Garuda - Garba Rujukan Digital

UPAYA PERLINDUNGAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JktPst) Kusumawardhani, Wini; Subekti, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47786

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk upaya perlindungan dan hambatan yang dialami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya melindungi Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif. Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini semakin meningkat baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan yang semakin sistematis oleh pejabat negara. Tindak pidana korupsi tidak lagi dianggap sebagai suatu kejahatan biasa, dalam perkembangannya tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan terorganisir dengan beragam modus operandi serta dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaaan dan jabatan yang tinggi, sehingga tindak pidana korupsi saat ini dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime yaitu dengan adanya Justice Collaborator yang diyakini mampu membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi, namun dalam pelaksanannya masih ditemui permasalahan terkait keberadaan Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Justice Collaborator, Perlindungan hukum, Tindak pidana korupsi AbstractThis study aims to determine the forms of protection and obstacles faced by the Corruption Eradication Commission (KPK) in an effort to protect the Justice Collaborator in the criminal act of corruption. This research is a descriptive empirical law research, research approach using qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. The technique of collecting legal materials used is through interviews and literature study. Analysis of legal materials using qualitative methods. Cases of corruption in Indonesia are increasingly increasing both from the number of cases and the amount of financial losses of the state and in terms of the quality of crimes committed by the more systematic by state officials. The criminal act of corruption is no longer considered an ordinary crime, in its development corruption occurs systematically and organized with various ways and done by people who have high power and high position, so that corruption crime is now said as extraordinary crime. One of the efforts to eradicate corruption as extra ordinary crime is with Justice Collaborator believed to be able to assist the Corruption Eradication Commission (KPK) in uncovering a criminal act of corruption, but in its implementation still encountered problems related to the existence of Justice Collaborator in corruption.Keywords: Justice Collaborator, Legal protection, Criminal act of corruption

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN KODE ETIK ATAS PUBLIKASI IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA Dewi, Riana; Subekti, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i1.47724

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban tindak pidana dan pelanggaran kode etik terhadap publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum di dalam pemberitaan media cetak, media elektronik, dan teknologi informasi (internet) yang dilakukan oleh perusahaan pers. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Perbuatan publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa adalah tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sekaligus sebagai pelanggaran etika berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Pertanggungjawaban terhadap pelanggaran etika diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu melalui pengaduan kepada Dewan Pers. Perusahaan pers sebagai korporasi, pertanggungjawaban berada pada Pemimpin Redaksi. Hingga saat ini hanya pada pengaduan kepada Dewan Pers sebagai pelanggaran etika dan prinsip-prinsip jurnalistik, tidak ada laporan kepada kepolisian sebagai suatu tindak pidana. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pers, Publikasi Identitas Anak Berhadapan Hukum.AbstractThis research aims to determine the responsibility of Criminal act and an ethical violation of the publication of the identity of Children in conflict with law in the print media, electronic media, and information technology (internet) by the press company. This research is a normative research that is prescriptive, with the statute approach. The types of data used are primary legal materials and secondary legal materials. Act of the publication identity of Children in conflict with the law in the mass media is a criminal act under Law Number 11 Year 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 23 Year 2002 as amended with Law Number 35 Year 2014 and Law Number 17 Year 2016, at the same time as an ethical violation of the Press Council Regulation Number:6/Regulation-DP/V/2008 concerning Ratification of Press Council Decision Letter Number 03/SK-DP/III/2006 on the Journalistic Code of Ethics, Indonesian Broadcasting Commission Regulation Number 01/P/KPI/03/2012 on the Guidelines of Broadcasting Behavior, Regulation of the Indonesian Broadcasting Commission Number 02/P/KPI/03/2012 on the Broadcast Program Standards. The responsibility of the Press ethical violations are resolved to Law Number 40 Year 1999 on the Press through a complaint to the Press Council. Until now, only a complaint to the Press Council as a violation of ethics and journalistic principles, no report to the police as a criminal act.Keywords: Criminal Responsibility, Criminal Act of Press, Publication of the Identity of Children in Conflict with Law.

MEKANISME KERJA BINA MARGA DAN UNIT LAKA POLRES KLATEN DALAM MENANGANI KASUS KECELAKAAN AKIBAT JALAN BERLUBANG (STUDI KASUS DI POLRES KLATEN DAN BINA MARGA KLATEN) Tommy Pratama, Gumilang Adhi; Subekti, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47381

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Kerja Bina Marga dan Unit Laka lantas Polres Klaten dalam menangani Kasus Kecelakaan akibat Kerusakan Jalan. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (social legal research) dengan mengambil lokasi di Bina Marga Klaten, Unit Laka lantas Polres Klaten dan Korban kecelakaan lalu lintas Kabupaten Klaten. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif hukum. Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara denganKepala Bina Marga Klaten, Kanit Laka Polres Klaten, Korban kecelakaan lalu lintas Kabupaten Klaten. Data sekunder yang terdiri dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan Undang-Undang No 38 Tahun 2004. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara atau interview dengan responden. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Bentuk pertanggungjawaban pidana Bina Marga Klaten dalam kasus kecelakaan dapat dilakukan jika korban dapat membuktikan bahwa kecelakaan lalu lintas di luar dari kesalahan secara pribadi merujuk pada ketentuan Pasal 236 UU LLAJ. Penyelesaian ganti kerugian oleh Bina Marga Klaten dilakukandalam bentuk berupa materi. Selain itu Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Polres Klaten diantaranya melakukan beberapa tahapan yaitu: a) mengumpulkan alat bukti; b) saksi atas kecelakaan; c) menerapkan aturan secara normatif yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Kata Kunci : Kerusakan Jalan; Kecelakaan lalu lintas; Dinas Bina Marga; Polres KlatenAbstractThis research aims to discover the working mechanism of Laka Lantas Unit on Klaten Highway Patrol and Bina Marga. This research applies empirical legal research or non-doctrinal research (social legal research) in which Bina Marga Klaten, Laka Lantas Unit on Klaten Highway Patrol and the traffic accident victims in Klaten District are selected as research objects. The characteristic of this legal study is descriptive. Qualitative approach is employed to ensure maximum result accuracy. This study uses primary and secondary data. The primary data were obtained from the interview with Head of Bina Marga Klaten, Head of Laka Lantas Unit on Klaten Highway and also the traffic accident victims in Klaten District. The secondary data are KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Act Number 22 of 2009 and Act Number 38 of 2004. The technique of data collection is interview conducted between researcher and respondents. The research results that Bina Marga Klaten criminal liability on traffic accident is possibly implemented only when the victims can prove that the traffic accident happened not because of their self-carelessness. It refers to provision of Article 236 UU LLAJ. Reimbursement by Bina Marga Klaten are given in the form of cash. Furthermore, Klaten Highway Patrol is to perform the settlement of traffic accident case by (a) collecting evidences; (b) finding eyewitness of the happened traffic accident; (c) performing the normative regulation based on Act Number 22 of 2009 concerning to road traffic and transportation.Keywords : Potholes; Traffic accident; Dinas Bina Marga; Klaten Highway Patrol

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Bom Bali) Dalimunthe, Muhammad Poldung N.P; Subekti, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47745

ABSTRACTThis research aims to observe the enforcement and obstacles that have been suffered and given the law of protection by the victim’s criminal terrorism in Bali. This research is a kind of empirical research that refers to the Descriptive one, and also the researcher do the research in the Qualitative Approach. I used primary and secondary data to analyze this research, and i used interviews, observations and some referrences of law as one of my techniques of collecting data, and I analyzed it using Qualitative Method of Analysis. Criminal terrorism is categorized as an Extraordinary Crime, which is admitted in every nations or countries. This has been occurred because terrorism is one of the most dangerous and deadly crimes for all human beings and also Indonesians. Terrorism has suffered many peoples or victims, so that they must have the law of protection against them. The regulations of terrorism have been arranged in the Act of Terrosist , number 15 in 2013, which arranged for victim’s law of protection in the way of Human Rights, specifically provided for in Article 5 Paragraph (1), Article 6, Article 7, Article 7 A, Paragraph (3) of Article 7 A. The law of it’s protection can be applied in the rehabilitations, compencations and restitutions. It has been also arranged in UU No.13/2006 and UU No. 31/2014 about law of protection against the victim’s terrorism crime, provided for in Article 36-Article 42 on Compensation, Restitution and Rehabilitation. It will give the law of protection against them which has been occured in Bali. Based on the results of the study, data show in 2015-2016 there are 62 victims who did not receive their rights as the applications of it’s Acts. This incident showed that the applications of the process of its acts have many disabilities from the governmentin giving their material and immaterial rights to the victim of the Bali Bombing 1 and Bali Bombing 2. The inability is due to internal and external constraints experienced by LPSK in providing legal protection to victims of Criminal Acts of Terrorism. Keywords: Protection of victim, Crime of Terrorism. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis hukum menggunakan metode kualitatif. Tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa ( extra ordinary crime), hal ini dikarenakan terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi seluruh warga dunia maupun masyarakat Indonesia. Tindak pidana terorisme telah menimbulkan banyak korban, berdasarkan hal itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada korban. Pengaturan mengenai terorisme secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang di dalamnya mengatur perlindungan hukum bagi korban sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, secara khusus diatur dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 7 A, Pasal 7 A Ayat (3). Perlindungan hukum tersebut dapat berbentuk rehabilitasi, kompensasi,restitusi. Pada sisi lainnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Pasal 36-Pasal 42 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi. Pemberian perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Berdasarkan hasil penelitian, data menunjukkan pada tahun 2015-2016 terdapat 62 korban yang belum mendapatkan hak-nya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang tersebut. hal ini menunjukkan bahwa pada proses pelaksanaan undang-undang terdapat ketidakmampuan pemerintah di dalam menjangkau pemberian hak hak material dan immaterial kepada korban terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Ketidakmampuan tersebut disebabkan adanya kendala internal dan eksternal yang dialami oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban Tindak Pidana Terorisme.Kata kunci : Perlindungan korban, Tindak Pidana Terorisme

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN ONLINE GENDER-BASED VIOLENCE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Pramana, Darmawan Nuryudha; Subekti, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i2.47405

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban online gender-based violence dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan (literature research). Metode ini berguna untuk mendapatkan landasan teori berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti. Teknik analisis bahan hukum adalah menganalisis hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam tinjauan pustaka. Online gender-based violence (OGBV) merupakan kejahatan cyber yang melibatkan wanita sebagai korbannya. Perlindungan hukum terhadap korban OGBV sangat dibutuhkan. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban online gender-based violence diatur di dalam UU TPPO (UU No.21/2007), yaitu restitusi (Pasal 48), rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial (Pasal 51) dan diatur juga di dalam UU Pornografi (UU No.44/2008), yaitu pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi (Pasal 16). Sementara itu di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU No.13/2006 jo. UU No.31/2014) tidak mengatur perlindungan hukum terhadap korban OGBV. UU Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tertentu, yaitu korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Menurut penulis, UU Perlindungan Saksi dan Korban perlu adanya revisi, karena belum mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana secara umum.Kata kunci : Korban; Online Gender-Based Violence; Perlindungan HukumAbstractThis research aims to determine the forms of legal protection for victims of online gender-based violence in legislation in force in Indonesia. This research is a descriptive normative research. The research approach uses a prescriptive approach. The type of data used is secondary data. The technique of collecting legal material uses literature study techniques. This method is useful to get a theoretical basis in the form of expert opinions about things that are the object of research such as applicable laws and regulations and relating to the things that need to be investigated. The technique of analyzing legal material is to analyze the results of research and discussion using the theories that exist in a literature review. Online gender-based violence is a cyber crime that involves women as victims. Legal protection for victims of online gender-based violence is needed. The form of legal protection against victims of online gender-based violence are regulated in the Criminal Act of Human Trafficking Law (Law No.21 / 2007), which are restitution (Article 48), health rehabilitation, social rehabilitation, repatriation, and social reintegration (Article 51) and also regulated in the Pornography Law (Law No.44 / 2008), which are guidance, assistance, and social recovery, physical and mental health for children who are victims or perpetrators of pornography (Article 16). Meanwhile, the Witness and Victim Protection Act (Law No.13 / 2006 jo. with Law No.31 / 2014) does not regulate legal protection for OGBV victims. The Witness and Victim Protection Act specifically regulates the legal protection of victims of certain crime, which are victims of criminal acts of terrorism, victims of human trafficking, victims of torture, victims of sexual violence, and victims of severe abuse. According to the author, the Witness and Victim Protection Act needs to be revised for the reason it has not yet regulated legal protection for victims of crime in general.Keywords : Legal Protection; Online Gender-Based Violence; Victims

KESESUAIAN SYARAT DIVERSI DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Nurain, Neiska Aranafta; Subekti, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58867

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian syarat diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan konsep keadilan restoratif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Instrumen penelitian berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi dilakukan sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif yang merupakan konsep yang diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Syarat pelaksanaan diversi mencerminkan adanya batasan terhadap pemberlakuan upaya diversi yang tidak sejalan dengan tujuan diversi dan konsep keadilan restoratif.Kata Kunci: Syarat diversi, Kesesuaian, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana AnakAbstractThis study aims to analyze the suitability of the diversion requirements in Article 7 Paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System with the concept of restorative justice. This research is a prescriptive and applied normative legal research. Types of secondary data include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is literature study. The research instrument is in the form of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, then the analysis technique used is the deductive method. The results show that diversion is carried out as an effort to achieve restorative justice, which is a concept adopted in the juvenile justice system in Indonesia. The requirements for implementing diversion reflect a limitation on the application of diversion efforts that are inconsistent with the objectives of diversion and the concept of restorative justice.Keywords: Diversion Requirements, Conformity, Restorative Justice, Juvenile Criminal Justice System

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MAGETAN Caesari, Diyariesta; Subekti, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67463

Abstrak: Kajian ini menelaah tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Magetan. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian empiris bersifat deskriptif. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach) yang digunakan peneliti adalah Pendekatan pada penelitian normatif dimana peneliti mencoba membentuk argumentasi aturan pada perspektif perkara konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya perkara tadi erat kaitannya dengan perkara atau peristiwa aturan yang terjadi di lapangan. hasil dari penelitian ini antara lain penerapan restorative justice dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat memberikan nilai yang adil bagi kedua belah pihak dan dapat memenuhi hak-hak anak yang seharusnya diperoleh menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.Kata Kunci: Tindak Pidana; Restorative Justice; Kekerasan Seksual; Hak-hak Anak. Abstract: This study examines the application of restorative justice in the settlement of criminal acts of sexual harrasment against children in Magetan. The research method used is descriptive empirical research method. The legal approach (statute approach) and the case approach used by the researcher is an approach to normative research where the researcher tries to form a rule argument from the perspective of a concrete case that occurs in the field, of course, the case is closely related to the case or regulatory event that occurred in the field. The results of this study include the application of restorative justice in criminal acts of sexual violence against children can provide a fair value for both parties and can fulfill the rights of children that should be obtained according to Law Number 23 of 2002 as amended by Law Number 35 of 2014 and Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection.Keywords: Criminal Act; Restorative Justice; Sexual Harrasment; Children’s Rights

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGUNGKAPAN IDENTITAS ANAK OLEH APARAT PENEGAK HUKUM Fakih, M. Hufron; Subekti, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58873

AbstrakPenelitian ini bertujuan membahas pengungkapan identitas Anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan perlindungan secara hukum terhadap tindakan yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini yaitu pedekatan perundangundangan dan konsepsual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan logika deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukan dari bentuk pengungkapan identitas Anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik di sosial media atau di website aparat penegak hukum serta penegakan hukum atas pengungkapan identitas Anak oleh aparat penegak hukum yang belum dilakukan dalam praktik hukumnya, sehingga Anak tidak mendapat perlindungan.Kata Kunci: Anak,Pengungkapan Identitas Anak, Aparat Penegak Hukum.AbstractThis research aimed to discuss the disclosure of children’s identity by law enforcement officials and law enforcement against the actions taken. The research method used is normative with prescriptive properties. This research approach is a statutory and conceptual approach. The legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. The data analysis technique uses deductive logic. The results of this study indicate the form of disclosure of children’s identities carried out by law enforcement officials both on social media or on websites of law enforcement officials as well as law enforcement on disclosure of children’s identities by law enforcement officials that have not been carried out in legal practice, so that children are not protected.Keywords: Children, Identity Disclosure Children, Law Enforcement Official.

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI MASKAPAI PENERBANGAN SIPIL TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT TERBANG Morgan, Ahmad Iqbal; Subekti, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i2.47404

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi maskapai penerbangan sipil terhadap kecelakaan pesawat terbang serta aturan hukumnya yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dan penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerbangan, dan bahan hukum sekunder penelitian ini yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Semakin meningkatnya kebutuhan dan pilihan di bidang transportasi, menciptakan iklim persaingan bisnis di kalangan korporasi maskapai penerbangan sipil. Hal ini berakibat pada kurangnya kehati-hatian maskapai dalam memperhatikan keamanan dan keselamatan penerbangan yang berakibat pada tingginya angka kecelakaan penerbangan. Pertanggungjawaban pidana maskapai penerbangan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Undang-Undang Penerbangan). KUHP memberi ancaman sanksi pidana terhadap kecelakaan pesawat terbang yang dikategorikan sebagai kejahatan. Undang-Undang Penerbangan menentukan tentang pertanggungjawaban korporasi secara khusus dalam kecelakaan pesawat terbang. Hal tersebut sesuai dengan doktrin Strict Liability dan doktrin Vicarious Liability Doktrin pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dan doktrin pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dapat menjadi pendekatan hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi maskapai penerbangan sipil dalam kasus kecelakaan pesawat terbang.Kata Kunci : Maskapai Penerbangan Sipil; Kecelakaan Pesawat Terbang; Bentuk Pertanggungjawaban Pidana.AbstractThis research aims to determine if civil aviation corporations can be sentenced to criminal sanctions on aircraft accidents and legal regulations in Indonesia. This research is a normative or doctrinal law study and the research uses uses secondary data. The primary data of this research is the legislation governing aviation, and secondary data of this research is all publications on laws that are not official documents. This research uses a statute approach by studying the legislation relating to the issues faced. The increasing need and choice in transportation, creating a climate of business competition among civilian airline corporations. This resulted in a lack of caution in the airline’s attention to safety and safety, resulting in high flight accidents. Airline criminal liability is governed by the CODE of criminal law and Law No. 1 of 2009 on Aviation (Aviation law). The penal CODE gives the threat of criminal sanctions against airplane accidents that are categorized as crimes. The aviation law determines the corporate accountability specifically in aircraft accidents. It corresponds to the doctrine of strict liability and vicarious liability doctrine. The strict liability doctrine and the vicarious liability can be a legal approach to soliciting criminal liability to the airline corporation In case of airplane accidents.Keywords : Civil Aviation; Aircraft Accident;Form of Liability for Punushment.

PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI YAYASAN PEMBINAAN ANAK NAKAL BHINA PUTERA Mutiarani, Salma; Subekti, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i1.67441

Abstrak: Perilaku melanggar hukum yang dilakukan Anak harus diperhatikan secara khusus dan penjatuhan sanksinya berbeda dengan orang dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana perlu pembinaan. Salah satu perilaku melanggar hukum yang dilakukan Anak yaitu melakukan tindak pidana persetubuhan dengan sesama anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pembinaan yang ada di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera untuk Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara hakim tunggal yang memutus Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh dan wawancara di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal dan referensi lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pembinaan yang ada di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera yaitu pembinaan pendidikan, kepribadian, dan keterampilan yang berguna dan bermanfaat untuk Anak serta sesuai dengan kebutuhan Anak.Kata Kunci: Anak; Tindak Pidana; PembinaanAbstract: Children's unlawful behavior must be given special attention and the imposition of sanctions is different from that of adults. Children as perpetrators of criminal acts need training. One of the behaviors that violate the law by children is committing the crime of sexual intercourse with other children. This study aims to determine the form of coaching that exists at the Bhina Putera Naughty Child Development Foundation for Children as perpetrators of the crime of sexual intercourse. This research is an empirical legal research which is descriptive in nature. The type of data used is primary data obtained from interviews with the single judge who decided on Decision Number 01/Pid.Sus-anak/2021/PN Skh and interviews at the Bhina Putera Naughty Child Development Foundation as well as secondary data obtained from journals and other references. The results of this study indicate that the form of coaching that exists at the Bhina Putera Naughty Child Development Foundation is the development of education, personality, and skills that are useful and beneficial for the child and in accordance with the child's needs.Keywords: Children; Criminal act; Treatment

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search