Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RESAM Jurnal Hukum Gema Keadilan Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Aksiologi : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Fitriono, Riska Andi
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi di Wilayah PDM Kabupaten Klaten melalui Metode Sosialisasi Interaktif Supanto, Supanto; Ismunarno, Ismunarno; Parwitasari, Tika Andarasni; Budyatmojo, Winarno; Fitriono, Riska Andi; Widiyanti, Siwi
Gema Keadilan Vol 10, No 3 (2023): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2023.20954

Abstract

Kemajuan teknologi memengaruhi perilaku masyarakat dan dampak dari penggunaan teknologi mengindikasi kemunculan suatu tindak pidana. Phising merupakan salah satu kejahatan dunia maya yang mana seseorang dapat menyamar lalu menghubungi korbannya untuk memberikan data sensitif seperti informasi data pribadi. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi korban. Permasalahan maraknya kejahatan teknologi informasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hukum merupakan sarana perubahan, sehingga hukum dapat memicu perubahan dalam masyarakat dimana hukum mempunyai kekuatan sosial yang mengikat. Kegiatan sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi wajib untuk dilakukan, hal ini bertujuan untuk mengupayakan pencegahan penyalahgunaan teknologi informasi dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan Sosialisasi dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan kepada para peserta tentang bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan kejahatan teknologi informasi. Hasil dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan adalah peserta memahami materi dengan baik.
Faktor Kriminogen Dalam Kasus Penyelundupan Benih Lobster Handoyo, Iqbal Septiaji; Azkia, Tsania Nurul; Fitriono, Riska Andi
RESAM Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2021): RESAM Jurnal Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32661/resam.v7i2.59

Abstract

AbstactIndonesia is the largest archipelagic country in the world which has a wide sea and this also separates one island from another. This is a blessing. However, on the other side of the grace and wealth of marine wealth there are taboos in it. Of course this violates the Constitution of the Republic of Indonesia, which uses this fishery wealth for the prosperity of the people. In addition, a new sub-theme appears that discusses how to take preventive and repressive measures to this fishery case. So that the prosperity of the people is achieved.Keywords : Criminology, Crime, and fisheries
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA DI INDONESIA Parwitasari, Tika Andarasni; Supanto, Supanto; Ismunarno, Ismunarno; Fitriono, Riska Andi; Budyatmojo, Winarno
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i2.25330

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial telah mempengaruhi perilaku komunikasi remaja di Indonesia, menyebabkan peningkatan kasus cyberbullying. Pengguna media sosial meningkat drastis dari 10 juta pada 2019 menjadi 160 juta pada 2020, dengan remaja usia 13-17 tahun menghabiskan rata-rata 3 jam 26 menit setiap hari di media sosial. Cyberbullying, yaitu perilaku agresif melalui media elektronik, berdampak negatif seperti kesedihan dan kecemasan pada korban. Meskipun regulasi ini tepat, diperlukan modifikasi dan upaya lebih menyeluruh untuk meningkatkan pencegahan cyberbullying. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital sangat penting. Langkah-langkah krusial meliputi pendidikan etika digital di sekolah, program konseling bagi korban, dan pengawasan orang tua. Implementasi Undang-Undang ini membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi remaja. Makalah ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, dan analisis literatur hukum untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur etika dan perilaku siswa dalam penggunaan media sosial serta pencegahan cyberbullying. Undang - Undang ini menetapkan sanksi bagi pelaku cyberbullying, termasuk pidana penjara dan denda, serta mengatur distribusi informasi yang menghina atau mengancam.
Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Natuna Dalam Perspektif Krimininologi Wijayanti, Punik Triesti; Sri Wahyuniarti, Dhea Putri; Fitriono, Riska Andi
Aksiologi : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 1 (2021): Oktober
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/aksiologi.v2i1.57

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan wilayah laut yang sangat luas dengan banyaknya keanekaragaman kekayaan laut di dalamnya. Luasnya wilayah laut serta banyaknya kekayaan laut tersebut menyebabkan banyak wilayah laut Indonesia yang sering menjadi tempat tindakan illegal fishing, terutama di daerah laut yang berbatasan langsung dengan negara lain. Salah satunya yaitu laut Natuna di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif dalam menguraikan permasalahan yang tengah dihadapi terkait dengan kegiatan Illegal fishing di laut Natuna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan illegal fishing ini banyak dilakukan oleh warga negara asing dikarenakan lemahnya tindakan hukum pada pelaku kejahatan illegal fishing serta luasnya wilayah perairan laut Indonesia. Selain itu keterbatasan pengawasan telah menimbulkan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing semakin merajalela. Untuk mencegah hal tersebut, perlu diadakannya upaya pencegahan dari pemerintah maupun masyarakat agar hal tersebut tidak menyebabkan dampak yang lebih besar kedepannya.
Pancasila as the Ideology of the State and Nation Wirasena, Andika Fikri; Ardana, Faiza Ryszard; Nurmawati, Niken Ayu; Fitriono, Riska Andi
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 1, No 2 (2022): November 2022
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v1i2.136

Abstract

Ideology has a central position for every nation. This main position is because ideology functions as a direction or guideline for the nation to achieve its goals. Furthermore, another function possessed by ideology is as a tool to stem the occurrence of social conflicts in society so that every society can live in centrism and also have a high sense of solidarity. Another function of ideology is to be a unifying tool of a nation. Every nation, of course, has diversity both in tribes, languages, customs, cultures, and so on. Therefore, in this article, the author intends to explore the position of pancasila as the ideology of the Indonesian nation. The research method used in this article is to explore supporting concepts such as e-books, articles, and the internet. The purpose of this writing is to explore the concept of pancasila which is positioned as the ideology of the Indonesian nation. Ideology has a function to unite the diversity that exists in society so that a good national and state life can be formed.
Implementation of Pancasila as a National Identity in Era 4.0 Pangestuti, Anugrah Ratri; Septyaningrum, Salma; Hidayah, Yunita Nur; Fitriono, Riska Andi
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 1, No 2 (2022): November 2022
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v1i2.124

Abstract

Values, histories, and ideals are a community bond called national identity. National Identity itself has factors that affect the dynamics of globalization. Globalization can develop various aspects of life such as science, technology, values and culture. In this study using the literature study method by collecting various references and secondary sources such as journals, books, articles, research reports, and various good internet sites. Efforts to maintain national identity in the era of globalization can be studied in literature studies that can be studied in literature studies that can strengthen the problem.The challenges in facing the era of the industrial revolution 4.0 are: (1) based on pancasila (2) increasing human resources based on the value of pancasila (3) choosing pancasila as the state ideology.
Pancasila as an Ethical System Nugraheni, Stefany Dian; Angel, Victorya; Puspita, Vika Herta; Santi, Widya Nirmala; Fitriono, Riska Andi
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 1, No 2 (2022): November 2022
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v1i2.126

Abstract

Pancasila and Ethics are two things that cannot be separated, remember that in both Pancasila and Ethics both contain and teach each other good values. Pancasila ethics is a behavior to regulate life society, nation and state which has a fundamental assessment according to view of the values of Pancasila, namely the values of democracy, the values of justice, and the values of unity. An activity or deed can be said to be good not only if it is not neglected the values of Pancasila, but how to practice the characteristics of Pancasila which there has become something that can provide more benefits for others. Although the values in Pancasila are a form of value crystallization process who live in a social reality, customs and religion, however actually Pancasila also has a universal nature so that it can be recognized by anyone anywhere and anytime. Pancasila Ethics discusses very essential qualities in human existence. Implementing one of the Pancasila values is not enough, because Pancasila is a system of values that cannot be separated from one another each other. Therefore, Pancasila is used as a moral formation and implemented in the life of society, nation and state. Effective implementation of Pancasila values can be done through education and social media. Education can be supported through formal education in the school environment, informal in the family environment, and non-formal in the community environment. Meanwhile, through social media, the media must have a vision and mission which can build and educate the character of society to think forward with Indonesian personality
Pancasila as the Basis of the State Nida, Alya Fitria; Rizky, Diah Wening; Ramadhani, Revan; Fitriono, Riska Andi
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 1, No 2 (2022): November 2022
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v1i2.138

Abstract

Pancasila is the basis of the state or commonly referred to as the Ideology of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Pancasila is the legal basis in the implementation of state and national life. Pancasila is a guideline for norms that regulate life both in terms of economic, social, legal culture, education and others. Pancasila as the basis of the state means that every item of Pancasila values is a foundation in the state as an Indonesian citizen and is a guideline in living daily life in order to create an alignment of values and norms according to the teachings of Pancasila as the basis of the state.
Pancasila as Law Enforcement Ethics Nugroho, Bagas Setyo; Muarifah, Nurul; Rahayu, Terysa Puji; Fitriono, Riska Andi
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 1, No 2 (2022): November 2022
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v1i2.134

Abstract

Pancasila is not only a source of derivation of legislation, but also a source of morality, especially in relation to the legitimacy of power, law and various policies in the implementation and administration of the state. The existence of the first precept of “The Almighty Godhead”, and the second precept of “Fair and Civilized Humanity” is the source of moral values for national and state life. The state of Indonesia which is based on the first precept of “The Almighty God” is not a “theocracy” state which bases state power and state administration on religious legitimacy. The power of the head of state is not absolute based on religious legitimacy but based on legal legitimacy and democratic legitimacy. Therefore, the principle of the principle of “Godhead of the Almighty” has more to do with moral legitimacy. This is what distinguishes the Almighty God from theocracy. The writing method in this journal is a qualitative method, with an interdisciplinary approach. Although in the Indonesian state it is not based on religious legitimacy, morally the life of the state must be in accordance with the values derived from God, especially the law and morals in the life of the state.
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU DOKTER PALSU (DOKTEROID) DENGAN MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU ‘Aisy, Luthfiana Rihadatul; Supanto; Fitriono, Riska Andi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i6.1561

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku dokter palsu (dokteroid) dengan menggunakan identitas palsu. Profesi dokter sebagai profesi dengan resiko tinggi harus dilakukan oleh orang dengan pendidikan dan kompetensi yang dibuktikan dengan kepemilikan STR dan apabila melakukan praktik kedokteran dibuktikan dengan kepemilikan SIP. Seseorang yang bukan merupakan dokter yang memalsukan identitas melakukan praktik sehingga menimbulkan kesan dirinya merupakan dokter asli disebut dokteroid. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan data primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang meliputi buku, publikasi tentang hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Temuan pada penelitian ini adanya problematika dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku dokteroid yang tidak sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali dan asas lex specialis systematis. Sehingga penelitian ini merekomendasikan dalam penerapan hukum pidana yang sesuai dengan asas-asas terkait dengan menggunakan Undang-Undang Kesehatan dibandingkan menggunakan KUHP. Hasil penelitian ini diharapkan aparat penegak hukum dapat menerapkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dokteroid sesuai dengan asas-asas yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia.
Co-Authors Angel, Victorya Ardana, Faiza Ryszard Azkia, Tsania Nurul Handoyo, Iqbal Septiaji Hidayah, Yunita Nur Ismunarno Ismunarno Muarifah, Nurul Nida, Alya Fitria Nugraheni, Stefany Dian Nugroho, Bagas Setyo Nurmawati, Niken Ayu Pangestuti, Anugrah Ratri Parwitasari, Tika Andarasni Puspita, Vika Herta Rahayu, Terysa Puji Ramadhani, Revan Rizky, Diah Wening Santi, Widya Nirmala Septyaningrum, Salma Sri Wahyuniarti, Dhea Putri Supanto Supanto Supanto Widiyanti, Siwi Wijayanti, Punik Triesti Winarno Budyatmojo Wirasena, Andika Fikri ‘Aisy, Luthfiana Rihadatul