defendant doing the faking anymore. By giving jail sentence, the community around perceive feeling of peace, safe, comfortable, and unworried that the defendant perform the faking crime. It is expected to give fairness based on fair and moral humanity as their functions as creature of God which is given logic and ability to imitate and implement truth and witness as well as settle other people as part of community by respecting others’ right and obligation.Keywords: Faking trade mark crime; Judge’s decision; Jurisdiction review.

PENGATURAN MENGENAI EUTHANASIA PASIF DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF Dwidya Muzadi, Muchammad Iqbal; Hartiwiningsih, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i1.67424

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai euthanasia pasif di Indonesia Ditinjau dari Hukum Positif. Metode atau jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu sendiri adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan yang bersumber pada bahan pustaka, serta terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada dengan mendasarkan pada hukum sebagai suatu norma yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa, Pengaturan mengenai euthanasia pasif dalam tatanan hukum positif di Indonesia belum berkeadilan karena belum ada Undang-Undang maupun KUHP yang mengatur secara khusus mengenai euthanasia.Kata Kunci: Euthanasia, Hak untuk mati, Hukum PositifAbstract: This study aims to find out the regulation of passive euthanasia in Indonesia in terms of positive law. The method or type of research used is normative legal research. Normative legal research itself is legal research carried out by examining materials sourced from library materials, and consists of primary legal materials and existing secondary legal materials based on law as a prevailing norm in society. Based on the results of this study, it can be concluded that, the regulation passive euthanasia in the positive legal order in Indonesia is not fair because there is no Constitution or KUHP that specifically regulates euthanasia.Keywords: Euthanasia, Right to Die, Positive Law

PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG) Putri Tukan, Clara Adinda; Hartiwiningsih, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67453

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Eksistensi Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam melaksanakan perannya saat penerapan Restorative Justice pada penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan mengetahui kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bertujuan juga untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan upaya Diversi dengan pendekatan konsep Restorative Justice dilaksanakan dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum tahun 2020-April 2022 pada setiap tingkat Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Malang. Penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal atau socio-legal research yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang. Kemudian teknik analisis data yang digunakan terdapat 3 tahapan yakni mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bapas Kelas I Malang memiliki peran penting pada penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yaitu melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan saat upaya Diversi dilaksanakan maupun setelah adanya penetapan Surat Kesepakatan Diversi. Pada pelaksanaan tugas tersebut, ditemui beberapa kendala dari segi hukumnya sendiri, penegak hukumnya, masyarakatnya, sarana dan prasarananya yang dapat menghambat optimalisasi peran Bapas Kelas I Malang. Kata Kunci: Restorative Justice; Diversi; Anak yang Berkonflik dengan Hukum; Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang; UU SPPA ABSTRACT: This study aims to determine the condition of the existence of the Class I Penitentiary of Malang in carrying out its role when implementing restorative justice in resolving cases of children in conflict with the law and knowing the obstacles it faces. This study also aims to determine the extent to which the implementation of Diversion efforts with a restorative justive concept approach is carried out in resolving cases of children in conflict with the law in 2020-Aapril 2022 at each level of the Juvenile Criminar Justice System in Malang City. This research is non-doctrinal legal research or descriptive socio-legal research. Types and sources of research data include primary data and secondary data. The data collection techniques used were library research and field studies at the Class I Penitentiary in Malang. Then the data analysis technique used there are 3 stages, namely reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results showed that based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the Class I Penitentiary in Malang has an important role in resolving cases of Children in Conflict with the Law (ABH), namely through Community counseling (PK) to conduct community research, mentoring, guidance, and supervision whe the diversion effort is carried out or after the issuance of the diversion agreement. In carrying out this task, several obstacles were encountered in erms of the law itself, law enforcement, the community, facilities and infrastructure that could hinder the optimization of the role of the Class I Penitentiary of Malang.Key words: restorative justice; diversion; children in conflict with the law; Class I penitentiary of Malang; Juvenile Criminal Justice System

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search