<![CDATA[Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan menuntut pemerintah untuk menghadirkan inovasi pelayanan publik yang efektif dan terintegrasi. Salah satu inovasi yang dikembangkan Pemerintah Kota Surabaya adalah Program Lontong Balap (Layanan Online One Gate System Terpadu antara Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya), yang merupakan bentuk kerja sama antarlembaga dalam penyelesaian perubahan dokumen kependudukan yang memerlukan penetapan pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Intergovernmental Relations (IGR) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Pengadilan Negeri Surabaya dalam penyelenggaraan Program Lontong Balap. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan triangulasi yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis penelitian mengacu pada teori Intergovernmental Relations Wright yang terdiri atas lima dimensi, yaitu The Roles of Government, The Interaction of Public Officials, Sustainability Communication, The Roles of Administrator, dan Focus Attention on the Policy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Lontong Balap telah mencerminkan praktik IGR yang efektif melalui pembagian peran yang jelas antarinstansi, interaksi dan koordinasi yang intensif antarpejabat publik, komunikasi yang berkelanjutan melalui berbagai media formal dan informal, keterlibatan aktif administrator dalam pengelolaan layanan, serta dukungan kebijakan dan sumber daya yang memadai. Implementasi kerja sama tersebut berhasil meningkatkan efisiensi proses pelayanan, mempersingkat waktu pengurusan dokumen kependudukan, serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Dengan demikian, Program Lontong Balap dapat dikategorikan sebagai model inovasi pelayanan publik berbasis hubungan antarpemerintah yang berhasil menciptakan nilai publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan administrasi kependudukan.]]>
