Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Reformulasi Pembagian Harta Bersama Berbasis Kontribusi Proporsional Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Keadilan Gender Azmil Fauzi Fariska; Fhlorida Agustina Simanjuntak; Muhammad Zaki
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.947

Abstract

Hukum perkawinan Islam di Indonesia, khususnya mengenai pembagian harta bersama (gono-gini) setelah perceraian, hingga kini masih menggunakan prinsip pembagian rata (fifty-fifty) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Padahal, realitas kontribusi suami dan istri dalam rumah tangga sangat beragam, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kembali (mereformulasi) sistem pembagian harta bersama berbasis kontribusi proporsional dengan mengintegrasikan kerangka Maqashid Syariah dan perspektif keadilan gender. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-kualitatif dengan pendekatan konseptual, perbandingan hukum, dan pendekatan gender. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kitab fiqh klasik, dan literatur kontemporer tentang gender dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) prinsip fifty-fifty dalam KHI tidak mencerminkan keadilan substansial karena mengabaikan kontribusi nyata masing-masing pihak; (2) Maqashid Syariah yang terdiri atas perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-mal), dan agama (hifz al-din), justru menuntut pengakuan terhadap kontribusi non-materi seperti pekerjaan domestik dan pengasuhan anak sebagai bentuk pelestarian nilai keluarga; (3) perspektif keadilan gender menolak bias patriarki dalam kalkulasi kontribusi dan menuntut penilaian setara antara kerja produktif dan reproduktif; (4) model reformulasi yang ditawarkan mencakup tiga komponen: kontribusi ekonomi langsung, kontribusi non-ekonomi terukur, dan penalti/bonus berdasarkan perilaku rumah tangga. Penelitian ini merekomendasikan revisi Pasal 97 KHI dengan memasukkan klausul kontribusi proporsional dan pembentukan lembaga mediasi khusus untuk menilai kontribusi para pihak secara adil dan komprehensif.
Dilematika Pencatatan Perkawinan dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019: Harmonisasi dengan UU No. 1/1974 Azmil Fauzi Fariska
Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 6 No. 2 (2026): Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the dilemmas of marriage registration by focusing on a normative analysis of the relationship between Article 2 of Law No. 1 of 1974 on Marriage and the regulation of the Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) under Regulation of the Minister of Home Affairs No. 109 of 2019. It further seeks to assess whether the administrative recognition of “unregistered marriages” is consistent with the objectives of marriage registration from the perspectives of national law and maqāṣid al-sharī‘ah. The methodology employed is normative legal research (doctrinal legal research), utilizing both a statutory approach and a conceptual approach. This study concludes that the administrative recognition of “unregistered marriages” through the Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) under Regulation of the Minister of Home Affairs No. 109 of 2019 functions as a pragmatic administrative mechanism to ensure access to population administration services. However, it is not fully consistent with the objectives of marriage registration as mandated by Article 2 of Law No. 1 of 1974 on Marriage. From the perspective of national law, such administrative recognition risks undermining legal certainty and the comprehensive protection of civil rights if it is treated as a substitute for formal marriage registration. From the perspective of maqāṣid al-sharī‘ah, formal marriage registration is more aligned with the realization of public welfare (maṣlaḥah), particularly in safeguarding lineage (ḥifẓ al-nasl) and family rights. Therefore, administrative recognition of unregistered marriages should be positioned strictly as a temporary measure and systematically directed toward the fulfillment of formal legal registration through lawful judicial or administrative procedures.