Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Ismunarno, '
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI HUKUM KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PENGIDAP PENYAKIT MENULAR BERBAHAYA SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK KESEHATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) Hafidah, Amalia Rahma; Lukitasari, Diana; Ismunarno, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47390

Abstract

AbstrakPenelitian ini ditujukan untuk menganalisis implementasi hukum kesehatan di LAPAS Kelas II B Sleman  terhadap Narapidana pengidap penyakit menular berbahaya dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Penulis dalam menulis jurnal ini menggunakan metode hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Sebagai bagian dari WNI Narapidana memiliki HAM sebagai hak konstitusional yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Hak kesehatan merupakan bagian yang tidak lepas dari HAM, akan tetapi pemenuhan akan hak kesehatan terutama bagi Narapidana pengidap penyakit menular berbahaya walau sudah dilaksanakan, tetapi belum maksimal. Banyak kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk melakukan upaya kesehatan. Kendala yang paling signifikan dan berdampak cukup besar dengan menimbulkan hambatan lainya adalah masalah kelebihan penghuni di LAPAS atau overcrowded dan juga pelaksanaan hukum kesehatan yang belum teraplikasi dengan baik.Kata kunci : LAPAS; Narapidana; Penyakit Menular; Hukum Kesehatan; HAMAbstractThis research aims to analyze the application of health law in the Class II B Penitentiary in Sleman to  Prisoners with dangerous infectious diseases in the perspective of Human Rights. The author in writing this journal uses empirical legal methods with a sociological juridical research model. This research is descriptive in nature using a qualitative approach. As part of Indonesian citizens, prisoners have human rights as constitutional rights that must be given and protected by the state. The right to health is an important part of human rights, but the granting of health rights especially for prisoners with dangerous infectious diseases is not yet optimal. Many obstacles faced by the Penitentiary to make health efforts. The most significant obstacle and the significant impact of creating other barriers are the problem of overpopulation in prisons or overcrowding and application of health laws that have not been properly implemented.Keywords : Penitentiary; Prisoners; Infectious Diseases; Health Low; Human Right.
KAJIAN ETIOLOGI KRIMINAL TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH WANITA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKAN WIROGUNAN YOGYAKARTA) PERMATASARI HARDY, RHESITA BUNGA; Ismunarno, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47742

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab peredaran narkotika yang dilakukan oleh wanita. Penelitian ini meruapakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya didominasi oleh pria tetapi juga wanita. Wanita dalam keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkotika tidak sebatas hanya sebagai pemakai saja, akan tetapi juga sebagai pengedar maupun kurir. Etiologi kriminal artinya mempelajari sebab timbulnya suatu kejahatan antara lain yang pertama penyebab dalam yang bersumber pada watak seseorang, kedua penyebab luar yang bersumber pada lingkungan seseorang, ketiga penyebab gabungan antara penyebab dari dari dalam dan dari luar, yaitu dari faktor pribadi dan faktor lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan peredaran narkotika yang dilakukan oleh wanita dapat dianalisa menggunakan dua pendekatan. Faktor intrinsik meliputi faktor agama, keluarga, intelegensia. Sedangkan faktor ekstrinsik meliputi faktor pergaulan / pengaruh lingkungan, pendidikan, ekonomi dan paling dominan adalah faktor keluarga.Kata Kunci: Etiologi, Peredaran Narkotika, Wanita AbstractThis study aim to determine the factors causing the circulation of narcotics conducted by women. This research is an empirical legal research and descriptive law research. The approach of this research is qualitative approaches such as, several things from the respondent, orally or in writing and real behavior. Some types of law material used are the primary law material taken from interview and literature review. The analysis of law material used qualitative method. Abuse of narcotics is not only dominated by men but also women. Women in their involvement in narcotics abuse is not limited to being a user only, but also as a courier. A criminal etiology means to learn about the cause of a crime, among other, the first cause in the source of one’s character, the two external causes that originate in one’s environment, the three cause of combination of causes from within and from outside, that is from personal factors and environmental factors. Based on the results of the research concluded that the factors that lead to abuse narcotics made by women can be analyzed using two approaches. Intrinsic factors include the factors of religion, family and intelegensia. Whereas extrinsic factors include social factors / influences the environment, education and the economy .The most dominant is family factor.Keywords: Ethiology, Narcotics Circulation, Women
ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 29/PID.SUS/2019/PN.SGN TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN Stefanie, Vanessa Diah; Ismunarno, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58865

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji bagaimanakah Pertanggunjawaban Pidana bagi Pelaku Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan Undang-Undang. Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian Hukum Normatif yang dilakukan penulis menggunakan cara content analysis (analisis isi) terhadap Putusan Pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana apabila dalam perbuatannya mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf untuk perbuatan pidana yang dilakukannya, dan jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawabnya maka hanya ada seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana seseorang tersebut  dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dalam Undang-Undang Nomor 36  Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak diatur secara jelas bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio tanpa Izin, namun dalam Undang-Undang tersebut memuat sanksi pidana dimana hal tersebut dapat menjadi salah satu bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku, yaitu dengan Pidana Penjara dan Denda.Kata Kunci: Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin, Pertanggungjawaban PidanaAbstrackThis article aims to describe and examine how criminal liability for perpetrators of using radio frequency spectrum without permission. This research is a normative legal research with a case and law approach. The nature of the research used is descriptive. The data source used in this research is secondary data. The technique of collecting legal materials in this study is library research. Normative legal research conducted by the author uses a content analysis of court decisions. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that a person will be criminally liable if his actions contain an element of error in the form of deliberate or negligence and there is no justification or excuse for the criminal act he has committed, and if seen from the point of view of his / her accountability, there is only someone who is capable of take responsibility for their actions, where a person is deemed capable of being accountable for their criminal acts. In Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications, it is not clearly regulated how Criminal Liability for Perpetrators of Using Radio Frequency Spectrums without a license, but in the Law contains criminal sanctions where this can be one form of Criminal Liability for Perpetrators, namely by Prison Criminal and Fines.Keywords: Use of Radio Frequency Spectrum without Permit, Criminal Liability
PENGATURAN APLIKASI YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DI INDONESIA Yurist, Avadeo; Ismunarno, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i2.47735

Abstract

ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pengaturan dari dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan revisi kedua  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tentang Pornografi terhadap aplikasi yang memiliki muatan atau konten yang melanggar kesusilaan. Penelitian hukum ini merupakan hukum normatif dalam bentuk studi kasus dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, literatur dan undang-undang yang terkait dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan revisi kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 44 Tentang Pornografi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pengaturan dari kedua undang-undang tersebut, perbedaan tersebut terdapat pada pengaturan unsur melanggar kesusilaan itu sendiri. Namun masih timbul permasalahan hukum walaupun sudah terdapat kedua undang undang tersebut yaitu adanya penyalahgunaan aplikasi yang mengandung unsur kesusilaan seperti cyberseks.Kata Kunci : Cybersex, Aplikasi, OnlineABSTRACTThis aim of the research is to compared the arrangement from two laws, the Laws is Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions J.O Law Number 19 Year 2016 Revision of Law Number 11 Year 2008 by Act Number 44 About Pornography on an application that has the content or the content has violates decency. This act research is normative law in the case studies with using of secondary data, the secondary data are data from the books, literature, and laws related in this study are Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions J.O Law Number 19 Year 2016 Revision of Law Number 11 Year 2008 by Act Number 44 About Pornography. The results of the research show the difference in the settings of both these laws, the difference are from the settings of the elements of violates decency itself. But, there are still problems arise the law although there are already two laws, the abuse of the application that containing the elements of violates decency such as cybersex.Keywords : Cybersex, Applications, Online
TINDAK PIDANA PENYEBARAN KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN MELALUI DUNIA MAYA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt) Larasati, Sentika Octa; Ismunarno, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40493

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis putusan hakim terhadap tindak pidana menyebarkan kebencian atau permusuhan melalui media sosial (facebook) dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan Pengadilan Negeri Pati dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan Majelis Hakim adalah karena didalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.Pidana yang dijatuhkan hakim ternyata lebih ringan yaitu 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa tahanan dibanding dengan ancaman pidana selama 6 (enam) tahun penjara. Ini dikarenakan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berusia relatif masih muda diharap dapat memperbaiki kelakuannya.Kata Kunci: Tindak pidana, penyebaran kebencian atau permusuhan, media sosial (facebook).AbstractThis study aims to determine the analysis verdict against the crime of spreading hatred or hostility through social media ( facebook ) and its application through the consideration of the judge in the District Court Pati Number : 10 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pt. This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive or applied. This study uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique used is the syllogism method that uses deductive reasoning patterns. The pattern of deductive reasoning is a way of thinking on the basic principles, and then present the research object to be examined in order to draw conclusions on the facts that are special. Based on the results of this study concluded that consideration of the judge in applying Pati District Court in Decision No. 10 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pt are in accordance with the applicable positive law in Indonesia. Consideration of the judges is because in self-defendant there are no reasons to remove criminal defendant, either an excuse or justification. Sentence imposed judges turned out to be lighter which is 4 (four) years in prison minus time served rather than to a penalty of six (6) years in prison. This is because the defendant and the defendant has not been convicted of relatively young age is expected can improve his behavior.Keywords: Criminal offenses, the spread of hatred or hostility, the social media (facebook).
IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA PADA MASA COVID-19 DI LAPAS WIROGUNAN YOGYAKARTA Dwiatmi, Onni; Supanto, ,; Ismunarno, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67460

Abstract

Abstrak: Artikel ini mengkaji dan mendeskripsikan permasalahan terkait apakah pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 mempunyai hubungan dengan pembinaan terhadap narapidana pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian studi dokumen atau kepustakaan, dan metode penelitian lapangan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pembinaan dengan pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 cenderung positif, didukung dengan adanya penjelasan terkait hak bagi narapidana. Potensi kasus pengulangan tindak pidana di masa pandemi terjadi akibat beberapa faktor pendukung lain.Kata Kunci: Asimilasi, Covid-19, Residivis. Abstract: This article examines and describes problems related to whether the provision of assimilation based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 is connected with fostering prisoners during the Covid-19 pandemic. The method used is empirical research. This research is descriptive with a qualitative approach. The types and sources of legal materials used are primary data and secondary data covering primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques using research methods document or literature study, and field research methods. Data analysis technique using interactive model analysis techniques. The results of the study indicate that the relationship between coaching and providing assimilation based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 during the Covid-19 pandemic tended to be positive, supported by an explanation related to the rights of prisoners. The potential for repeating criminal acts during a pandemic occurs due to several other supporting factors.Keywords: Assimilation, Covid-19, Recidivism
PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19 Kautsar, Firzatulloh Irhab; Ismunarno, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67455

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 dan mengetahui jenis pidana yang tepat terhadap pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat perspektif dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penalaran logika deduktif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian. Hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan terhadap pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 beserta ancaman pidananya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam UU PTPK, UNCAC dan UU TPPU. Jenis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi haruslah dapat memberikan efek jera dan mengembalikan harta kekayaan yang telah diperoleh oleh pelaku korupsi kepada negara. Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara terhadap dana pengadaan bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 sudah seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana maksimum.Kata kunci: Aturan Hukum Pidana, Jenis Pidana, Pandemi COVID-19, Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Abstract: This study aims to determine the rules of criminal law for perpetrators of corruption in social assistance during the COVID-19 pandemic and determine the appropriate type of crime against perpetrators of corruption in social assistance during the COVID-19 pandemic. This research is a normative legal research, with a perspective using primary and secondary legal materials which are analyzed using deductive logic reasoning methods. The technique of collecting legal materials used is a literature study that is relevant to the topic of discussion in the research. The results of the study showed that the regulation of criminal acts of corruption in social assistance during the COVID-19 pandemic along with the threat of punishment has been regulated in several laws and regulations, such as the PTPK Law, UNCAC and the Money Laundering Law. The type of criminal act imposed for perpetrators of corruption must be able to provide a deterrent effect and return the assets that have been obtained by the perpetrators of corruption to the state. Corruption perpetrated by state officials against funds for the provision of social assistance during the COVID-19 pandemic should have been a consideration for the judges in imposing the maximum sentence.Keywords: Criminal Law Rules, Types of Criminal, COVID-19 Pandemic, Corruption Crimes Social Assistance
PENGATURAN APLIKASI YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DI INDONESIA Yurist, Avadeo; Ismunarno, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.40581

Abstract

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pengaturan dari dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan revisi kedua  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tentang Pornografi terhadap aplikasi yang memiliki muatan atau konten yang melanggar kesusilaan. Penelitian hukum ini merupakan hukum normatif dalam bentuk studi kasus dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, literatur dan undang-undang yang terkait dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan revisi kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 44 Tentang Pornografi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pengaturan dari kedua undang-undang tersebut, perbedaan tersebut terdapat pada pengaturan unsur melanggar kesusilaan itu sendiri. Namun masih timbul permasalahan hukum walaupun sudah terdapat kedua undang undang tersebut yaitu adanya penyalahgunaan aplikasi yang mengandung unsur kesusilaan seperti cyberseks.Kata Kunci: Cybersex, Aplikasi, OnlineAbstractThis aim of the research is to compared the arrangement from two laws, the Laws is Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions J.O Law Number 19 Year 2016 Revision of Law Number 11 Year 2008 by Act Number 44 About Pornography on an application that has the content or the content has violates decency. This act research is normative law in the case studies with using of secondary data, the secondary data are data from the books, literature, and laws related in this study are Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions J.O Law Number 19 Year 2016 Revision of Law Number 11 Year 2008 by Act Number 44 About Pornography. The results of the research show the difference in the settings of both these laws, the difference are from the settings of the elements of violates decency itself. But, there are still problems arise the law although there are already two laws, the abuse of the application that containing the elements of violates decency such as cybersex.Keywords: Cybersex, Applications, Online
PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 359 KUHP DI KOTA SEMARANG Astuti, Anggit Dwi; Ismunarno, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i1.47386

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya  pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang serta penerapan Tilang Elektronik dan pengaruhnya terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara atau interview serta studi kepustakaan. Kota Semarang yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan dapat dikatakan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, dengan demikian hal ini menjadi pioneer di Jawa Tengah untuk penerapan Tilang Elektronik sebagai sistem penindakan pelanggaran lalu lintas. Penerapan Tilang Elektronik diharapkan dapan menekan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penerapan Tilang Elektronik dalam kurun tiga tahun terakhir mengalami penurunan serta pengaruh penerapan tilang elektronik pada pelanggaran Pasal 359 KUHP di Kota Semarang yaitu “barang siapa  yang karena lalai menyebabkan orang lain mati dikenai ancaman pidana penjara paling lama lima  tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” membawa dampak positif bagi penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang.Kata Kunci : Tilang Elektronik, Pelanggaran Lalu Lintas, Kecelakaan Lalu Lintas, Kota SemarangAbstractThis research aims to analyze what are the factors affecting the occurrence of traffic violations in the  city of Semarang and the application of electronic Tilang and its effect on the breach of article 359 of the Criminal code in the city of Semarang. This research is a descriptive empirical research. The approach used is a qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews or interview methods as well as library studies. The city of Semarang which is the provincial capital of Central Java and can be said as one of the biggest cities in Indonesia, thus it becomes a pioneer in central Java for the application of electronic Tilang as a system of traffic violations. The electronic Tilang implementation is expected to suppress traffic offenses and traffic accidents in Semarang city. Based on research conducted by the authors, the application of electronic ticketed in the last three years has decreased and influence the implementation of electronic ticketed in the breach of article 359 of the Criminal Code in the city of Semarang, “whosoever because of negligent cause others to die is subject to imprisonment of five-year period or a criminal confinement in the city of SemarangKeywords : Electronic Tilang, Traffic Offences, Traffic Accident, City of Semarang
Co-Authors Astuti, Anggit Dwi Diana Lukitasari, Diana Dwiatmi, Onni Hafidah, Amalia Rahma Kautsar, Firzatulloh Irhab Larasati, Sentika Octa PERMATASARI HARDY, RHESITA BUNGA Stefanie, Vanessa Diah Supanto, , Yurist, Avadeo