Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Rofikah, '
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN MEREK CELANA CARDINAL DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (Studi Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/Pn.Skt.) Aldisa, Khalisha Olva; Rofikah, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40492

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahuipenegakan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam tindak pidana merek dan untuk mengetahui apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dengan melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundangundangan, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan putusan hakim. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Simpulan dari penelitian ini ialah penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt. telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim dalam menjatuhi putusan, mempertimbangkan faktor yang meringankan dari terdakwa. Hakim juga tidak memutus lebih dari ancaman maksimal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.Kata Kunci: Penegakan hukum, pemalsuan merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.AbstractThis research aims to know the law enforcement is done by the judges of the District Court of Surakarta in the criminal acts of the trademarks  and to know whether the enforcement of the law that was done by the judges in the District Court of Surakarta is in accordance with the Law Number 15 Year of 2001 Concerning on Trademarks. Research drawn by the method of empirical law research with a descriptive kind of the research. In this research also used a qualitative approach by type and the source of research data used primary data through interviews and secondary data such as laws and regulations, books, journals, scientific papers, articles and the the judge’s verdict. Meanwhile data analysis techniques in this research used qualitative data analysis techniques. The conclusions from this research is the enforcement of the law that was done by the judges of the District Court of Surakarta in settling the case No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Skt. have been in accordance with the Law Number 15 Year  of 2001 Concerning on Trademarks and Criminal Procedure Code. The judge in the condemn the verdict, consider the factors that ease from the accused. The judge also not deciding more than the maximum threat that there is in Law Number 15 Year  of 2001 Concerning on Trademarks.Keywords: Law enforcement, counterfeit the trademark, Law Number 15 year of 2001 Concerning on Trademarks.
PRAKTEK PERJUDIAN ONLINE SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NO.1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR) Murtika Sari, Aguita Bintang; Rofikah, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i2.47733

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk Penyertaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengenai pemidanaan terhadap pelaku yang penyertaan dalam tindak pidana pencucian uang dalam Putusan No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Oleh karena itu dalam menganalisis, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan  adalah metode deduksi, dengan menggunakan premis mayor yang diterapkan pada premis minor. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyertaan terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP terkait dengan perjudian, Pasal 27 ayat (2) terkait dengan perjudian yang dilakukan secara online dan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Putusan tersebut, Terdakwa Lucas Atjep Soegandi telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Perbuatan Berlanjut yang sebetulnya Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan Concorsus Realis.Kata Kunci      : Pencucian Uang, Perjudian Online, Penyertaan.AbstractThe aim of this research is to find out and review the form of Participation in Money Laundering known from the proceeds of online gambling practice and reviewing the prosecution of the perpetrators who participated in money laundering that accordance with Ruling No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr. This research is a prescriptive-normative legal research uses legislation and case approach. The data used in this research is a secondary data such as primary, secondary, and tertiary legal materials. Therefore, in analyzing, the data collection technique used by the writer is a literature study. The data analysis technique uses deduction method,by presenting major premises that applied ini minor premises. The result of the research shows that the participation setting listed in article 303 section (1) of Criminal Code about Gambling, article 27 section (2) about Online Gambling, and article 10 in Act No. 8 of 2010 about Prevention and Suppression of Money Laundering. The prosecution of a Money Laundering perpetrator, Lucas Atjep Soegandi as the charged has been found guilty of Money Laundering as a continual and less precise act because Money Laundering is Concorsus Realis.Keywords: money laundering, online gambling, and participation.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA (STUDI PUTUSAN NO 144/PID.B/2014/PN.CJ) Indah Puspitasari, Ida Ayu; Rofikah, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47784

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa kategori skizofrenia dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa skizofrenia jenis Paranoid dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan namun perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, sehingga menurut ilmu hukum pidana terdakwa tidak dapat bertanggungjawab untuk sebagian. Namun hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak ada kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Pasal 44 KUHP tidak mengatur mengenai keadaan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, hakim dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj menjatuhkan putusan untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Skizofrenia, PembunuhanAbstractThis research aims to know and analyze about criminal liability of criminals with schizophrenia within Decision of Cianjur District Court Number 144/Pid.B/2014/ PN.Cj. The result show that criminal with schizophrenia within Decision of Cianjur District Court Number 144/Pid.B/2014/ PN.Cj were legally proven of committing murder but the defendant's actions did not fulfill the Elements of Criminal Liability, thus based on criminal law studies the defendant has diminished responsibility. However, the judge stated that the defendant did not have the ability to be held for criminal liability at all because Article 44 of the Criminal Code does not regulate about diminished responsibility. Therefore, based on Article 44 of the Criminal Code the judge in Decision Number 144/Pid.B/2014/PN.Cj passed the verdict to release the defendant and ordered the Prosecutor to place the defendant in the House of Mental Illness of West Java Province to undergo treatment for 3 (three) months.  Keywords: Criminal Liability, Schizophrenia, Murder
Co-Authors Aldisa, Khalisha Olva Indah Puspitasari, Ida Ayu Murtika Sari, Aguita Bintang