Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Komparasi Tata Kelola Manajemen Lintas Budaya Program Makan Bergizi China Dan Indonesia Muhammad Rafif Hakim Athallah; Ari Sofiyan; Fiko Naufal Izazi; Robbighfirly Rahfi Bukhori; Muhammad Hilaluddin Ashiddiqi; Diki Putra Setianto
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.911

Abstract

Pembangunan sumber daya manusia yang unggul di negara berkembang menghadapi tantangan krusial berupa ketimpangan akses nutrisi yang menyebabkan gizi buruk dan stunting. Sebagai respons, China dan Indonesia meluncurkan kebijakan intervensi nutrisi skala nasional. Keberhasilan operasional kebijakan masif ini sangat dipengaruhi oleh interaksi sistem manajemen dengan karakteristik budaya nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan tata kelola operasional serta dimensi manajemen lintas budaya pada program Nutrition Improvement Program for Rural Compulsory Education Students di China dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-komparatif dengan menerapkan teknik analisis isi (content analysis) pada dokumen kebijakan resmi serta telaah literatur ilmiah sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa China menerapkan sistem manajemen operasional berpola top-down yang kaku, linier, dan mekanis, yang merefleksikan dimensi budaya high power distance serta institutional collectivism. Pola ini diperkuat oleh digitalisasi pengawasan rantai pasok secara terpusat demi efisiensi tinggi. Sebaliknya, Indonesia mengadopsi model manajemen berbasis komunitas (bottom-up friendly) yang berakar pada nilai in-group collectivism melalui budaya gotong royong dan kemitraan inklusif dengan UMKM lokal untuk menjaga harmoni sosial-ekonomi. Simpulan dari penelitian ini mempertegas bahwa perbedaan karakteristik kebudayaan nasional secara signifikan membentuk struktur dan efektivitas tata kelola manajemen kebijakan publik di masing-masing negara. Akselerasi kematangan program MBG di Indonesia disarankan untuk mengadopsi pengawasan digital terpusat tanpa menghilangkan partisipasi ekonomi komunal.
Fenomena Cancel Culture dalam Budaya Digital Indonesia: Implikasinya terhadap Reputasi Brand dan Kerja Sama Influencer Nawla Zahra Prameswari; Syifa Salsabila; Nikmatus Sholikhah; Zainia Nur Chotimmah; Fiorenza Al Arifah; Aprilia Dwi Febby Yanti; Diki Putra Setianto
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.9600

Abstract

Perkembangan media sosial di Indonesia telah membentuk budaya digital yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembentukan opini publik terhadap figur publik, termasuk influencer. Salah satu fenomena yang muncul adalah cancel culture, yaitu bentuk penolakan sosial secara kolektif terhadap individu yang dianggap melanggar norma atau nilai yang berlaku. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi reputasi influencer, tetapi juga hubungan kerja sama dengan brand yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena cancel culture terhadap influencer dalam budaya digital Indonesia serta memahami implikasinya terhadap reputasi brand melalui perspektif Cross Cultural Management. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam terhadap tiga informan yang terdiri atas pengguna aktif media sosial, content creator, dan konsultan komunikasi, serta didukung oleh studi dokumentasi dari berbagai sumber digital yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cancel culture dipengaruhi oleh karakter budaya kolektif masyarakat Indonesia, opini mayoritas, viralitas media sosial, dan tekanan sosial yang mendorong terbentuknya penghakiman digital secara massal. Fenomena tersebut berdampak pada reputasi influencer serta memengaruhi keputusan brand dalam mempertahankan atau menghentikan kerja sama. Dari perspektif Cross Cultural Management, budaya kolektivisme berperan penting dalam membentuk respons masyarakat dan strategi bisnis perusahaan di ruang digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa cancel culture merupakan bagian dari budaya digital yang memengaruhi hubungan antara influencer, publik, dan brand. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan pemilihan influencer yang lebih selektif serta manajemen risiko reputasi yang adaptif terhadap dinamika budaya digital.
Peran Fintech dalam Mendorong Inklusi Keuangan Masyarakat Unbanked di Negara Berkembang Muhammad Ardhianto; Farhan Lucky; Achmad Azzamroni Athaillah; Aiira Nazhan Dzar Al-Giffari; Satrio Bagus Sasmito; Diki Putra Setianto
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.9553

Abstract

Inklusi keuangan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi negara-negara berkembang, di mana sebagian masyarakat masih hidup tanpa akses terhadap layanan perbankan formal. Kemunculan financial technology (fintech) memberikan harapan baru karena teknologi ini berpotensi memangkas hambatan biaya, jarak, dan birokrasi yang selama ini menyulitkan kelompok unbanked. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fintech, terutama melalui perbankan seluler dan pembayaran digital, dalam memperluas jangkauan inklusi keuangan, sekaligus mengidentifikasi tantangan adopsinya pada kelompok masyarakat yang belum terlayani. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap 20 publikasi ilmiah yang terbit antara tahun 2020 hingga 2025, mencakup jurnal internasional bereputasi, laporan resmi lembaga internasional, dan studi kasus dari berbagai negara berkembang. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa platform seperti M-Pesa di Kenya dan Unified Payments Interface (UPI) di India telah berhasil mendemokratisasi layanan keuangan dengan menekan biaya transaksi dan memperpendek jarak antara penyedia dan pengguna. Meski demikian, adopsi fintech masih dibayangi oleh sejumlah hambatan struktural, mulai dari rendahnya literasi digital, infrastruktur telekomunikasi yang timpang, hingga meningkatnya risiko kejahatan siber. Penelitian ini juga menemukan bahwa literasi keuangan berperan sebagai variabel penghubung yang menentukan sejauh mana manfaat fintech dapat dirasakan, khususnya oleh kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat pedesaan. Implikasi dari studi ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara regulator, penyedia layanan, dan lembaga edukasi dalam membangun ekosistem fintech yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Dari Eropa ke Asia Tenggara: Membandingkan Strategi SDM Polisentris Spotify terhadap Perbedaan Budaya Mohammad Rafiiq; Naomi Fito; Dinar Ageng Dwi Pangestuti; Safina Rayya Jasmin; Rizka Azhara Nabiyaa; Diki Putra Setianto
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.9562

Abstract

Globalisasi mendorong perusahaan multinasional untuk mengadaptasi strategi manajemen sumber daya manusia (MSDM) lintas budaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif penerapan model MSDM polisentris Spotify antara klaster pasar Eropa, yang diwakili oleh Swedia, Jerman, Belanda, dan Inggris sebagai pasar utama sekaligus pembentuk DNA korporat Spotify, dan klaster pasar Asia Tenggara (ASEAN), dengan Indonesia, Thailand, dan Singapura sebagai perwakilan klaster ASEAN. Melalui pendekatan tinjauan literatur kualitatif sistematis terhadap publikasi tahun 2019–2024, penelitian ini mengkaji dua dimensi utama: (1) sistem komunikasi internal dan evaluasi kinerja melalui lensa dimensi budaya Hofstede serta teori konteks tinggi-rendah Edward T. Hall, dan (2) strategi pemasaran lintas budaya sebagai refleksi dari nilai-nilai tempat kerja. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara konsensus budaya kerja egalitarian, rendah-konteks, dan individualistis yang dominan di klaster Eropa dengan norma kolektivistis, hierarkis, dan tinggi-konteks yang dominan di klaster ASEAN, terutama Indonesia, Thailand, dan Singapura. Analisis juga mengungkap bahwa konsep lokal seperti ‘paternalisme’ dan ‘asas kekeluargaan’ menjadi mediator kultural yang belum cukup diakomodasi dalam kerangka teori Hofstede standar. Spotify menunjukkan upaya lokalisasi terbatas melalui kampanye pemasaran berbasis narasi lokal, namun struktur MSDM internalnya masih mencerminkan dominasi nilai-nilai budaya Eropa. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka MSDM polisentris hibrid yang lebih kontekstual untuk perusahaan teknologi multinasional asal Eropa yang beroperasi di pasar ASEAN berkembang.