Fahri Bachmid
Faculty of Law, Muslim University of Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Rekonstruksi Kemandirian Anggaran Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Fahri Bachmid; Diani Indah Rachmitasari
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 23, No 2 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2026
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v23i2.1733

Abstract

Jaminan konstitusional atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya mensyaratkan independensi hakim dalam memutus perkara, tetapi juga otonomi kelembagaan dan kemandirian anggaran. Artikel ini mengkaji disharmoni antara rezim perbendaharaan negara dan prinsip kemerdekaan peradilan, khususnya kewenangan Menteri Keuangan dalam mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian doktrinal bertipe yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Analisis dilakukan dalam kerangka evaluasi legislasi dengan menguji koherensi vertikal, koherensi horizontal, kompatibilitas kelembagaan, dan kecukupan norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menimbulkan subordinasi administratif lembaga peradilan kepada eksekutif dan mereduksi makna “mata anggaran tersendiri” menjadi sekadar label administratif. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan rekonstruksi legislasi melalui pengecualian MA dan MK dari pengesahan DIPA oleh eksekutif, pengajuan anggaran langsung kepada DPR, serta pembatasan peran Menteri Keuangan pada fungsi pengelolaan kas dan konsolidasi fiskal negara.
Institutional Model of The National Legislative Body: Smart Regulations and Regulatory Guillotine as Solutions to Hyper-Regulation in Indonesia Fahri Bachmid
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 19 No 3 (2025): Edisi November
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2025.V19.251-262

Abstract

This study aims to analyze the institutional design of regulatory management bodies in various countries and assess their applicability to the Indonesian context, particularly in overcoming hyper-regulation and regulatory disharmony. The study formulates strategic recommendations to establish a centralized regulatory agency to streamline the legislative process and improve cross-sector coordination. Using a qualitative embedded case study approach, the research combines a systematic literature review and comparative analysis focused on institutional structure and implementation outcomes, enriched by triangulation of Indonesian regulatory data: The study identified that in Indonesia, the fragmentation of 3,618 central regulations and 15,982 regional regulations emphasizes the urgency of establishing a National Legislation Agency (BLN) to consolidate authority, eliminate redundancies, and implement ex post evaluation. The findings recommend legal reforms to establish a National Legislation Agency by transforming (Badan Pembinaan Hukum Nasional – BPHN) into BLN or establishing a new agency. The implications of the main policy include, enactment of the regulatory alignment law that adopts the one in, two out principle, the establishment of a regulatory sandbox for policy trials in priority sectors, and increased bureaucratic capacity through training based on international best practices.