<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah serta alasan terjadinya perbedaan pengaturan sanksi dalam kedua regulasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Kota Mataram mengatur sanksi secara lebih rinci dan tegas, baik terkait bentuk sanksi maupun besaran denda, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat serta memudahkan masyarakat memahami konsekuensi pelanggaran. Sebaliknya, Perda Kabupaten Lombok Tengah mengatur sanksi secara lebih umum dengan merujuk langsung pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tanpa merumuskan batasan denda maupun mekanisme pelaksanaannya. Pilihan regulasi ini dilakukan untuk memberikan fleksibilitas agar perubahan teknis dapat dilakukan melalui Peraturan Bupati tanpa harus mengubah peraturan daerah yang memerlukan anggaran besar. Namun, pendekatan ini menyebabkan munculnya kekaburan norma, keterlambatan penerbitan peraturan pelaksana, serta berpotensi menurunkan efektivitas penegakan. Alasan perbedaan pengaturan sanksi dalam kedua Perda dipengaruhi oleh karakteristik daerah, perbedaan kebijakan pemerintah daerah, pertimbangan anggaran, komitmen kelembagaan, serta mekanisme penyusunan peraturan daerah. Kota Mataram memilih pengaturan rinci untuk memperkuat ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan Lombok Tengah memilih model regulasi fleksibel yang sepenuhnya bergantung pada pengaturan turunan. Kedua model menunjukkan perbedaan kualitas regulasi berdasarkan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah. ]]>
