<![CDATA[Perkawinan bawah tangan atau nikah sirri masih ditemukan di beberapa daerah, termasuk di Nagari Kamang Hilia, meskipun wilayah ini telah memiliki fasilitas dan akses perkawinan yang memadai, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), kemudahan informasi, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang relatif baik. Fenomena ini menimbulkan ironi sosial dan hukum karena masyarakat secara sadar memilih jalur perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab masih berlangsungnya praktik perkawinan bawah tangan di Nagari Kamang Hilia di tengah tersedianya sarana dan prasarana legalitas perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan sosial, kehamilan di luar nikah, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum perkawinan tidak tercatat menjadi faktor utama terjadinya praktik tersebut. Perkawinan bawah tangan berdampak pada kerentanan hak-hak perempuan dan anak serta lemahnya status hukum keluarga dalam administrasi negara. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah nagari dalam memberikan edukasi hukum serta penguatan kesadaran masyarakat guna mencegah keberlanjutan praktik perkawinan bawah tangan.
Underhand marriage or nikah sirri continues to occur in several regions, including Nagari Kamang Hilia, even though this area is equipped with adequate marriage facilities and access, such as the Office of Religious Affairs (KUA), easy access to information, and a relatively good level of legal awareness among the community. This phenomenon creates a social and legal irony, as people consciously choose unregistered marriage practices. This study aims to examine the factors contributing to the persistence of underhand marriage in Nagari Kamang Hilia despite the availability of legal marriage infrastructure. The research employed a qualitative approach using in-depth interviews and field observations. The findings reveal that social pressure, out-of-wedlock pregnancies, and a low level of understanding regarding the legal consequences of unregistered marriage are the primary causes. This practice has significant implications for the vulnerability of women’s and children’s rights, as well as the weak legal status of families within state administration. Therefore, synergy among customary leaders, religious figures, and local government is necessary to provide legal education and strengthen community awareness in order to prevent the continuation of underhand marriage practices.]]>
