Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Praktik Pengelolaan APBDes dalam Pandangan Aparatur dan Masyarakat Desa Sidamukti Meisya Ayu Azhara; Nadifha Tiara Safitri; Adizka Azzahra Aurian; Asri Wulandari; Dafinsyah Fathir Abrar
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2026): Juni: Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v3i2.1738

Abstract

The Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) serves as a key component of village administration, as it guides development priorities and the provision of public services. This study examines the implementation of APBDes management in Sidamukti Village, Baros District, Serang Regency, from the perspectives of both village officials and local residents. Using a descriptive qualitative design with a case study approach, data were gathered through interviews, observations, and document analysis involving village government representatives, community leaders, youth representatives, and residents. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that APBDes management has generally incorporated the principles of participation, transparency, and accountability. Community involvement is evident through participation in village deliberation meetings, although attendance and active engagement remain relatively limited. Transparency efforts have been carried out through public meetings, information boards, and other communication channels, yet some residents still face difficulties in understanding the information presented. In terms of accountability, financial administration and reporting have been conducted in line with applicable regulations, although public access to accountability information could be improved. Several challenges were identified, including limited public participation, inadequate understanding of APBDes management among residents, and budget limitations that require the village government to prioritize certain development programs. As a result, not all community needs can be fully accommodated. Strengthening public participation, expanding the use of information technology, and improving transparency and accountability are therefore essential to support more effective village governance.
Integritas dalam Birokrasi: Implementasi Kode Etik ASN pada Pelayanan Publik Pemerintahan Kota Tangerang Asri Wulandari; Nadifha Tiara Safitri; Meisya Ayu Azhara; Adizka Azzahra Aurian
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13421

Abstract

Integritas ASN merupakan landasan utama birokrasi yang akuntabel, terutama pada sektor pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kota Tangerang sebagai wilayah perkotaan dengan intensitas pelayanan tinggi dituntut untuk memastikan bahwa seluruh aparatur bekerja sesuai nilai etika dan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kode etik ASN pada dua instansi strategis Inspektorat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta kontribusinya terhadap penguatan kewenangan kewenangan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dan dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat menempatkan integritas sebagai dasar pengawasan, audit, serta pencegahan gratifikasi, sementara Disdukcapil memfokuskan integritas pada disiplin layanan, kepatuhan prosedur, dan transparansi kepada masyarakat. Temuan ini diperkuat oleh data makro seperti Indeks Reformasi Birokrasi dan Survei Penilaian Integritas yang menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola di Kota Tangerang. Penelitian menegaskan bahwa penerapan kode etik berperan langsung dalam memperkuat kepercayaan publik dan efektivitas birokrasi. Oleh karena itu, integritas internalisasi perlu terus ditingkatkan melalui pengawasan, pelatihan, dan pelayanan inovasi.