Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.084
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Multidisiplin Sahombu Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan Journal of Golden Generation Legal Science
Luthy Yustika
Universitas Esa Unggul
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan ( Analisis Putusan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal ) Ratu Nazwa Mufahir; Nurtazkiyah Tunafsih; Muhamad Fakih Hidayat; Daffa Rasya Fachrezi; Pipit Fitriyani; Nadila Angraini Rofianti; Rohmatun; Kumbang; Luthy Yustika
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.285

Abstract

Penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja dikenal sebagai penggelapan dalam jabatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut hukum pidana Indonesia serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 211/Pid.B/2025/PN Pal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, karena perbuatan terdakwa merupakan penggelapan yang berulang, majelis hakim secara tepat menerapkan Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP karena penggunaan bukti transfer hanya merupakan modus operandi dan tidak memenuhi unsur pemalsuan surat.
WANPRESTASI ANTAR PERUSAHAAN STUDI PUTUSAN PN SURABAYA NOMOR 1259/PDT.G/ 2023/PN SURABAYA Aulia Annida; Evi Andini; Gabrielle Dewi Halim; Kayla Rahma Adinda; Rullin Eka Femydestia; Shella; Luthy Yustika
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.291

Abstract

Penelitian ini mengakaji sengketa wanprestasi anata PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa berdasarkan Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Surabaya akibat gagal bayar pembelian batu andesit senilai Rp 791.385.542. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian meniai hubungan hukum para pihak, kekuatan alat bukti, serta penerapan Pasal 1234, 1238, dan 1338 KUH Perdata. Hasilnya, pengadilan menyatakan tergugat wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kontrak, sementara sebagian bukti tergugat dikesampingkan karena tidak relevan. Putusan hakim dinilai tepat dan mencerminkan kepastian hukum serta pentingnya pengelolaan kontrak yang baik dalam dunia usaha.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR CULPA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR 762/Pid.B/2025/PN Tjk Ninda Cahya Devita; Mutia Melinda; Taqiyyah Juliah; Cinta Darojatun Nashuha; Nanci Indah Silaban; Refy Purnama Sari; Jonathan Vicky; Muhammad Al Fariedz; Luthy Yustika
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.295

Abstract

Penelitian ini menganalisis unsur kelalaian dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 762/Pid.B/2025/PN Tjk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kelalaian dapat memenuhi unsur-unsur penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kasus putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kasus dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan membutuhkan niat dan itikad buruk dalam penguasaan barang secara melawan hukum, sehingga unsur kelalaian (culpa) tidak dapat memenuhi unsur tindak pidana penggelapan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Legal Analysis of the Blocking of Customer Accounts by PT Bank Mandiri TBK from the Perspective of Customer Legal Protection (Study of Decision Number 112/PDT.G/2022/PN.YYK) Alya Puspita Juliasari; Dhiva Aurora Pramhesta Dharma; Elda Septi Darmayanti; Friska Nova Wijaya Siagian; Muhamad Daud Hidayatulloh; Salma Ayu Nurmala; Luthy Yustika
Jurnal Multidisiplin Sahombu Vol. 6 No. 02 (2026): Jurnal Multidisiplin Sahombu, 2026
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Blocking customer accounts is one of the administrative measures that banks can take in order to apply the principles of prudence and risk control. However, this authority is not absolute, as it has the potential to limit the civil rights of customers if carried out without a clear legal basis and valid procedures. This study aims to examine the legal regulations regarding the authority of banks to block accounts by PT Bank Mandiri Tbk in the Yogyakarta District Court Decision Number 112/Pdt.G/2022/PN.Yyk with the principle of legal protection for banking customers. The research method used is normative juridical research with a legislative approach and a case approach. The primary legal sources include Law No. 10 of 1998 concerning Banking, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Financial Services Authority Regulations concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, and Court Decisions. Secondary legal materials were obtained from literature, scientific journals, and opinions of banking law experts. The results of the study show that the authority of banks to block accounts can only be exercised if there is a valid legal basis and must be accompanied by the principles of transparency, proportionality, and accountability. This study concludes that PT Bank Mandiri Tbk is not in accordance with the principles of customer legal protection and incurs legal liability for the bank.
Eksploitasi Dalam Ilegalitas: Dilema Penegakan Hukum dan Ham Terhadap Korban TPPO Non-Prosedural di Kamboja Fransisca Elia Merry Paskah Mangunsong; Nita Oktaviana Rahmadani; Gischa Adelia Fitri; Najwa Putri Gunawan; Shafa Salsabila; Antika Gestia; Luthy Yustika
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2596

Abstract

Eksploitasi pekerja migran Indonesia yang masuk secara non-prosedural di Kamboja telah menjadi fenomena yang memprihatinkan, terutama dalam bentuk penipuan daring, perjudian daring, dan perdagangan organ tubuh. Makalah ini menganalisis penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi korban Perdagangan Orang non-prosedural di Kamboja berdasarkan hukum nasional Indonesia dan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif dengan pendekatan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan. Analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Protokol Palermo memberikan landasan normatif yang komprehensif. Namun, implementasinya menghadapi hambatan signifikan, termasuk perbedaan interpretasi unsur-unsur Trafficking in Persons (TIP) di berbagai yurisdiksi, koordinasi penegakan hukum lintas batas yang lemah melalui Bantuan Hukum Timbal Balik, kapasitas kelembagaan yang terbatas, serta tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai pembebasan dari hukuman dalam hukum positif Indonesia. Akibatnya, perlindungan korban sering kali terbatas pada repatriasi tanpa diikuti dengan penuntutan terhadap dalang kejahatan atau pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh. Penguatan kerja sama bilateral, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kapasitas penegakan hukum dalam identifikasi korban dan penyelidikan kejahatan siber sangatlah mendesak.
Reinterpretasi Kedaulatan Negara Atas Wilayah Udara dalam Konteks Kerja Sama Pertahanan Internasional: Studi Kasus Overflight Clearance Luthy Yustika; Mochamad Yulian Fadhli Saputra; Muhamad Noval Faris Pratama; Ahmad Jafar Sidik; Owen Novail Firmansyah; Astri Anggraeni Putri; Talitha Kamilah
Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 3 (2026): September: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan
Publisher : Universitas Maritim AMNI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58192/sidu.v5i3.5348

Abstract

The shift in the concept of state sovereignty over airspace amidst the dynamic evolution of international defense cooperation, specifically focusing on the implementation of overflight clearance. Employing a normative legal research method with a literature study approach, this paper examines the alignment between the principle of complete and exclusive sovereignty under Article 1 of the 1944 Chicago Convention and the operational efficiency needs of joint military activities. The findings indicate that the bureaucratic rigidity of traditional ad hoc diplomatic overflight clearances often creates strategic bottlenecks in modern defense diplomacy. Consequently, a paradigm shift has emerged, transitioning from a defensive-exclusive sovereignty toward a more adaptive framework. Pre-conditioning airspace access through institutionalized agreements, such as Status of Forces Agreements or Defense Cooperation Agreements (DCA) (Shaw, 2017), does not diminish state sovereignty. Instead, it serves as a legitimate manifestation of state sovereignty based on consent, successfully balancing national security with global defense interoperability. These findings carry significant implications for the development of national air law policies in response to contemporary geopolitical security landscapes. States are required to formulate precise domestic regulatory frameworks to accommodate military alliance needs without undermining national oversight and territorial integrity. Thus, this approach ensures that defense cooperation operates effectively, structurally, and accountably.
Tinjauan Hukum Internasional terhadap Kejahatan Internasional: Kasus Omar Al Bashyir Luthy Yustika; Hielda Rachmawati; Elika Maulidia; Syifa Ramdani; Shifa Arifatunnisa; Nayla Azzahra Khaerunnisa; Alisya Putri Santoso; Nova Reana Wahida
Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 3 (2026): September: Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/dewantara.v5i3.7602

Abstract

The Omar Al-Bashir case is a significant milestone in the development of international criminal law, involving allegations of genocide, crimes against humanity, and war crimes committed in Darfur, Sudan. This study aims to analyze the international legal framework governing international crimes in the Omar Al-Bashir case and to examine the responsibility of a head of state under international law. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the alleged acts committed by Omar Al-Bashir fall within the categories of international crimes under the Rome Statute of 1998. Although Sudan is not a State Party to the Rome Statute, the International Criminal Court (ICC) obtained jurisdiction through a referral by the United Nations Security Council. Furthermore, the principle of individual criminal responsibility affirms that the official position of a head of state does not exempt an individual from criminal liability for international crimes. However, accountability before the ICC has not yet been fully implemented because Omar Al-Bashir has not been surrendered to the Court. Therefore, the effectiveness of international criminal law enforcement remains dependent on state cooperation and the commitment of the international community.
Co-Authors Ahmad Jafar Sidik Alisya Putri Santoso Alya Puspita Juliasari Antika Gestia Astri Anggraeni Putri Aulia Annida Cinta Darojatun Nashuha Daffa Rasya Fachrezi Dhiva Aurora Pramhesta Dharma Elda Septi Darmayanti Elika Maulidia Evi Andini Fransisca Elia Merry Paskah Mangunsong Friska Nova Wijaya Siagian Gabrielle Dewi Halim Gischa Adelia Fitri Hielda Rachmawati Jonathan Vicky Kayla Rahma Adinda Kumbang Mochamad Yulian Fadhli Saputra Muhamad Daud Hidayatulloh Muhamad Fakih Hidayat Muhamad Noval Faris Pratama Muhammad Al Fariedz Mutia Melinda Nadila Angraini Rofianti Najwa Putri Gunawan Nanci Indah Silaban Nayla Azzahra Khaerunnisa Ninda Cahya Devita Nita Oktaviana Rahmadani Nova Reana Wahida Nurtazkiyah Tunafsih Owen Novail Firmansyah Pipit Fitriyani Ratu Nazwa Mufahir Refy Purnama Sari Rohmatun Rullin Eka Femydestia Salma Ayu Nurmala Shafa Salsabila Shella Shifa Arifatunnisa Syifa Ramdani Talitha Kamilah Taqiyyah Juliah