Elkhairati
Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

The Burial Shroud as Dowry: Discrimination Against Women in the Reality of Minangkabau Custom Nur Azizah Azizah; Rahmiati rahmiati; Shafra Shafra; Elkhairati; Yustiloviani yustiloviani
HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol. 10 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/humanisma.v10i1.10435

Abstract

In Nagari Padang Laweh, a dowry in the form of a burial shroud (kain kafan) is determined by customary law. This provision applies to every woman who marries, whether a maiden or a widow. The tradition aims to promote social equality and prevent jealousy among community members. However, from the perspective of Islamic law, women are granted the right to determine their own dowry as a form of respect, appreciation, and protection, as emphasized in Qur’an Surah An-Nisa (4):4. This study aims to analyze the social and legal meanings of the dowry tradition involving a burial shroud in Nagari Padang Laweh, and to examine its compatibility with the principles of dowry (mahr) in Islamic law. The research employs a qualitative approach with normative-descriptive analysis. Data were collected through interviews with customary leaders, religious scholars, and married couples, as well as a review of classical Islamic jurisprudence literature. The findings reveal that although the dowry tradition in the form of a burial shroud is intended to promote social equality, it effectively nullifies women’s rights and neglects their protection, even appearing discriminatory. In Islamic law, the dowry is prescribed as something possessing economic value and utility, symbolizing honor and recognition of a woman, and she is granted the right to determine its form. Therefore, the dowry tradition involving a burial shroud is categorized as an ‘urf fasid (corrupt custom) because it contradicts the objectives of Islamic law  in upholding the rights and dignity of women within marriage.
Implikasi Hukum Pengabaian Handhanah Orang Tua Terhadap Anak di Panti Asuhan Aisyiyah Nagari Kamang Hilia Afifah Asrial; Elkhairati
AhkamServe: Journal of Sharia Community Service Vol. 1 No. 2 (2025): Juni 2025
Publisher : Fakultas Syariah - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pengabaian handhanah  orang tua terhadap anak-anak di Panti Asuhan Aisyiyah Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. Handhanah  merupakan kewajiban syariah yang menuntut orang tua tetap memberikan perawatan, pemenuhan kebutuhan, dan perhatian meskipun anak berada di lembaga sosial. Namun, praktik di lapangan menunjukkan sebagian orang tua cenderung mengabaikan tanggung jawab tersebut, yang berdampak pada pemenuhan hak anak secara fisik dan emosional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik, di mana perlindungan anak telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan prinsip hukum Islam, tetapi implementasinya masih lemah akibat terbatasnya pengawasan, minimnya pelaporan, dan keterbatasan sumber daya di panti asuhan. Pengabaian handhanah  tidak hanya memengaruhi tumbuh kembang anak, tetapi juga memiliki implikasi hukum baik secara pidana maupun perdata. Oleh karena itu, penguatan regulasi, mekanisme rujukan, sosialisasi hukum, dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan perlindungan anak dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan prinsip syariah. This study aims to analyze the legal implications of parents neglecting their handhanah  obligations toward children at the Aisyiyah Orphanage in Nagari Kamang Hilia, Kamang Magek District, Agam Regency. Handhanah  is a Sharia obligation requiring parents to provide care, sustenance, and attention even when children are placed in social institutions. However, field practices show that some parents tend to neglect this responsibility, affecting the fulfillment of children’s rights both physically and emotionally. This study employs a qualitative method with a field approach through interviews, observations, and documentation. The results indicate a gap between norms and practice, as child protection has been regulated under Law No. 35 of 2014 and Islamic legal principles, yet implementation remains weak due to limited supervision, lack of reporting, and constrained resources in orphanages. Neglect of handhanah  not only impacts children’s growth and development but also has legal consequences both criminally and civilly. Therefore, strengthening regulations, referral mechanisms, legal socialization, and cross-sector collaboration is necessary to ensure child protection is carried out in accordance with legal mandates and Sharia principles..
Ironi Praktik Perkawinan Bawah Tangan di Nagari dengan Fasilitas dan Akses Perkawinan yang Memadai Hukum Yusrizal Hamid; Elkhairati
AhkamServe: Journal of Sharia Community Service Vol. 1 No. 2 (2025): Juni 2025
Publisher : Fakultas Syariah - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan bawah tangan atau nikah sirri masih ditemukan di beberapa daerah, termasuk di Nagari Kamang Hilia, meskipun wilayah ini telah memiliki fasilitas dan akses perkawinan yang memadai, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), kemudahan informasi, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang relatif baik. Fenomena ini menimbulkan ironi sosial dan hukum karena masyarakat secara sadar memilih jalur perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab masih berlangsungnya praktik perkawinan bawah tangan di Nagari Kamang Hilia di tengah tersedianya sarana dan prasarana legalitas perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan sosial, kehamilan di luar nikah, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum perkawinan tidak tercatat menjadi faktor utama terjadinya praktik tersebut. Perkawinan bawah tangan berdampak pada kerentanan hak-hak perempuan dan anak serta lemahnya status hukum keluarga dalam administrasi negara. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah nagari dalam memberikan edukasi hukum serta penguatan kesadaran masyarakat guna mencegah keberlanjutan praktik perkawinan bawah tangan. Underhand marriage or nikah sirri continues to occur in several regions, including Nagari Kamang Hilia, even though this area is equipped with adequate marriage facilities and access, such as the Office of Religious Affairs (KUA), easy access to information, and a relatively good level of legal awareness among the community. This phenomenon creates a social and legal irony, as people consciously choose unregistered marriage practices. This study aims to examine the factors contributing to the persistence of underhand marriage in Nagari Kamang Hilia despite the availability of legal marriage infrastructure. The research employed a qualitative approach using in-depth interviews and field observations. The findings reveal that social pressure, out-of-wedlock pregnancies, and a low level of understanding regarding the legal consequences of unregistered marriage are the primary causes. This practice has significant implications for the vulnerability of women’s and children’s rights, as well as the weak legal status of families within state administration. Therefore, synergy among customary leaders, religious figures, and local government is necessary to provide legal education and strengthen community awareness in order to prevent the continuation of underhand marriage practices.
Peran Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dalam Edukasi Pencegahan Judi Online bagi Siswa SMK 1 Palembayan Nabila Azzahra; Elkhairati
AhkamServe: Journal of Sharia Community Service Vol. 2 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Syariah - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judi online menjadi salah satu persoalan yang semakin dekat dengan kehidupan remaja seiring mudahnya akses terhadap teknologi dan internet. Bagi siswa, keterlibatan dalam judi online dapat berkembang menjadi kebiasaan yang memengaruhi proses belajar, cara mengelola uang, hubungan sosial, hingga kehidupan keluarga mereka di masa yang akan datang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bahaya judi online dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, terutama mengenai dampaknya terhadap kehidupan keluarga di masa depan. Kegiatan bertujuan meningkatkan kesadaran siswa agar mampu mengenali risiko judi online dan memiliki sikap untuk menghindarinya sebelum berkembang menjadi kebiasaan yang lebih serius. Kegiatan dilaksanakan melalui edukasi kepada siswa SMK 1 Palembayan yang berada di Jorong Piladang, Nagari IV Koto Palembayan, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Penyampaian materi dilakukan melalui penjelasan, diskusi, tanya jawab, pembahasan contoh yang dekat dengan kehidupan remaja, serta refleksi mengenai akibat judi online terhadap kehidupan pribadi dan keluarga. Pembahasan tidak hanya menekankan larangan judi dalam Islam, tetapi juga mengaitkannya dengan dampak ekonomi, sosial, perilaku, dan hubungan dalam keluarga. Kontribusi kegiatan ini terletak pada penggunaan perspektif Hukum Keluarga Islam dalam edukasi pencegahan judi online, sehingga siswa diajak memahami bahwa keputusan yang diambil pada masa remaja dapat berpengaruh terhadap tanggung jawab dan kehidupan keluarga mereka kelak.