<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengakuan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses pengakuan piutang dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 melalui tahapan penerbitan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan penagihan piutang hingga periode pelaporan. Data periode 2020-2024 menunjukkan peningkatan jumlah SPPT dari 109.585 menjadi 118.220 lembar serta realisasi penerimaan PBB-P2 yang terus meningkat walau belum mencapai target. Akumulasi piutang tercatat sebesar Rp 107.082.530.368,00 miliar, terdiri dari pokok Rp 81.201.059.153,00 miliar dan denda Rp 25.881.471.251,00 miliar, dengan jumlah wajib pajak yang menunggak menurun, menandakan peningkatan kepatuhan wajib dan kesadaran wajib pajak. Permasalahan utama dalam pengakuan piutang adalah ketidakakuratan data objek pajak yang belum diperbarui sejak pelimpahan pengelolaan dari KPP Pratama pada 2014. Untuk mengatasi hal ini, Bapenda melakukan digitalisasi e-SPPT, program penggratisan piutang di bawah Rp 100.000, serta penagihan berbasis wilayah terkoordinasi dengan kecamatan, yang secara keseluruhan meningkatkan akurasi data dan efektivitas penagihan piutang PBB-P2 di Kota Manado secara akuntabel dan transparan]]>
