Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal DIskresi
Muhamad Haekal
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA MATARAMDALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHYANG BAIK DI ERA DIGITAL Muhamad Haekal; AD Basniati; Rahmadani
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/8bpd4x14

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi pengawasan Inspektorat Kota Mataram dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di era digital serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat berperan menjamin transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Transformasi digital melalui penerapan SPBE mendorong penggunaan aplikasi seperti SAPA Inspektur, e-SmartBook, dan sistem pengaduan elektronik untuk mendukung pengawasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan berbasis digital yang meningkatkan efisiensi, mempercepat tindak lanjut rekomendasi, dan memperkuat akuntabilitas. Pengawasan juga lebih menekankan pada pembinaan dan pencegahan. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor, perbedaan literasi digital, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Secara umum, pengawasan digital telah mendukung penerapan prinsip good governance, meskipun masih memerlukan peningkatan kapasitas dan sarana pendukung. 
Co-Authors AD Basniati Rahmadani