Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora Yustisia RESAM Jurnal Hukum Gema Keadilan Aksiologi : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Fitriono, Riska Andi
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi di Wilayah PDM Kabupaten Klaten melalui Metode Sosialisasi Interaktif Supanto, Supanto; Ismunarno, Ismunarno; Parwitasari, Tika Andarasni; Budyatmojo, Winarno; Fitriono, Riska Andi; Widiyanti, Siwi
Gema Keadilan Vol 10, No 3 (2023): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2023.20954

Abstract

Kemajuan teknologi memengaruhi perilaku masyarakat dan dampak dari penggunaan teknologi mengindikasi kemunculan suatu tindak pidana. Phising merupakan salah satu kejahatan dunia maya yang mana seseorang dapat menyamar lalu menghubungi korbannya untuk memberikan data sensitif seperti informasi data pribadi. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi korban. Permasalahan maraknya kejahatan teknologi informasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hukum merupakan sarana perubahan, sehingga hukum dapat memicu perubahan dalam masyarakat dimana hukum mempunyai kekuatan sosial yang mengikat. Kegiatan sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi wajib untuk dilakukan, hal ini bertujuan untuk mengupayakan pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan Sosialisasi dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan kepada para peserta tentang bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan kejahatan teknologi informasi. Hasil dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan adalah peserta memahami materi dengan baik.
Faktor Kriminogen Dalam Kasus Penyelundupan Benih Lobster Handoyo, Iqbal Septiaji; Azkia, Tsania Nurul; Fitriono, Riska Andi
RESAM Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2021): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v7i2.59

Abstract

AbstactIndonesia is the largest archipelagic country in the world which has a wide sea and this also separates one island from another. This is a blessing. However, on the other side of the grace and wealth of marine wealth there are taboos in it. Of course this violates the Constitution of the Republic of Indonesia, which uses this fishery wealth for the prosperity of the people. In addition, a new sub-theme appears that discusses how to take preventive and repressive measures to this fishery case. So that the prosperity of the people is achieved.Keywords : Criminology, Crime, and fisheries
Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Natuna Dalam Perspektif Krimininologi Wijayanti, Punik Triesti; Sri Wahyuniarti, Dhea Putri; Fitriono, Riska Andi
Aksiologi : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 1 (2021): Oktober
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/aksiologi.v2i1.57

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan wilayah laut yang sangat luas dengan banyaknya keanekaragaman kekayaan laut di dalamnya. Luasnya wilayah laut serta banyaknya kekayaan laut tersebut menyebabkan banyak wilayah laut Indonesia yang sering menjadi tempat tindakan illegal fishing, terutama di daerah laut yang berbatasan langsung dengan negara lain. Salah satunya yaitu laut Natuna di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif dalam menguraikan permasalahan yang tengah dihadapi terkait dengan kegiatan Illegal fishing di laut Natuna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan illegal fishing ini banyak dilakukan oleh warga negara asing dikarenakan lemahnya tindakan hukum pada pelaku kejahatan illegal fishing serta luasnya wilayah perairan laut Indonesia. Selain itu keterbatasan pengawasan telah menimbulkan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing semakin merajalela. Untuk mencegah hal tersebut, perlu diadakannya upaya pencegahan dari pemerintah maupun masyarakat agar hal tersebut tidak menyebabkan dampak yang lebih besar kedepannya.
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU DOKTER PALSU (DOKTEROID) DENGAN MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU ‘Aisy, Luthfiana Rihadatul; Supanto; Fitriono, Riska Andi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1561

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku dokter palsu (dokteroid) dengan menggunakan identitas palsu. Profesi dokter sebagai profesi dengan resiko tinggi harus dilakukan oleh orang dengan pendidikan dan kompetensi yang dibuktikan dengan kepemilikan STR dan apabila melakukan praktik kedokteran dibuktikan dengan kepemilikan SIP. Seseorang yang bukan merupakan dokter yang memalsukan identitas melakukan praktik sehingga menimbulkan kesan dirinya merupakan dokter asli disebut dokteroid. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan data primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang meliputi buku, publikasi tentang hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Temuan pada penelitian ini adanya problematika dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku dokteroid yang tidak sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali dan asas lex specialis systematis. Sehingga penelitian ini merekomendasikan dalam penerapan hukum pidana yang sesuai dengan asas-asas terkait dengan menggunakan Undang-Undang Kesehatan dibandingkan menggunakan KUHP. Hasil penelitian ini diharapkan aparat penegak hukum dapat menerapkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dokteroid sesuai dengan asas-asas yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia.
Faktor Kriminogen Dalam Kasus Penyelundupan Benih Lobster Handoyo, Iqbal Septiaji; Azkia, Tsania Nurul; Fitriono, Riska Andi
RESAM Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2021): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v7i2.59

Abstract

AbstactIndonesia is the largest archipelagic country in the world which has a wide sea and this also separates one island from another. This is a blessing. However, on the other side of the grace and wealth of marine wealth there are taboos in it. Of course this violates the Constitution of the Republic of Indonesia, which uses this fishery wealth for the prosperity of the people. In addition, a new sub-theme appears that discusses how to take preventive and repressive measures to this fishery case. So that the prosperity of the people is achieved.Keywords : Criminology, Crime, and fisheries
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENANGGULANGAN KASUS PENYELUNDUPAN NARKOBA YANG DIDOMINASI MELALUI PERAIRAN SELAT MALAKA Zega, Yuliana Silvy Rosadi; Radin, Martina; Fitriono, Riska Andi
Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora Vol 13, No 1 (2022): Edisi April 2022
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/j-psh.v13i1.50877

Abstract

Based on Law No. 35 of 2009 on Drugs Article 113 paragraphs 1 and 2, drug smuggling have long be known as a crime. Indonesia belongs to the one of the target countries with the largest drug market commodity in the Southeast Asia region. The drug trafficking situation in Indonesia is also influenced by the ease of accessibility of circulation by utilizing land and sea routes, especially dominated through the Strait of Malacca.The existence of that activity still occurs. This study seeks to examine what is the factors which make the drug smuggling activities through the Strait of Malacca never completed and how the law works and efforts that have so far been made by the competent authorities to prevent drug transactions by sea. This research uses normative research methods by conducting case studies (case approaches). The results showed that there are two main factors that make drug smuggling activities dominated through the Strait of Malacca due to the strait area as an international transaction route that allows the entry of illegal foreign vessels and the second one, its because the lack of supervision by the authorities due to policy overlap so that the synergy of supervision does not run optimally.  
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SECARA “WIN-WIN SOLUTION” KASUS RESIKO ATAU KEKELIRUAN MEDIS (MEDICAL MALPRACTICE) Sulistyanta, Sulistyanta; Fitriono, Riska Andi; Hartiwiningsih, Hartiwiningsih; Ginting, R; Budyatmojo, Winarno; Subekti, Subekti; Setyanto, Budi; Pratiwi, Dian Esti
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.459

Abstract

Pemahamam malparaktek medis harus di dasarkan pada asas praduga tak bersalah, bahwa kecil kemungkinan dokter dengan sengaja menimbulkan korban dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Sifat hubungan kontrak ini bila dihubungkan masalah malpraktik medis menjadi persoalan rumit. Sehingga penyelesaian yang lebih berkeadilan, berimbang dan bermartabat perlu dipikirkan. Tawaran alternatif penyelesaian kasus malpraktik medis dengan menerapkan restorative justice didasarkan pada asumsi bahwa penafsiran malpraktik medis secara substansif masih multitafsir dan relative. Keadaan ini dapat menimbulkan rasa tidak puas, termasuk tahapan penyelesaian persoalan yang ada. Alternatif penyelesaian restoratif justice berbasis pada kesepakatan, kepercayaan dan keterbukaan, tanpa paksaan kedua belah pihak dapat menjadi alternatif penyelesaian yang berkeadilan dan bermartabat. Alternatif penyelesian ini didasarkan pada keseimbangan antara tugas professional tenaga medis dan perhatian terhadap korban (pasien). Suatu konstruksi penegakan hukum non litigasi yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Terdapat kelebihan dan kekuarangan dalam penerapan restoratif justice. Kelebihannya dapat dilakukan secara cepat, biaya murah, menghemat waktu dan tenaga. Urgensi penelitian ini antara lain (1) mengatasi persoalan malpraktik yang selama ini telah menimbulkan korban namun penyelesaiannya kurang memuaskan, (2). mencari keseimbangan antara pelayanan kesehatan dan pengguna kesehatan dengan merekonstruksi penegakan hukum yang berkeadilan. Metode dengan melakukan identifkasi dan menganalisis dan mengevaluasi kasus malpraktik medis dan kasus yang diduga malpraktik yang telah membawa korban dan penyelesaian (hukum) dilakukan. Alternatif penyelesaian atau penegakkan hukum medis yang berkeadilan ini selain berkontribusi pada tataran teoretik dalam pengembangan teori penyelesaian dan penegakan hukum di bidang medis yang berkeadilan, transparan, dan jujur, diharapkan juga dapat menjadi model ideal bagi penegakan hukum malpraktik medik di Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM MALPRAKTIK MELALUI PENDEKATAN MEDIASI PENAL Fitriono, Riska Andi; Setyanto, Budi; Ginting, Rehnalemken
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8724

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to formulate a law enforcement mallpractice through appropriate penal mediation approach and provide a win-win solution for the parties involved in the dispute medik.Target khususya that identify, inventory provisions regulating medical mallpraktek in Indonesia. The method used in this paper is a normative juridical method is done by researching library materials or so-called secondary data in the form of positive law. Results showed Forms discussion increasingly complex medical disputes require a model solution that is able to unravel the problems with wider, komprehenship and flexible with the disputing parties involved in the decision-making process; (b) Being able to reduce the number of medical disputes are resolved through litigation / court, so as to reduce the buildup of this case in the courts. Through the Institute of Medical Dispute Resolution will be able to generate trust and eventually will be the choice of the patient to resolve the dispute with the doctor / dentist / health care facilities; (c) Ability to address complaints of patients / families in obtaining protection, although the settlement of disputes are not necessarily able to satisfy it. However, the existence of these models are expected to provide a solution for both patients and health professionals in solving medical problems, without having to involve a lot of people who are not interestedAbstrakTujuan penelitian ini adalah merumuskan penegakan hukum malpraktik melalui pendekatan mediasi penal yang tepat dan memberikan win-win solution bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa medik. Target khususya itu mengidentifikasi, menginventarisasi ketentuan pengaturan mallpraktek medis di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder berupa hukum positif.Hasil pembahasan menunjukan Bentuk sengketa medik yang semakin kompleks membutuhkan suatu model penyelesaian yang mampu mengurai permasalahan dengan lebih luas, komprehenship dan luwes dengan melibatkan para pihak yang bersengketa dalam proses pengambilan keputusan ; (b) Mampu mengurangi jumlah sengketa medik yang diselesaikan melalui jalur litigasi / pengadilan , sehingga dapat mengurangi menumpuknya perkara dalam jalur pengadilan ini. Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Medik  maka akan dapat menumbuhkan kepercayaan dan akhirnya akan menjadi pilihan pasien untuk menyelesaikan sengketanya dengan dokter/dokter gigi / sarana pelayanan kesehatan ; (c) Mampu mengatasi keluhan-keluhan pasien / keluarganya dalam memperoleh perlindungan, meskipun penyelesaian sengketa ini belum tentu dapat memuaskannya. Namun demikian adanya model tersebut diharapkan mampu memberikan solusi baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan dalam menyelesaikan masalah medik , tanpa harus melibatkan banyak orang yang tidak berkepentingan.
LEGAL PROTECTION OF LURIK ART CONSERVATION THROUGH INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 2 IN KLATEN REGENCYLEGAL PROTECTION OF LURIK ART CONSERVATION THROUGH INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 2 IN KLATEN REGENCY Fitriono, Riska Andi; Sarwono, Sarwono
Yustisia Vol 8, No 2: August 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v8i2.20162

Abstract

This article aimed to analyze legal protection of Lurik Art Conservation Through Intellectual Property Rights in Klaten Regency. Klaten is the area that is most concerned with the survival of lurik weaving. There is someone mentioned that the Klaten Regency was the capital of lurik weaving. Because the weaving of Looms are not machines or Alat Tenun Bukan Mesin (hereinafter abbreviated to ATBM) is a mainstay of this city. There are countless villages that become centers of lurik craftsmen. This research is empirical or non-doctrinal research, which is a study that sees the law not only from the perspective of legislation, but also sees the law in its implementation. The results of the study show that the first legal protection in preserving the current lurik art in Klaten, namely the Klaten Regency Government, then stipulates the Regent's Regulation Number 53 of 2010 Article 23 Paragraph (9) on the Daily Batik and Traditional Weaving Lurik Service or ATBM Striated and the Klaten Regent's Decree Number : 065/1014/06 December 30, 2010 on Wearing Traditional Weaving, Motives, Colors and Free Models with Attributes. Furthermore, based on the Decree of the Regent of Klaten Number 050/84 of 2016 on Klaten Regency's Superior Products, batik striated is one of the superior products of Klaten Regency. With the issuance of these rules as an effort to protect and preserve lurik art in Klaten district and referring to Law Number 28 of 2014 on Copyright, it has regulated the forms of protection of lurik art in Klaten through Article 40 paragraph (1). The Second Protection of Intellectual Property Rights Against Lurik Art, namely Protection of lurik artworks, besides being accommodated in Law Number 28 of 2014 on Copyright (Copyright Law) and Trademark Law and other intellectual property right laws. Elucidation of Article 40 paragraph (1) letter j of the Copyright Law. The work is protected because it has artistic value, both in relation to the picture, style, and color composition. The Copyright Act also emphasizes that it is important to protect Copyright because every creator, in this case, the creator of the lurik motif has the right to moral rights and economic rights.
PENERAPAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK (Studi Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST) Jonathan, Berthon; Fitriono, Riska Andi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40536

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan pada kasus merek memory card merek “V-GEN” di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan dalah penelitian hukum normatif bersifat preskripstif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  penegakan hukum dalam tindak pidana pemalsuan merek dalam perkara nomor 1483/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Terdakwa dalam kasus ini telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 94 yaitu memperdagangkan  barang yang diduga atau patut diduga merupakan hasil pelanggaran penggunaan merek secara keseluruhan dengan merek pihak lain untuk barang sejenis.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan MerekAbstractThis research method aims to understand its application the law enforcement in the case of conterfeiting memory card trademark “V-GEN” on the Central Jakarta First Intance Court. This study was a  prescriptive doctrinal legal research. The approach taken is historical approach, statute approach and case approach. The law material source used primary and secondary law materials, while the technique of law material data used was deductive syllogism. Based on research results can be concluded Law enforcement of a cirminal act case number 1483 / Pid.Sus / 2013 / PN.JKT.PST has been in accordance with aRI’s Act Number 15 of 2001 about Trademark. Namely the trading of goodsshould be suspected or suspected violations of the use of a sign of the results of the same brand as a whole with a brand owned by other parties to goods which are similar.Keywords: Criminal Act, Conterfeiting Trademark
Co-Authors Azkia, Tsania Nurul Budi Setyanto Dian Esti Pratiwi Ginting, R Handoyo, Iqbal Septiaji Hartiwiningsih Hartiwiningsih Hartiwiningsih, ' Indarmawan, Adhiatma Ismunarno Ismunarno Jonathan, Berthon Parwitasari, Tika Andarasni Radin, Martina Rehnalemken Ginting Sarwono Sarwono Sri Wahyuniarti, Dhea Putri Subekti Subekti Sulistyanta Sulistyanta Supanto Supanto Supanto Widiyanti, Siwi Wijayanti, Punik Triesti Winarno MS SH Budyatmojo Zega, Yuliana Silvy Rosadi ‘Aisy, Luthfiana Rihadatul