<![CDATA[Hukum perkawinan Islam di Indonesia, khususnya mengenai pembagian harta bersama (gono-gini) setelah perceraian, hingga kini masih menggunakan prinsip pembagian rata (fifty-fifty) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Padahal, realitas kontribusi suami dan istri dalam rumah tangga sangat beragam, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kembali (mereformulasi) sistem pembagian harta bersama berbasis kontribusi proporsional dengan mengintegrasikan kerangka Maqashid Syariah dan perspektif keadilan gender. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-kualitatif dengan pendekatan konseptual, perbandingan hukum, dan pendekatan gender. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kitab fiqh klasik, dan literatur kontemporer tentang gender dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) prinsip fifty-fifty dalam KHI tidak mencerminkan keadilan substansial karena mengabaikan kontribusi nyata masing-masing pihak; (2) Maqashid Syariah yang terdiri atas perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-mal), dan agama (hifz al-din), justru menuntut pengakuan terhadap kontribusi non-materi seperti pekerjaan domestik dan pengasuhan anak sebagai bentuk pelestarian nilai keluarga; (3) perspektif keadilan gender menolak bias patriarki dalam kalkulasi kontribusi dan menuntut penilaian setara antara kerja produktif dan reproduktif; (4) model reformulasi yang ditawarkan mencakup tiga komponen: kontribusi ekonomi langsung, kontribusi non-ekonomi terukur, dan penalti/bonus berdasarkan perilaku rumah tangga. Penelitian ini merekomendasikan revisi Pasal 97 KHI dengan memasukkan klausul kontribusi proporsional dan pembentukan lembaga mediasi khusus untuk menilai kontribusi para pihak secara adil dan komprehensif.]]>
