Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Hubungan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Medan Timur Riska Khayuni; Rodiah Harahap; Sapna Maharani Saragih
Journal of Golden Generation Abdimas Vol. 2 No. 1 (2026): Maret 2026 : Journal of Golden Generation Abdimas
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jgga.v2i1.308

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Kota Medan pada tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik kuesioner sederhana. Data utama bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan tahun 2025 dan hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden di kecamatan Medan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap peningkatan kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kota Medan sebesar 7,25 persen (171,60 ribu jiwa) dengan garis kemiskinan Rp721.547 per kapita per bulan. Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan dibanding tahun sebelumnya, indeks kedalaman (1,31) dan keparahan kemiskinan (0,35) meningkat, menunjukkan kesenjangan ekonomi yang masih cukup lebar. Rekomendasi yang dihasilkan antara lain peningkatan pelatihan keterampilan kerja, pemberdayaan sektor UMKM, dan penguatan investasi daerah.
Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Analisis Normatif Terhadap Perjanjian Dilarang, Posisi Dominan, Merger, dan Tantangan Platform Digital: Penelitian Nikmah Dalimunthe; Riska Khayuni
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.340

Abstract

Hukum persaingan usaha merupakan pilar dalam sistem hukum bisnis Indonesia yang bertujuan untuk mengawasi keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan konsumen. Artikel ini mengkaji secara normatif ketentuan-ketentuan utama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mencakup perjanjian yang dilarang, kegiatan usaha yang dilarang, pengaturan posisi dominan, rangkap jabatan, pemilikan saham, serta penggabungan dan pengambilalihan perusahaan. Selain itu, artikel ini menganalisis tantangan penegakan hukum persaingan usaha di era platform digital, khususnya dalam sektor transportasi berbasis aplikasi online yang telah membentuk struktur pasar duopoli. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada cukup komprehensif, masih terdapat celah hukum dalam menghadapi dinamika bisnis digital yang terus berkembang. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu memperkuat kapasitas kelembagaannya dan mendorong pembaruan regulasi agar dapat secara efektif mengawasi perilaku anti-persaingan di era ekonomi digital.