Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam MASADIR: Jurnal Hukum Islam Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam
Elfia
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Defisit Keridhaan Pengelolaan Dana Tunggu Haji: Tinjauan Kritis Fikih Muamalah Bobby Ferly; Muchlis Bahar; Elfia
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 2 No 2 (2025): Agustus
Publisher : HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ayat an tarāḍin minkum (QS. An-Nisā: 29) menetapkan keridhaan sebagai fondasi etis transaksi syariah. Sayangnya, model persetujuan tunggal pada setoran awal haji di BPKH memicu "defisit keridhaan", sebuah diskrepansi serius antara mandat pasif jemaah dengan kompleksitas strategi investasi jangka panjang yang risikonya terus berubah. Penelitian yuridis-normatif ini mengkritisi fenomena tersebut menggunakan data sekunder, termasuk regulasi UU Nomor 34 Tahun 2014 dan laporan keuangan terkait. Studi ini mengungkap "paradoks kinerja", di mana kesuksesan administratif seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) justru mengaburkan informasi krusial mengenai profil risiko dan kegagalan target imbal hasil, sehingga mendegradasi kualitas ridha. Lebih jauh, konstruksi akad wakālah bil istithmār yang statis tanpa mekanisme evaluasi berkala dianggap menciptakan gharar temporal dan melemahkan posisi tawar jemaah. Guna mengatasi intertemporal mis-consent, penelitian merekomendasikan restrukturisasi tata kelola melalui siklus pembaruan persetujuan (Consent Renewal Cycle) tiap lima tahun, penyediaan opsi risiko terdiferensiasi (Amanah, Berkah, Tumbuh), serta transparansi radikal via dasbor "My-Manfaat". Reformasi ini diharapkan mampu memulihkan legitimasi syariah, memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah, serta menekan risiko keagenan demi perlindungan hak jemaah yang lebih substantif.
Menakar Ulang Otoritas Keluarga Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal, Dan Bilateral Rika Syafitri; Zulfan; Elfia
MASADIR: Jurnal Hukum Islam Vol. 6 No. 01 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33754/masadir.v6i01.1936

Abstract

Family dispute resolution within Indonesia's pluralistic society frequently transcends formal legal mechanisms, relying instead on kinship structures endowed with profound social legitimacy. This article aims to critically examine how diverse kinship systems matrilineal, patrilineal, and parental/bilateral shape the distribution and operation of family authority in conflict resolution. Employing a literature-based research method with conceptual and comparative approaches, the data is analyzed qualitatively. The findings demonstrate that family authority is not a universal given, but rather a social construct dictated by the adopted kinship architecture. In matrilineal societies, authority is exercised through communitarian solidarity represented by the mamak; in patrilineal societies, it is entrenched in a genealogical hierarchy positioning senior male relatives as the central patrons; whereas in bilateral societies, authority is formulated through egalitarian deliberation and consensus involving both maternal and paternal lines. Ultimately, this study posits that family authority serves as the crucial intersection between kinship structures and dispute resolution mechanisms. The effectiveness of conflict resolution is thus determined not merely by formal procedural norms, but by the degree of social legitimacy and acceptance the authority figures command from the disputing parties. Consequently, the family endures as a vital socio-legal institution in preserving social equilibrium and orchestrating dispute resolution within Indonesia's legally pluralistic landscape.
Filling the Vacancy of the Heirs: The Reasoning of the Supreme Court's Qiyās, Certainty of the Law of Adoption in Islamic Family Law Dita Indriani Siregar; Muchlis Bahar; Elfia; Ahmad Syukran Baharuddin
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 8 No. 2 (2026): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v8i2.8528

Abstract

Purpose – This study critically evaluates the epistemological shift in Islamic inheritance law within contemporary Indonesian judicial practice by examining Supreme Court Decision No. 179 K/AG/1998 which employs qiyās (analogical reasoning) to grant a "Mandatory Will" for adopted children. It moves beyond descriptive accounts to interrogate whether socio-parental relations and emotional bonding can legitimately substitute nasab (lineage) as a valid legal cause (illah) within Islamic jurisprudence. Methods – Using a normative-legal approach, this research utilizes a transformative legal analysis framework. It combines standard normative legal methods with an operationalized maqāṣid al-sharī‘ah paradigm (drawing on Jasser Auda’s systems approach) and legal pluralism theories (Brian Tamanaha). Primary judicial documents and national child protection statutes are critically analyzed using thematic legal memoing and qualitative coding to assess the epistemological boundaries of judicial ijtihd. Findings – The study reveals that the Supreme Court's application of qiyās reconstructs the ontology of legal relationships by shifting the ʿillah from biological certainty to functional-protective care. While Article 209 of the Compilation of Islamic Law (KHI) provides a generic regulative basis, lower courts show significant inconsistency. This judicial disparity stems from judges constantly negotiating the tension between rigid doctrinal fidelity to classical text and the dynamic socio-legal demands of contemporary Indonesian family structures. Research implications – Theoretically, this study reconceptualizes qiyas not merely as a rigid formalistic analogical tool, but as a dynamic mechanism of legal transformation that mediates classical textual authority and contemporary empirical realities. It provides a strong epistemic justification for expanding the boundaries of family law reform through a rights-based maqāṣid lens. Originality/value – This study proposes a reconstructive analytical framework for understanding the evolution of qiyas in contemporary Islamic family law. It offers an original critique of the socio-historical constructs of classical inheritance rules, justifying how contemporary social welfare imperatives can legally reconfigure the ontology of inheritance distribution in a pluralistic legal setting.
GUGATAN PERCERAIAN KARENA SUAMI POLIGAMI Zulkifli Y. Bumulo; Muchlis Bahar; Elfia
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 1 Maret Tahun 2025
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v7i1.3489

Abstract

Poligami di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan sering memicu perdebatan. Dalam konteks hukum, poligami menjadi hal yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dari sisi sosial dan budaya, pandangan terhadap poligami bervariasi. Beberapa masyarakat memandangnya sebagai praktik yang sah dan sesuai dengan nilai-nilai agama, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk ketidakadilan gender dan bisa menimbulkan masalah emosional serta sosial. Dalam praktiknya, ada beberapa pasangan yang berhasil menjalani poligami, namun banyak juga yang menghadapi kesulitan, sehingga kasus perceraian pun tidak jarang terjadi. Tidak sedikit dari praktik poligami yang berakhir dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Salah satu putusan mengenai kasus ini adalah putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/ PA.Pkj. Putusan ini yang akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan dengan jenis penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana keputusan hakim dan apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam mengambil putusan tersebut. Pada putusan ini, hakim menasihati penggugat untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan tergugat, yang kemudian nasehat tersebut mendapat respon positif dari penggugat dan berujung dengan pencabutan gugatan. Pada hakikatnya, aturan agama dan Negara membolehkan sang istri untuk mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya. Namun perlu dipahami bahwa pernikahan menjadi suatu ikatan yang sakral dan harus dipertahankan, dan perceraian adalah sesuatu yang harus sebisa mungkin dihindari. Oleh karena itu, dalam setiap gugatan perceraian, hakim akan bertindak sebagai mediator dan berusaha terlebih dahulu mendamaikan hubungan antara penggugat dan tergugat.
Co-Authors Ahmad Syukran Baharuddin Bobby Ferly Dita Indriani Siregar Muchlis Bahar Rika Syafitri Zulfan Zulkifli Y. Bumulo